Jakarta, KarawangExpose.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mendesak pemerintah segera menjalankan transformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) guna memastikan institusi tersebut tetap tegak lurus pada konstitusi dan tidak menjadi alat kekuasaan jangka pendek.
Desakan itu disampaikan Ketua DPD PDI-P Aceh, Jamaluddin Idham, saat membacakan risalah hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P yang digelar di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026).
“Rakernas I Partai mendesak pemerintah untuk segera menjalankan transformasi Polri melalui penguatan akuntabilitas politik yang substantif, guna memastikan kepolisian tegak lurus sebagai alat negara yang setia pada konstitusi, bukan pada kekuasaan jangka pendek,” ujar Jamaluddin.
Selain itu, PDI-P juga mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat mekanisme checks and balances terhadap Polri melalui pengawasan parlemen yang lebih tajam serta pemberdayaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dengan kewenangan eksekutorial.
Menurut PDI-P, penguatan pengawasan tersebut penting agar setiap tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
PDI-P menilai, transformasi Polri harus menyentuh pembenahan internal secara menyeluruh agar institusi kepolisian benar-benar profesional dan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Reformasi tersebut diharapkan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memperkuat independensi Polri sebagai alat negara yang melayani kepentingan publik dan demokrasi.
“Transformasi ini harus difokuskan pada pembersihan institusi dari anasir politik praktis, penghapusan dwifungsi jabatan sipil, serta realokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan personel Polri di tingkat akar rumput,” kata Jamaluddin.
Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk mewujudkan Polri yang profesional, humanis, dan tepercaya.
