KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM– Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Karawang menyesalkan tindakan yang diduga dilakukan oleh manajemen kawasan Galuh Mas, yang dikabarkan membuang seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di tempat umum tanpa melalui prosedur resmi penanganan.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Karawang, Yopie Permana, menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) penanganan ODGJ yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Seharusnya ODGJ tersebut terlebih dahulu dibawa ke kantor desa atau kelurahan setempat, kemudian dilaporkan kepada Satpol PP atau pihak kepolisian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut,” ujar Yopie saat dikonfirmasi, Senin (6/10/2025).

Yopie menjelaskan, setelah laporan diterima, petugas biasanya membawa ODGJ ke puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan awal. Jika diperlukan, puskesmas akan merujuk pasien ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Marzuki Mahdi guna mendapatkan perawatan intensif selama sekitar dua minggu.

Setelah selesai menjalani perawatan di RSJ, ODGJ tersebut akan kami bawa ke rumah singgah Dinas Sosial. Di sana, tim akan melakukan pendampingan dan penelusuran identitas, termasuk mencari tahu keberadaan keluarganya,” lanjut Yopie.

Menurutnya, Dinsos akan melakukan pendekatan persuasif dengan cara berkomunikasi secara perlahan agar ODGJ dapat mengingat identitas diri maupun keluarganya.

“Harapan kami, keluarga dapat segera dihubungi untuk menjemput dan melanjutkan perawatan hingga ODGJ benar-benar pulih,” imbuhnya.

Yopie menegaskan, masyarakat maupun pihak pengelola lingkungan seperti manajemen kawasan, pusat perbelanjaan, atau perumahan wajib memahami prosedur penanganan ODGJ sesuai dengan SOP yang berlaku. Berikut tahapan resmi penanganan ODGJ menurut Dinas Sosial Kabupaten Karawang:

1. Warga melaporkan keberadaan ODGJ kepada desa atau kelurahan setempat.

2. Aparat desa/kelurahan berkoordinasi dengan Polsek/Satpol PP dan puskesmas setempat.

3. Petugas puskesmas melakukan pemeriksaan awal serta berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk penerbitan rekomendasi.

4. Puskesmas mengantarkan ODGJ ke RSJ dengan menyertakan surat rujukan dan rekomendasi dari dinas terkait.

5. Dinsos menyampaikan rekomendasi resmi kepada RSJ.

6. RSJ memberikan perawatan intensif hingga pasien dinyatakan stabil dan layak pulang.

7. Dinsos kemudian menjemput ODGJ dari RSJ dan menempatkannya di rumah singgah untuk proses pemulihan sosial.

Yopie berharap, peristiwa seperti ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih peduli dan mengikuti prosedur yang berlaku.

“Tujuannya bukan hanya agar penanganan ODGJ dilakukan secara manusiawi dan profesional, tetapi juga untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara,” pungkasnya.

Dinsos berharap, kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari, dan seluruh pihak dapat bersinergi dalam memberikan penanganan yang tepat serta penuh empati kepada penyandang gangguan jiwa di Kabupaten Karawang.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen Galuh Mas belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pembuangan ODGJ tersebut. (*)

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah kini menuai sorotan. Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan, Asep Agustian, SH., MH, menilai pelaksanaan MBG di lapangan rawan praktik penyimpangan jika tidak diawasi dengan ketat.

Menurut Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Karawang ini, persoalan MBG bukan hanya soal isu keracunan makanan atau minimnya pemberdayaan pelaku usaha lokal, melainkan pada mekanisme pelaksanaan program yang dinilainya rentan disusupi praktik korupsi.

“Jujur saja, program ini bagus, tetapi rawan praktik korupsi jika tidak diawasi. Maka saya mengimbau masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawasi program MBG,” ujar Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, Sabtu (4/10/2025).

Askun menyebut, salah satu indikasi kerawanan adalah adanya larangan bagi masyarakat maupun penerima manfaat untuk mendokumentasikan, memposting, atau mempublikasikan jenis, rasa, maupun kondisi makanan yang disajikan.

Pola ini, kata dia, bisa dianggap sebagai bentuk intimidasi dan pembatasan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, padahal penerima manfaat berhak memberikan masukan atas kualitas program pemerintah.

“Jika berpendapat saja masyarakat dilarang, maka ini menjadi awal kecurigaan kita bahwa MBG memang sarat kepentingan oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan lebih dari program Pak Prabowo ini,” tegasnya.

Karena itu, Askun mendesak Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, untuk membuka layanan pengaduan publik terkait MBG. Ia menilai, kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif sangat penting agar setiap laporan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemkab.

“Saya pikir layanan pengaduan MBG ini sangat penting, agar semua pihak termasuk civil society bisa ikut mengawasi pelaksanaan program MBG,” tambahnya.

Askun menegaskan kembali bahwa MBG sejatinya program yang baik dan bermanfaat. Namun, tanpa pengawasan yang kuat dan transparan, program tersebut bisa berubah menjadi celah korupsi.

“Sekali lagi saya sampaikan, MBG program bagus. Tapi praktik di lapangan rawan korupsi jika tidak kita awasi bersama-sama,” pungkasnya.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Polemik antara PT Vanesa Sukma Mandiri (VSM) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terkait pajak material bukan logam dan batuan (MBLB) atau yang dikenal dengan pajak galian C, semakin memanas.

DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) akhirnya turun tangan dengan mendatangi langsung PT VSM pada Jumat (3/10/2025).

Kedatangan anggota Komisi IV DPRD Jabar, Taupik Ismail, didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan ESDM Provinsi Jabar, disambut oleh tim kuasa hukum PT VSM, Syarifudin SH.,MH., Dadi Mulyadi SH.,MH., dan Bowo SH.

Usai pertemuan, kepada wartawan, Syarifudin menjelaskan bahwa kedatangan DPRD Jabar ini dipicu oleh perbedaan interpretasi antara PT VSM dan Pemkab Karawang terkait jenis pekerjaan yang dilakukan.

“Objek pekerjaan PT Vanesa ini adalah cut and fill, namun Pemkab Karawang menggunakan parameter galian C,” ujar Syarifudin.

Ia menyarankan agar Pemkab Karawang memberlakukan retribusi, bukan pajak MBLB. Ia juga meminta agar DPRD Jabar dapat membantu memberikan kepastian hukum agar polemik ini tidak berlarut-larut.

“Kami sebagai pengusaha hanya meminta kepastian hukumnya saja. Pajak yang sudah masuk tidak apa-apa, bagi kami tidak masalah karena sudah masuk. Kepastian hukumnya saja seperti apa, baru sisanya kita akan bayar,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 12 Tahun 2013 yang menjadi acuan Pemkab Karawang sudah tidak relevan.

PT VSM sebelumnya ditarik pajak sebesar Rp 4,5 miliar oleh Pemkab Karawang atas aktivitas perdagangan tanah urugan di lahan milik PT Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) di kawasan Karawang New Industry City (KNIC). . PT VSM sendiri baru menyetor Rp 1,15 miliar dari total tagihan.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Dalam rangkaian peringatan Dies Natalis ke-11, civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) melaksanakan ziarah ke makam Raden Adipati Singaperbangsa di Desa Manggungjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jumat (3/10/2025).

‎Rektor Unsika, Prof. Dr. Ade Maman, SH., M.Sc., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap para leluhur, khususnya tokoh pendiri Karawang.

‎“Di cagar budaya ini bersemayam para Bupati Karawang yang harus kita hormati sekaligus kita jaga nilai-nilai luhur yang diwariskan para pendahulu,” ujarnya.

‎Menurut Prof. Ade, kompleks pemakaman tersebut bukan hanya situs sejarah, tetapi juga sarana untuk mengenalkan generasi muda pada leluhur Karawang.

‎“Tanpa adanya cagar budaya seperti ini, akan sulit bagi kita menceritakan tentang para leluhur,” jelasnya.

‎Kegiatan ziarah kemudian ditutup dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim dan dhuafa.

‎“Adab ketika mendatangi suatu tempat, eloknya ada yang kita junjung dan ada yang kita jinjing. Yang kita junjung adalah nilai luhur, sementara yang kita jinjing baik berupa barang maupun uang, jangan dilihat dari nilainya,” tutup Prof. Ade.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati secara khidmat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Rabu (1/10/2025). Seluruh jajaran petugas, staf, hingga pejabat struktural mengikuti upacara di Lapangan Utama Lapas Karawang sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila.

Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, yang bertindak sebagai pembina apel. Jalannya upacara diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih secara penuh, menegaskan kokohnya Pancasila sebagai dasar negara. Momentum ini juga menjadi penegas makna setelah sehari sebelumnya (30/9) dilaksanakan pengibaran bendera setengah tiang untuk memperingati peristiwa G30S/PKI.

Salah satu rangkaian penting dalam kegiatan tersebut adalah pembacaan Ikrar Kesaktian Pancasila, yang menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Lapas Karawang untuk terus menjaga, mengamalkan, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Ikrar tersebut menegaskan Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menegakkan kebenaran, keadilan, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Lapas Karawang menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial, tetapi momentum untuk menanamkan kembali nilai persatuan, semangat kebangsaan, dan komitmen menjaga NKRI di tengah berbagai tantangan.

Dengan pelaksanaan upacara yang tertib dan penuh khidmat, Lapas Kelas IIA Karawang berharap nilai-nilai Pancasila senantiasa menjadi pedoman hidup seluruh insan pemasyarakatan dalam menjalankan tugas maupun kehidupan bermasyarakat.