KarawangExpose.com — Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-4 sebagai upaya memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kepedulian sosial aparatur desa.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Senin (2/2/2026). Rakercab dan Harlah ke-4 PAPDESI Karawang mengusung tema “Berorganisasi Kita Tingkatkan Nilai Silaturahmi dan Kepedulian”, yang dinilai relevan dengan tantangan organisasi serta kondisi sosial masyarakat desa di Karawang.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Ketua DPW PAPDESI Jawa Barat H. Abdul Halim, Asisten Daerah I Kabupaten Karawang Ridwan Salam, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang Drs. Muhamad Syaefulloh, M.M.M., Dewan Kehormatan PAPDESI, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang H. Margono, serta para kepala desa dan lurah yang tergabung dalam PAPDESI Kabupaten Karawang.

Wakil Sekretaris Jenderal PAPDESI, Anja Sugiana, SE, mengatakan Rakercab dan Harlah ke-4 menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas internal organisasi.

“Kegiatan ini menjadi sarana konsolidasi agar seluruh anggota PAPDESI semakin solid dan kompak, sehingga organisasi tetap eksis dan mampu berperan aktif dalam mendukung pembangunan desa di Kabupaten Karawang,” ujar Anja.

Selain penguatan internal, Anja juga menekankan pentingnya kepedulian sosial aparatur desa. Ia menyoroti kondisi sejumlah desa di Karawang yang saat ini terdampak bencana banjir.

“PAPDESI diharapkan hadir dan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, terutama desa-desa yang sedang terdampak banjir, baik yang tergabung sebagai anggota maupun yang belum,” katanya.

Dalam Rakercab tersebut, PAPDESI Kabupaten Karawang juga menyampaikan dua rekomendasi strategis kepada Pemerintah Kabupaten Karawang. Pertama, mengusulkan dukungan bantuan keuangan guna menunjang keberlanjutan pembangunan di desa-desa.

Kedua, mendorong pemerintah daerah agar segera melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) angkatan ke-67 pada tahun 2026 sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan pemerintahan desa.

Sementara itu, Ketua DPC PAPDESI Kabupaten Karawang, Deni Supriatna, SE. menegaskan komitmen organisasi dalam menjaga marwah PAPDESI serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi kepala desa.

“PAPDESI harus menjadi organisasi yang solid, bermartabat, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik serta berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Deni.

Melalui Rakercab dan Harlah ke-4 ini, PAPDESI Kabupaten Karawang berharap dapat terus menjadi wadah pemersatu aparatur pemerintah desa, memperkuat silaturahmi lintas organisasi, serta meningkatkan kepedulian sosial demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat Karawang.

KARAWANG – Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI digelar di Lantai 3 Ballroom Swiss-Belinn Karawang, Minggu (1/2/2026).

Selain dihadiri oleh Pengurus Laskar NKRI se-Indonesia, pembukaan Rakernas ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat Forkopimda Karawang, seperti perwakilan dari Kapolres, Dandim 0604 hingga Kejaksaan Negeri Karawang.

Dalam sambutannya mewakili Bupati Karawang, Kepala Kesbangpol Karawang, Mahpudin M.Si menyampaikan apresiasi atas gelaran Rakernas LSM Laskar NKRI.

Disampaikan Mahpudin, Pemerintah Kabupaten Karawang merasa bangga melihat kemandirian organisasi kemasyarakatan, khususnya Laskar NKRI yang memiliki basis massa besar. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan Rakernas seperti hari ini.

“Ini merupakan potensi besar bagi pembangunan daerah. Bapak Bupati sangat mengapresiasi langkah ini, dan diharapkan Laskar NKRI dapat menjadi panutan serta contoh positif bagi lembaga swadaya masyarakat lainnya,” kata Mahpudin dalam sambutan.

Berdasarkan data di Kesbangpol, sambungnya, terdapat 478 lembaga/organisasi yang tercatat, baik yang berbasis keagamaan, kepemudaan, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO). Sesuai dengan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan membawa dampak positif.

Disampaikannya, banyaknya LSM di Karawang tidak seharusnya dipandang negatif. Sebaliknya, hal ini diharapkan dapat meringankan tugas pemerintah daerah. Pada prinsipnya, LSM berfungsi sebagai wadah untuk mengadvokasi, memfasilitasi, dan membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat.

“Kami melihat aksi nyata rekan-rekan saat terjadi musibah banjir dan longsor di sepanjang aliran Sungai Citarum, Cibeet, hingga Cilamaya. Kepedulian dan empati terhadap masyarakat ini adalah kegiatan positif yang sangat kami apresiasi,” tutur Mahpudin.

Masih disampaikan Mahpudin, LSM didirikan sebagai organisasi non-pemerintah yang bersifat sukarela untuk kepentingan umum. Fungsinya sangat mulia, mulai dari advokasi, pemberdayaan, layanan sosial, hingga pengawasan pembangunan.

“Pemerintah Kabupaten Karawang akan terus mendorong keberadaan seluruh LSM di Karawang agar terus berkembang. Namun, kami juga memohon maaf apabila dukungan penganggaran saat ini belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dihadapi oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” katanya.

“Kami berharap, seiring dengan perbaikan ekonomi Indonesia secara keseluruhan, ke depannya kontribusi dan sinergi kita dapat jauh lebih baik lagi,” tandas Mahpudin.

“Selamat melaksanakan Rakernas. Dengan tema yang sangat luar biasa ini, semoga lahir gagasan-gagasan inovatif dan produktif demi kemajuan Pemerintah Kabupaten Karawang pada khususnya, dan kesejahteraan masyarakat Karawang pada umumnya,” tutupnya.

Pukulan Gong Jadi Simbolis Pembukaan Rakernas

Diketahui, gelaran Rakernas LSM Laskar NKRI ini mengusung tema ‘Membangun Bangsa dengan Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif di Bidang Ekonomi, Advokatif di Bidang Hukum, serta Partisipatif di Bidang Politik dan Pemerintahan’.

Sebagai simbolis pembukaan Rakernas, Ketua Umum DPP LSM Laskar NKRI, H. ME. Suparno membukanya dengan pukulan gong, didampingi Sekretaris Jendral, Drs. H. Nana Taruna S MM, serta pengurus dan beberapa tamu kehormatan lainnya.

Dalam sambutannya, H. ME. Suparno mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir di forum Rakernas, baik dari unsur Forkopimda maupun elemen LSM dan Ormas.

“Kehadiran saudara-saudara sekalian merupakan wujud nyata dari komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab kita terhadap perjuangan organisasi,” tuturnya.

Disampaikan Ketum, Rapat Kerja Nasional ini merupakan forum strategis bagi Laskar NKRI untuk melakukan konsolidasi nasional, menyusun program kerja, serta merumuskan arah kebijakan dan langkah-langkah organisasi ke depan.

“Tujuan besar kita adalah agar lembaga ini semakin solid, profesional, dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” katanya.

Ketum berharap agar Rakernas ini dapat berlangsung secara tertib, demokratis, dan produktif dengan tetap menjunjung tinggi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

“Perlu diingat bahwa perbedaan pandangan dalam sebuah forum adalah hal yang wajar. Hendaknya perbedaan tersebut menjadi kekuatan untuk melahirkan keputusan yang konstruktif, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Kita di sini untuk satu tujuan, membesarkan organisasi,” tegasnya.

“Akhir kata, saya ucapkan selamat melaksanakan Rapat Kerja Nasional. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kelancaran kepada kita semua dalam mengemban amanah organisasi ini,” pungkas H. ME. Suparno.***

KARAWANG | KarawangExpose.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang melakukan kontrol rutin terhadap blok hunian warga binaan sebagai upaya deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib), Senin (26/1/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka KPLP) dan melibatkan jajaran struktural serta petugas pengamanan. Pemeriksaan difokuskan pada seluruh area blok hunian guna memastikan situasi tetap aman, tertib, dan kondusif.

Selain melakukan pemantauan aktivitas warga binaan, petugas juga melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan serta sarana dan prasarana penunjang keamanan di area hunian. Setiap temuan di lapangan dicatat secara detail sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk meminimalisir potensi gangguan kamtib di lingkungan Lapas. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman dan tertib serta dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Pihak Lapas Karawang menegaskan komitmennya untuk segera menindaklanjuti hasil temuan melalui koordinasi internal, termasuk perbaikan sarana dan prasarana yang dinilai membutuhkan perhatian khusus.

Ke depan, kegiatan pengawasan dan kontrol akan terus dilakukan secara berkala. Selain itu, seluruh aktivitas pengamanan akan didokumentasikan dan dilaporkan kepada pimpinan sebagai bentuk akuntabilitas serta komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

KARAWANG | KarawangExpose.com — Pengetatan anggaran daerah berdampak langsung pada hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, yang membatasi jumlah program prioritas untuk tahun anggaran 2027.

Musrenbang yang digelar di Aula Kelurahan Adiarsa Timur, Rabu (28/1/2026), tersebut dihadiri sekitar 76 peserta. Mereka berasal dari unsur pemerintah kecamatan, ketua RT dan RW, lembaga kemasyarakatan, serta unsur TNI.

Lurah Adiarsa Timur, Sri Supriyani, SH, MH, menyampaikan bahwa kelurahan awalnya mengusulkan sekitar 20 kegiatan pembangunan yang dinilai mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Namun, setelah melalui pembahasan dan mengikuti arahan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), hanya sebagian kecil usulan yang dapat diakomodasi.

“Dari total 20 usulan yang diajukan, hanya lima kegiatan yang memungkinkan masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027,” ujar Sri Supriyani.

Ia menjelaskan, lima kegiatan tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, khususnya pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas hunian. Program prioritas meliputi pembangunan saluran drainase serta penanganan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Secara rinci, usulan tersebut mencakup pembangunan empat unit Rutilahu dan peningkatan sistem drainase di kawasan Syekh Quro serta Jalan Adiningrat, yang selama ini kerap mengalami genangan saat musim hujan.

Menurutnya, penetapan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca serta dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. “Karena saat ini musim hujan, kami memprioritaskan drainase dan Rutilahu agar manfaatnya bisa segera dirasakan warga,” jelasnya.

Meski keterbatasan anggaran menjadi kendala, pihak kelurahan berharap seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dapat direalisasikan secara bertahap.

“Harapannya tentu semua usulan bisa terwujud. Jika memungkinkan, seluruh usulan tersebut dapat menjadi bagian dari prioritas pembangunan tahun 2027,” pungkas Sri Supriyani.