KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Laskar Merah Putih (LMP) Markas Daerah Jawa Barat melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karawang. Kritik ini mencuat setelah surat audiensi yang diajukan LMP tak kunjung mendapatkan respons resmi. Lebih jauh, LMP juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum di lingkungan Bagian Umum dalam kasus penipuan.
Ketua LMP Mada Jabar, H. Awandi Siroj Suwandi, menjelaskan pihaknya sudah melayangkan surat audiensi yang dijadwalkan berlangsung pada 18 September 2025. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, Kepala Bagian Umum Setda Karawang, Furqon, tidak memberikan jawaban.
“Jika memang belum siap menerima audiensi, seharusnya surat kami dibalas secara resmi. Tetapi sampai sekarang tidak ada respons sama sekali,” tegas Awandi atau yang akrab disapa Bah Wandi kepada awak media Kamis, 18/9/2025.
Upaya klarifikasi langsung ke kantor Bagian Umum juga tak membuahkan hasil. LMP justru diarahkan agar surat dialamatkan ke Sekretaris Daerah (Sekda), Asep Aang Rahmatullah. Bah Wandi menilai prosedur tersebut hanya upaya mengalihkan tanggung jawab.
“Kalau memang mekanismenya harus melalui disposisi Sekda, semestinya mereka memberi jawaban tertulis. Bukan malah mengabaikan surat kami,” ujarnya.
Menurut LMP, audiensi tersebut sejatinya diajukan untuk mengonfirmasi dugaan kasus penipuan yang menyeret seorang pengusaha asal Bekasi bersama oknum yang disebut-sebut memiliki relasi dengan Bagian Umum Setda Karawang.
Bah Wandi menekankan, LMP hadir sebagai kontrol sosial untuk memastikan jalannya tata kelola pemerintahan. Ia menduga lemahnya pengawasan internal membuat praktik dugaan penipuan semakin berani.
“Beredar informasi adanya dugaan pemalsuan dokumen seperti SPK (Surat Perintah Kerja) dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) palsu. Ini persoalan serius yang mencoreng nama baik Pemerintah Kabupaten Karawang,” kata Bah Wandi.
Ia memperingatkan, jika masalah ini dibiarkan berlarut, wibawa pimpinan daerah mulai dari Bupati, Wakil Bupati, hingga Sekda akan ikut dipertaruhkan.
Atas dasar itu, LMP Jabar mendesak Bupati dan Sekda Karawang segera mengevaluasi kinerja Kepala Bagian Umum. “Kami minta jabatan Kepala Bagian Umum dipertimbangkan kembali, bahkan bila perlu diganti. Jika kasus semacam ini terulang, jelas mencerminkan ketidakprofesionalan pemerintah,” tegasnya.
LMP juga menduga kuat keterlibatan oknum yang memiliki kedekatan langsung dengan Kepala Bagian Umum, bahkan ada indikasi keterlibatan pegawai maupun mantan pegawai.
Sebagai tindak lanjut, LMP Jabar berencana kembali melayangkan surat audiensi, kali ini langsung ditujukan kepada Sekda Karawang. Langkah tersebut diharapkan membuka ruang dialog sekaligus menyelesaikan persoalan yang dinilai mencoreng citra pemerintah daerah.
