KARAWANGEXPOSE.COM – Kepala Desa Jayamukti, Surjaya, memberikan klarifikasi terkait sejumlah polemik penggunaan anggaran desa setelah LSM Elang Mas menggelar audiensi di kantor desa, Kamis (4/12/2025). Audiensi diterima Sekretaris Desa, Toyib, karena Surjaya sedang dinas luar bersama pihak PJT.

Isu utama yang dipersoalkan adalah belum tersalurkannya dana BUMDes. Surjaya menegaskan bahwa pencairan belum dapat dilakukan karena BUMDes belum memiliki rekening dan NPWP, yang menjadi syarat administrasi.

“Pengurusan NPWP sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu melalui kantor pajak, kecamatan, dan Dispemdes, tetapi belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Upaya pengajuan melalui aplikasi daring oleh pengurus BUMDes baru juga belum berhasil.

Selain BUMDes, program ketahanan pangan turut menjadi perhatian. Dana program yang dicairkan dalam dua tahap itu belum sepenuhnya digunakan. Pada tahap pertama, dana digunakan untuk pembelian kambing yang disebar ke beberapa RT sebagai uji coba. Namun banyak kambing dilaporkan mati.

“Kami sudah mengecek laporan tersebut dan memastikan kondisi di lapangan,” kata Surjaya.

Sisa dana tahap kedua masih dipertimbangkan untuk pengadaan ulang atau dialihkan ke program lain.

Surjaya juga membantah tudingan nepotisme dalam pengangkatan aparatur desa. Ia menegaskan rekrutmen dilakukan panitia bersama kecamatan tanpa intervensi kepala desa.

“Memang ada perangkat yang memiliki hubungan keluarga dengan saya, tetapi ia dipilih untuk menggantikan staf yang kosong dan berdasarkan kemampuan,” ujarnya.

Terkait isu honor tanda tangan kepala desa, Surjaya menegaskan bahwa tidak ada honor untuk layanan administrasi umum. Untuk Akta Jual Beli (AJB), biaya merupakan kesepakatan antara warga dan kepala desa, dan warga tetap dapat memilih menggunakan jasa notaris tanpa paksaan.

Sementara itu, dana penanggulangan bencana direncanakan digunakan untuk perbaikan jembatan rusak. Surjaya memastikan seluruh dana berjalan desa diawasi Inspektorat dan kecamatan, dengan audit rutin setiap Maret sesuai RAB.

Isu lain yang mencuat adalah keterlibatan BPD dalam pembahasan APBDes. Ketua BPD, Sukandi, menyatakan pihaknya tidak pernah diajak membahas APBDes dan hanya diminta menandatangani draft yang sudah jadi.
Namun Surjaya menyanggahnya.

“Setiap perubahan anggaran disampaikan dalam rapat Minggon yang mengundang BPD. Tetapi mereka jarang hadir, bahkan hampir satu tahun tidak ngantor,” katanya.

Terkait pengajuan anggaran BPBD Subang sebesar Rp 148 juta untuk penambakan Kali Malang, Surjaya menegaskan dana tersebut dialokasikan ke tanah Perhutani sehingga tidak bisa dicairkan ke rekening desa.

“Pemasukan dana itu ke APBDes Perubahan harus melihat kesesuaian anggaran, RAB, kualitas pekerjaan, dan tanggung jawab kepala desa,” jelasnya.

Ia juga menyoroti dampak teknis, seperti potensi berkurangnya aliran air rob untuk sebagian petani tambak bila tanggul ditinggikan tanpa kajian.

Surjaya berharap klarifikasi tersebut dapat meluruskan informasi yang berkembang dan memastikan masyarakat memahami bahwa polemik yang muncul lebih banyak berkaitan dengan prosedur dan teknis, bukan penundaan atau penyimpangan anggaran. (SZ)

KARAWANGEXPOSE.COM – Kejaksaan Negeri Karawang menerima penghargaan atas dukungan dan upayanya dalam mengamankan aset daerah serta mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tingkat Kabupaten Karawang Tahun 2025.

Dalam rangka memperingati HAKORDIA 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang menyerahkan penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan sinerginya dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi di wilayah Kabupaten Karawang.

Acara berlangsung pada Kamis, 4 Desember 2025, di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa Pemkab Karawang, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Momentum ini menjadi penguat kolaborasi antara Pemkab Karawang, Kejaksaan Negeri Karawang, Forkopimda, dan OPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan dihadiri oleh:

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E.

Wakil Bupati Karawang, H. Maslani

Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama

Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, S.H., M.H.

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki Novian Ardiansyah

Dandim 0604 Karawang (diwakili Danramil Telukjambe, Kapten Inf. Djoko)

Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Unsur Muspida, OPD, Camat, Kepala Desa, dan tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, menerima penghargaan secara langsung dari Bupati Karawang.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas peran aktif Kejaksaan Negeri Karawang dalam mendukung Pemkab Karawang, khususnya dalam pengamanan aset daerah dan optimalisasi PAD.

Tonggak optimalisasi PAD tercapai melalui keberhasilan Kejaksaan Negeri Karawang melakukan pemulihan keuangan daerah, khususnya lewat bantuan hukum pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Total keuangan daerah yang berhasil dipulihkan mencapai Rp 23.805.775.543 (dua puluh tiga miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).

Upaya pengamanan aset daerah juga dilakukan secara preventif melalui pendampingan hukum untuk pembangunan fisik, pengelolaan keuangan desa, serta penerbitan legal opinion sebagai tindak lanjut Rencana Aksi 2025 untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Kejaksaan juga menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni, tetapi bentuk komitmen untuk meningkatkan integritas, profesionalitas, serta sinergitas antar lembaga dalam menjaga aset negara dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Dedy Irwan Virantama, menegaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Kejaksaan.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Dedy.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga.

“Sinergi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda adalah kunci keberhasilan dalam mencegah dan menekan praktik korupsi. Kami akan terus memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengawasan,” katanya.

Dedy juga menambahkan bahwa Kejaksaan akan bekerja lebih progresif dalam pengamanan aset daerah.

“Kami berkomitmen memastikan setiap aset daerah terlindungi. Pendampingan hukum dan pengawasan akan terus diperkuat agar tata kelola berjalan sesuai aturan,” tuturnya.

Momentum HAKORDIA menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa, khususnya di Kabupaten Karawang, untuk menegakkan nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kejaksaan Negeri Karawang berkomitmen untuk:

Meningkatkan edukasi serta sosialisasi hukum terkait pencegahan korupsi.

Memperkuat pengawasan atas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Menjalin sinergi berkelanjutan dengan Pemkab Karawang, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Melaksanakan aksi nyata dalam mendukung visi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama dalam mendorong perbaikan tata kelola sebelum dan sesudah penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Dengan diraihnya penghargaan pada Peringatan HAKORDIA 2025, Kejaksaan Negeri Karawang kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dan bebas korupsi. Kegiatan ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh instansi dan masyarakat Kabupaten Karawang untuk membangun budaya antikorupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Karawang | KarawangExpose.com — Seminar Pemberdayaan Pemuda yang digelar Karang Taruna Rajawali Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang berlangsung sukses pada Rabu (03/12/2025) di Aula Desa Sukaluyu.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang, Ketua Karang Taruna Kecamatan Telukjambe Timur, Ketua Karang Taruna Desa Sukaluyu, Kepala Desa Sukaluyu, Babinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta anggota Karang Taruna Rajawali.

Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Karawang, Dhani Sudirman, menyampaikan pentingnya memperkuat peran pemuda di tingkat desa sebagai pondasi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, pemberdayaan pemuda berbasis desa kini menjadi fokus utama Karang Taruna Kabupaten.

“Visi kami jelas, yaitu memperkuat kapasitas pemuda desa agar mereka mampu menjadi agen sosial yang aktif, kreatif, dan berdaya saing. Pemuda adalah kekuatan utama desa, dan Karang Taruna harus hadir sebagai wadah yang membimbing serta memfasilitasi,” ujar Dhani.

Ia menambahkan, Karang Taruna Kabupaten tengah menyiapkan program peningkatan kapasitas organisasi melalui pelatihan manajemen, literasi digital, hingga pembinaan kewirausahaan. Pihaknya juga mendorong lebih banyak kolaborasi antara Pemdes, lembaga pendidikan, dan dunia usaha guna membuka ruang pembelajaran serta peluang ekonomi bagi pemuda desa.

Sementara di tempat yang sama Ketua Karang Taruna Rajawali Desa Sukaluyu, Robi Galang, menegaskan bahwa seminar ini menjadi momentum penyelarasan arah kerja antara Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

“Karang Taruna harus adaptif dan relevan di era digital. Pemuda harus melek teknologi, mampu menciptakan peluang kerja, dan peka terhadap isu sosial. Karena itu, digitalisasi organisasi, pengembangan UMKM pemuda, dan edukasi sosial menjadi prioritas kami,” ucapnya.

Robi berharap kolaborasi lintas tingkatan Karang Taruna mampu menghasilkan program kerja nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat hingga tingkat dusun.

Kepala Desa Sukaluyu, Hj. Lina Herlina, mengapresiasi kegiatan seminar sebagai ajang silaturahmi dan penguatan sinergi antara Pemdes dan Karang Taruna Rajawali.

“Saya ingin Karang Taruna semakin solid dan bersinergi dengan program desa. Karang Taruna harus punya inovasi dan kreasi yang luar biasa karena tugas utamanya adalah sosial,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa Karang Taruna harus memahami kondisi sosial di lingkungannya, seperti persoalan stunting dan kebutuhan masyarakat lainnya. Menurutnya, sebagian program Karang Taruna Desa Sukaluyu sudah berjalan dengan baik.

Terkait dukungan anggaran, Kades memastikan Pemdes terus memberikan support karena Karang Taruna merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

Kades Sukaluyu juga mengatakan bahwa pihaknya bersama BPD dan Karang Taruna akan terus bersinergi dalam setiap kegiatan dan program pembangunan desa, demi terciptanya pemuda yang aktif, kreatif, dan berdaya saing. Tutupnya;

Karawang | KarawangExpose.com – Meningkatnya aksi perundungan atau bullying yang melibatkan siswa-siswi di Kabupaten Karawang membuat Dinas Pendidikan (Disdik) setempat bergerak cepat. Disdik Karawang telah melaporkan kondisi tersebut kepada Bupati dan kini meluncurkan dua pola strategi utama untuk menekan angka perundungan. Strategi itu meliputi langkah eksternal dengan menggandeng berbagai instansi vertikal serta strategi internal yang berfokus pada penguatan pengawasan di lingkungan sekolah.

Strategi I: Gerakan Eksternal, Kumpulkan 150 Kepala Sekolah

Sebagai langkah pertama, Disdik Karawang akan menggelar pertemuan besar pada awal bulan depan.

Peserta Kunci:

Kegiatan ini rencananya akan mengumpulkan 150 Kepala Sekolah dari jenjang SD dan SMP, termasuk para anggota Satuan Tugas (Satgas) yang umumnya diwakili oleh wakil kepala sekolah.

Fokus Materi:

Para peserta akan mendapatkan materi, kiat-kiat, dan simulasi penanganan perundungan di sekolah.

“Kami ingin para kepala sekolah memahami bahwa deteksi dini sangat penting. Mereka harus tahu bagaimana bertindak ketika ada indikasi perundungan,” ujar salah satu pejabat Disdik.

Kolaborasi Lintas Instansi:

Untuk memperkuat sosialisasi, Disdik menggandeng sejumlah instansi vertikal seperti Kejaksaan, Polres Karawang (melalui Kasat Binmas dan Unit PPA), serta DP3A. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif dari sisi hukum hingga perlindungan anak.

“Perundungan bukan sekadar perilaku nakal, tetapi bisa masuk ranah hukum. Kehadiran kami untuk memberikan pemahaman agar sekolah tidak salah langkah dalam menangani kasus,” kata perwakilan Kejaksaan.

Peran Tokoh Agama:

Atas arahan Bupati, Disdik juga melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam proses edukasi moral dan penguatan karakter keagamaan.

Bupati Karawang menegaskan bahwa pendekatan moral penting dilakukan untuk mencegah kasus serupa.

“Anak-anak kita membutuhkan bimbingan dari semua sisi, bukan hanya sekolah. Nilai moral dan agama juga harus diperkuat,” ujarnya.

Juru bicara Disdik menambahkan bahwa sinergi lintas instansi ini merupakan bentuk penekanan eksternal untuk menunjukkan bahwa perundungan harus dihentikan bersama.

“Ini bukan hanya tugas sekolah. Semua pihak harus turun tangan,” tegasnya.

Strategi II: Penguatan Internal dan Ikrar Anti-Perundungan

Di lingkungan internal sekolah, Disdik mengambil langkah proaktif melalui penerbitan regulasi dan penanaman nilai anti-perundungan secara rutin.

Surat Edaran untuk Kepsek:

Disdik akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala sekolah terkait penerapan aturan dan mekanisme pencegahan perundungan.

Peningkatan Peran Wali Kelas:

Inti dari edaran tersebut adalah peningkatan peran Satgas dan terutama wali kelas agar lebih peduli dan memahami karakter setiap siswa. Pendekatan ini dinilai penting untuk pencegahan.

“Wali kelas adalah yang paling dekat dengan siswa sehari-hari. Jika mereka memahami karakter anak, potensi perundungan bisa terdeteksi lebih cepat,” jelas Kepala Disdik Karawang.

Wajib Baca Ikrar Anti-Perundungan:

Sebagai upaya pembentukan karakter, setiap sekolah diwajibkan membacakan ikrar anti-perundungan.

Waktu pelaksanaan: setiap Senin setelah apel pagi

Isi ikrar: saat ini masih dalam tahap penyusunan

Bagian awal ikrar nantinya akan diawali dengan kalimat:

“Kami siswa-siswi Karawang dengan ini berikrar, satu…”

Kepala Disdik menambahkan,

“Ikrar ini bukan hanya formalitas. Kami ingin anak-anak mengingat pesan moral ini setiap pekan. Harapannya, nilai-nilai anti-bullying tertanam kuat dalam diri mereka.”

Strategi internal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan sekolah yang aman serta menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan siswa, guru, dan tenaga kependidikan.