KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM -Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan antara dunia pers dan sektor pelayanan publik, PLN UP3 Karawang menerima kunjungan silaturahmi dari jajaran Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang) di Kantor PLN UP3 Karawang, Jalan Kertabumi, pada Selasa (4/11/2025).

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Wahyu Nur, Assistant Manager Umum PLN UP3 Karawang, yang mewakili Manager PLN UP3 Karawang. Sementara dari IWO Indonesia DPD Karawang hadir Ketua Syuhada Wisastra, Ketua Korwil Kota Karnata, Humas & Kerja Sama Antar Lembaga M. Rifai, Nababan, serta anggota Junaedi Hambali dan Ismail.

Dalam sambutannya, Wahyu Nur menyampaikan apresiasi atas dukungan dan sinergi yang selama ini telah terjalin antara PLN dan insan pers di Karawang, khususnya IWO Indonesia.

“Kami sangat merasakan dukungan teman-teman media. Banyak kegiatan PLN yang berhasil disampaikan secara positif kepada masyarakat berkat pemberitaan yang berimbang. Ke depan, kami ingin memperluas kolaborasi ini agar manfaatnya semakin besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan bahwa sinergi PLN tidak hanya terbatas pada media, tetapi juga dengan pemerintah daerah, Forkopimda, dan seluruh lapisan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah melalui pembayaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang kini berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik.

“PLN UP3 Karawang setiap bulan menerima setoran PPJ atau PBJT dari sekitar 1,1 juta pelanggan listrik di Karawang, dengan nilai kurang lebih Rp20 miliar per bulan. Dana tersebut seluruhnya kami setorkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebagai bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan,” jelas Wahyu.

Sementara itu, Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak PLN UP3 Karawang. Ia menegaskan komitmen IWO Indonesia untuk terus bersinergi dalam publikasi kegiatan dan edukasi kelistrikan kepada masyarakat.

“Selain menjalin silaturahmi, kami juga ingin memperkuat kerja sama dengan PLN. IWO Indonesia siap mendukung pemberitaan positif mengenai program dan layanan PLN, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Syuhada.

Syuhada juga memberikan masukan kepada PLN agar lebih aktif melakukan sosialisasi keselamatan penggunaan listrik, terutama di daerah-daerah pedesaan dan kawasan pertanian.

“Belakangan ini ada kasus warga tersengat listrik di area pesawahan akibat salah penggunaan. PLN perlu memperbanyak edukasi langsung ke masyarakat agar hal serupa tidak terulang,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mendorong agar setiap rayon PLN — baik di Rengasdengklok, Cikampek, Karawang Kota, dan wilayah lainnya — dapat menjalin sinergi dengan seluruh wartawan, termasuk IWO Indonesia, untuk memperluas jangkauan informasi publik.

“Kolaborasi tingkat rayon juga penting, karena di lapangan teman-teman media bisa membantu menyampaikan program PLN secara cepat dan akurat,” tambahnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk mempererat kerja sama antara PLN UP3 Karawang dan IWO Indonesia DPD Karawang dalam bidang publikasi, sosialisasi keselamatan listrik, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, meninjau langsung progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek Baru yang berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Cikampek, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut bupati memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi fisik, kualitas pekerjaan, maupun ketepatan waktu penyelesaian proyek.

Bupati Aep menegaskan pentingnya pembangunan MPP, Cikampek sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan mutu layanan publik.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga fasilitas ini nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Selain itu, MPP Cikampek Baru diharapkan menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah timur Kabupaten Karawang, dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Dengan adanya MPP ini, pelayanan administrasi publik akan menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus didorong oleh Pemerintah Daerah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut dan berharap agar seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karawang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berkomitmen, untuk terus memperluas jangkauan pelayanan publik yang berkualitas, modern, dan berbasis kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.

KARAWANGEXPOSE.COM – Dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Api polemik kian menyala setelah pernyataan kontroversial Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Aris Purwanto, memicu gelombang reaksi keras dari publik dan kalangan pemerhati kebijakan.

Di barisan terdepan kritik, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian (Askun), menuding Aris mencoba mencari pembenaran setelah terlanjur membuat gaduh.

Kontroversi bermula ketika Aris dalam sebuah wawancara media menyebut adanya “faktor eks” dan “lingkaran” yang membuat dirinya tak berdaya menghadapi dugaan jual beli proyek di tubuh dinas tersebut.

Pernyataan itu langsung memantik amarah publik dan menghidupkan kembali isu klasik “lingkaran setan” di PUPR—di mana kualitas proyek kerap tergerus karena adanya setoran fee dari pemborong kepada oknum pejabat.

Beberapa hari kemudian, Aris mencoba meluruskan ucapannya. Ia mengklaim istilah “lingkaran” yang dimaksud bukan soal praktik kotor, melainkan konsep Pentahelix—sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media.

Ia juga menegaskan tidak ada jual beli proyek sejak dirinya menjabat pada tahun 2024. Namun, klarifikasi itu justru menimbulkan tanda tanya baru.

Saat kembali dicecar wartawan mengenai isu setoran fee proyek, Aris tampak gugup dan memberikan jawaban ganjil.

“Saya tegaskan, tidak ada jual beli proyek,” ujarnya. Namun sesaat kemudian ia tersenyum dan menambahkan singkat, “Kalau soal setoran-setoran, saya tidak berani jawab.”

Reaksi tersebut menuai kritik tajam. Askun menyebut pernyataan Aris tidak pantas diucapkan oleh pejabat sekelas kepala bidang, apalagi bergelar doktor dan akademisi.

“Katanya akademisi, doktor pula! Tapi bicara ke wartawan malah ngawur seperti itu. Apa hubungan istilah lingkaran dengan Pentahelix? Itu jelas keceplosan!” sindir Askun dengan nada tinggi.

Menurutnya, publik tidak membutuhkan pembenaran yang berbelit-belit, melainkan kebenaran yang transparan.

“Jangan mencari alasan. Publik butuh kejujuran, bukan pembenaran,” tegasnya.

Askun pun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA tersebut.

Ia menilai Bidang SDA PUPR Karawang berulang kali menjadi sorotan media karena dugaan praktik setoran fee yang tak kunjung tuntas.

Lebih jauh, Askun menyinggung isu lain yang disebut-sebut melibatkan seorang wanita di lingkungan PUPR.

“Yuk, kita buka-bukaan! Siapa wanita yang diduga menarik fee dari para pemborong? Ini jelas potret nyata dari ‘lingkaran setan’ jual beli proyek di PUPR Karawang,” tantangnya.