KARAWANG, KARAWANGEXPOSE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkomitmen mendukung upaya nasional dalam memperluas akses keuangan guna memperkuat ekosistem ekonomi daerah, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, menuturkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah berupaya memperluas akses keuangan hingga tingkat nasional melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.
“Kita perlu memastikan masyarakat di daerah memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal,” ujar Bupati Aep, Sabtu (18/10/2025).
Bupati Aep menjelaskan, Pemkab Karawang telah mengikuti rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka membahas peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
“Rapat koordinasi yang kami hadiri merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK, yang diharapkan menjadi kunci dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan transparan,” katanya.
Menurutnya, Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2025 yang digelar oleh OJK menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM di daerah untuk mengembangkan usahanya.
“Hasil rakornas itu kami harap bisa memperkuat kebijakan inklusi keuangan di Karawang, membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta memperluas literasi keuangan bagi masyarakat. Jika itu terwujud, maka pengelolaan keuangan di tingkat lokal dapat berkontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Aep menegaskan bahwa kemudahan akses keuangan merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah.
“Peningkatan akses keuangan bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mencapai kecukupan finansial dan kesejahteraan,” pungkasnya.
