Jakarta, KarawangExpose.com – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terus memberikan perhatian pada pengembangan karir petugas Pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mendukung tugas dan fungsi petugas Pemasyarakatan yang merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Kali ini, pembinaan karir yang dilakukan teruntuk jabatan fungsional Pembinaan Keamanan dan Pengamanan Pemasyarakatan. Untuk itu, dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) di Bidang Pembinaan Karir Petugas Pemasyarakatan, di Bekasi, Kamis (20/11).

“Profesionalitas, integritas, dan kompetensi para petugas merupakan kunci terselenggaranya pelayanan, pembinaan dan pengamanan yang humanis serta berkeadilan. Oleh karena itu, harus dilaksanakan mekanisme untuk memenuhi kebutuhan akan pembinaan karir yang terukur, transparan, dan berbasis kinerja,” kata Kepala Bagian Sumber Daua Manusia, Ardian Nova Christiawan yang mewakili Sekretaris Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Sesditjenpas), Gun Gun Gunawan pada pembukaan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) di Bidang Pembinaan Karir Petugas Pemasyarakatan.

Sementara itu, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ditjenpas, Aris Setiawan mengatakan bahwa keputusan Dirjenpas yang disosialisasikan ini merupakan langkah nyata yang dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan karir petugas Pemasyarakatan dilakukan secara jelas, objektif dan akuntabel. “Selanjutnya, dalam pelaksanaan pembinaan petugas Pemasyarakatan, regulasi terkait diharapkan memberikan arah yang pasti mengenai persyaratan, mekanisme, serta tahapan pengembangan karir, baik dalam aspek kepangkatan, jabatan, maupun pengembangan kompetensi,” lanjutnya lagi.

Melalui sosialisasi ini, kami berharap seluruh petugas pemasyarakatan dapat meningkatkan pemahamannya, sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik. “Pembinaan karir bukan hanya terkait promosi jabatan, tetapi juga menyangkut bagaimana kita membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tanbah Aris.

Giat ini diikuti oleh Pemangku Jabatan Fungsional PKP dan PP seluruh indonesia secara langsung dan daring. (yp)

Karawang, KarawangExpose.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang berhasil meraih dua penghargaan dalam peringatan Hari Bhakti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ke-1 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.

Kepala Lapas Karawang, Christo Victor Nixon Toar, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Lapas Karawang.

“Kami sangat bangga dan bersyukur atas penghargaan yang diterima. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik,” ujar Christo.

Dua penghargaan yang diterima oleh Lapas Karawang adalah:

– Peringkat 1 sebagai Unit Pelaksana Teknis dengan Persentase Tertinggi Pemesanan Barang INKOPASINDO periode Januari – Oktober 2025.

– Peringkat 3 sebagai Unit Pelaksana Teknis yang Berperan Aktif dalam Penguatan Program Ketahanan Pangan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakata – Jawa Barat.

Christo menambahkan bahwa Lapas Karawang akan terus berkomitmen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan yang profesional dan akuntabel.

“Kami akan terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan warga binaan,” tutup Christo.

Karawang | KarawangExpose.com – Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) fiktif yang menimpa Tatang Suhendi, karyawan PT Galuh Citarum (Group), memasuki babak krusial. Kasus yang menyeret perusahaan karena diduga tidak membayarkan hak upah Tatang selama delapan tahun ini kembali memanas setelah UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang menegaskan bahwa PHK tersebut tidak sah dan hubungan kerja sejatinya masih berlaku. Di tengah sikap perusahaan yang terus mengabaikan hasil pemeriksaan, DPRD Karawang kini turun tangan memanggil seluruh pihak untuk dimintai keterangan.

Komisi IV DPRD Karawang memanggil seluruh pihak untuk duduk bersama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang digelar Rabu (19/11/2025).

Perusahaan pun ditegaskan harus bertanggung jawab dan mematuhi seluruh arahan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II sesuai ketentuan hukum.

RDP digelar pada Rabu, 19 November 2025 di Ruang Rapat DPRD Karawang sebagai respons atas laporan Tatang yang telah delapan tahun tidak menerima hak upahnya sejak 2017.

Permasalahan bermula ketika Tatang, yang bekerja sejak tahun 2012, menerima SK Pengangkatan sebagai karyawan tetap pada 12 April 2017. Namun SK tersebut diterbitkan oleh PT Galuh Citarum, sementara masa percobaannya diterbitkan oleh PT Graha Buana Prima, dan surat PHK dikeluarkan oleh perusahaan yang berbeda lagi PT Galuh Buana Prima.

“Nama perusahaan tidak konsisten. Saya diangkat oleh PT Galuh Citarum, tapi di-PHK oleh PT Galuh Buana Prima,” ungkap Tatang.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) Bandung bahkan menyatakan dokumen perusahaan tidak sinkron, sehingga PHK tidak sesuai fakta hubungan kerja.

Kasus ini diperkuat dengan temuan resmi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang yang dituangkan dalam Surat Nomor 560/5691/UPTD-WII.II/VIII/2025, yang menyebutkan:

1. Status hubungan kerja Tatang adalah PKWTT (karyawan tetap) PT Galuh Citarum

2. Surat PHK dari PT Galuh Buana Prima tidak sah dan tidak dapat diberlakukan.

3. Hubungan kerja Tatang dengan PT Galuh Citarum masih berlangsung dan belum berakhir.

Dengan dasar tersebut, UPTD kemudian memerintahkan perusahaan untuk membayar seluruh hak Tatang, termasuk gaji, THR, dan hak normatif lainnya yang tidak diberikan selama delapan tahun.

UPTD menerbitkan Nota Pemeriksaan I dan II, namun PT Galuh Citarum tetap mengabaikannya. Akibat pembangkangan ini, kasus telah resmi dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Tatang juga melaporkan kasus ini ke Polres Karawang karena diduga terdapat unsur pidana ketenagakerjaan.

“Kasusnya sekarang ditangani Reskrim Polres Karawang. Saya hanya ingin keadilan sesuai undang-undang,” ujar Tatang.

Terpisah, Komisi IV DPRD Karawang memanggil Tatang, Disnakertrans Karawang, UPTD Pengawas Ketenagakerjaan, dan manajemen PT Galuh Citarum untuk duduk bersama membahas akar persoalan.

Dalam RDP tersebut, Ketua Komisi IV H. Asep Junaedi dan Hj. Neneng Siti Fatimah akan mengawal dan melaporkan hasil RDP kepada Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin.

Selain, Komisi IV juga akan memanggil secara resmi PT Galuh Citarum, UPTD pengawas, Disnakertrans, dan Tatang untuk pertemuan lanjutan yang bersifat mengikat.

“perusahaan tidak boleh mengabaikan arahan UPTD, terlebih terdapat bukti administrasi yang jelas bahwa Tatang secara sah adalah karyawan tetap PT Galuh Citarum,” kata Asep Junaedi.

DPRD dan UPTD sama -sama menekankan bahwa PT Galuh Citarum wajib mengikuti seluruh perintah Nota Pemeriksaan UPTD dan menyelesaikan tunggakan hak ketenagakerjaan Tatang. Pasalnya, Pengabaian terhadap Nota Pemeriksaan bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi juga dapat berujung pada pidana ketenagakerjaan, terutama setelah kasus masuk ranah PPNS dan kepolisian.

Sementara itu, Hingga berita ini diterbitkan, upaya -upaya menghubungi PT Galuh Citarum (Group) dan PT Galuh Buana Prima masih terus dilakukan. Pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi terkait temuan UPTD, panggilan DPRD, maupun laporan polisi.

Karawangexpose.com – Ada sesuatu yang keliru dalam tata kelola pemerintahan kita hari ini. Di banyak provinsi, kita melihat pola yang sama: gubernur semakin sering turun tangan mengurusi hal-hal yang sejatinya menjadi kewenangan kabupaten, sementara bupati hanya menjadi penonton dari pinggir panggung yang seharusnya mereka pimpin.

Ini bukan sekadar dinamika politik. Ini adalah kegagalan memahami batas kekuasaan. Lebih jauh lagi, ini adalah gejala bahwa otonomi daerah sedang mengalami degradasi serius

Provinsi Bukan Atasan Kabupaten

Konstitusi tidak pernah menempatkan provinsi sebagai “atasan langsung” kabupaten.

Gubernur tidak pernah diberi kewenangan untuk “mengkomandokan” bupati.

Hubungan itu bersifat koordinatif, bukan subordinatif.

Namun dalam praktiknya, justru sebaliknya yang terjadi.

Atas nama pembinaan, pengawasan, atau percepatan pembangunan, gubernur turun langsung mengatur urusan teknis, mengambil alih agenda kabupaten, bahkan mengukuhkan diri sebagai problem solver tunggal di wilayah yang secara hukum berada dalam otonomi bupati.

Ini bukan pembinaan.

Ini bukan koordinasi.

Ini adalah intervensi kewenangan yang mengacaukan struktur pemerintahan daerah.

Ketika Citra Mengalahkan Tata Kelola

Kita tahu, politik hari ini sangat visual: siapa yang terlihat bekerja, dialah yang dianggap bekerja.

Gubernur memahami betul logika ini.

Maka munculah fenomena pencitraan:

turun ke kabupaten, menghadiri masalah lokal, mengumumkan program daerah seolah tanpa bupati, mengambil kredit kebijakan tanpa melibatkan pemangku kewenangan yang sah.

Dan apa yang tersisa untuk bupati?

Foto di belakang panggung.

Tangan terlipat menunggu giliran.

Atau bahkan tidak diundang sama sekali.

Ketika politik panggung lebih diutamakan daripada tata kelola, yang rusak bukan hanya relasi antar pejabat, tetapi integritas sistem pemerintahan itu sendiri.

Bupati Bukan Figuran

Jika tren ini berlanjut, bupati hanya akan menjadi administrator tanpa otoritas, pejabat yang menandatangani regulasi tetapi tidak diakui sebagai pemimpin di daerahnya sendiri.

Padahal bupati adalah aktor utama dalam otonomi daerah.

Merekalah yang paling mengetahui:

karakter wilayah,

kebutuhan masyarakat,

dinamika ekonomi lokal,

dan prioritas pembangunan setempat.

Ketika ruang gerak mereka dipersempit, yang dirugikan bukan pejabatnya, tetapi rakyat yang seharusnya menikmati kebijakan yang tepat sasaran.

Dominasi Gubernur adalah Kemunduran Otonomi

Kita tidak boleh lupa: otonomi daerah diciptakan untuk mengatasi sentralisasi kekuasaan Orde Baru.

Jika hari ini gubernur mulai bertindak sebagai “penguasa kabupaten”, maka kita sedang berjalan mundur.

Sebuah sistem yang seharusnya:

mendorong inovasi lokal,

memperkuat pelayanan publik,

mempercepat penyelesaian masalah daerah,

malah berubah menjadi sistem yang mengulang pola pusatisme, hanya dengan wajah baru.

Redaksi Berpendapat: Sudah Saatnya Hubungan Kewenangan Diluruska.

Indonesia membutuhkan relasi pemerintahan daerah yang sehat dan proporsional.

Karena itu, menurut redaksi, ada tiga hal yang mendesak dilakukan:

1. Pemerintah pusat harus memperjelas batas pembinaan dan pengawasan.

Agar tidak ada lagi tafsir berlebihan yang menjadikan gubernur “komandan kabupaten”.

2. Bupati harus berani memperjuangkan ruang otonominya.

Diam bukan pilihan. Otonomi daerah hanya hidup bila pemimpinnya tegas menjaga kewenangannya.

3. Publik perlu diedukasi tentang siapa yang berwenang apa.

Agar tidak mudah terkecoh oleh pencitraan dan bisa menilai kinerja pemimpin secara objektif.

Otonomi Daerah Bukan Simbol, Tetapi Sistem

Kita tidak boleh membiarkan sistem ini rusak hanya karena ambisi politik jangka pendek.

Ketika gubernur mengambil alih panggung kabupaten, yang hilang bukan hanya peran bupati, tetapi juga ruang inovasi, partisipasi lokal, dan semangat desentralisasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi.

Sebagai media, kami menegaskan:

Indonesia membutuhkan kolaborasi, bukan kompetisi panggung.

Koordinasi, bukan dominasi.

Dan yang paling penting—otonomi, bukan subordinasi.