POLRES KARAWANG | KARAWANG EXPOSE.COM – Bertempat DiLapangan Karangpawitan Kabupaten Karawang telah berlangsung pelaksanaan Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80, Rabu (01/07/2026). Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB ini berjalan dengan khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah.

Upacara peringatan tahunan ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Karawang serta sejumlah pejabat penting lainnya. Terlihat hadir Wakil Bupati Karawang, Bapak H. Maslani; Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Bapak H. Endang Sodikin.; serta perwakilan dari unsur TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, hingga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Poltak S.M.L. Toruan, Kehadiran para tokoh ini menunjukkan soliditas dan sinergi yang kuat antara Polri dan seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Karawang.

Dalam amanatnya, Kapolres Karawang menyampaikan rasa syukur atas peringatan HUT Bhayangkara ke-80. Beliau juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh unsur Forkopimda Karawang, TNI, Pemerintah Kabupaten Karawang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh anggota Polres Karawang atas sinergi yang telah terjalin selama ini dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Karawang.

Mengusung tema “Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”, Kapolres menegaskan bahwa tema tersebut bukanlah sekadar slogan belaka. “Kehadiran Polri harus dibuktikan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan kegiatan sosial yang nyata di tengah masyarakat,” ujarnya di hadapan para peserta upacara. Menurutnya, keberhasilan menjaga Kamtibmas di Karawang merupakan buah dari kerja sama yang erat antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat.

Kapolres juga mengajak seluruh jajarannya untuk menjadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 sebagai ajang refleksi diri. “Kita harus terus berkomitmen untuk melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat dengan maksimal,” tegas kapolres.

Kapolres juga menambahkan bahwa di tengah perkembangan zaman yang dinamis, Polri dituntut untuk mampu beradaptasi dan menjaga stabilitas kamtibmas. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa penguatan legitimasi Polri tidak hanya bergantung pada hasil kerja di lapangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh penilaian dan kepercayaan dari masyarakat.

Upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ini diikuti oleh sekitar 18 Satuan Setingkat Kompi (SST) yang terdiri dari berbagai elemen, mulai dari jajaran TNI AD Kodim 0604/Karawang, Subdenpom, Satpol PP, Dishub, BPBD, Damkar, hingga gabungan Polwan dan personel Polres Karawang dari berbagai satuan fungsi. Turut memeriahkan barisan upacara adalah anggota Pramuka, Paskibra, serta gabungan dari Zhadoel, Citra Bhayangkara, Saka Bhayangkara, dan Senkom Kabupaten Karawang. Upacara berjalan lancar, kegiatan dilanjutkan dengan syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan pemotongan tumpeng secara simbolis oleh Kapolres Karawang beserta Forkopimda Karawang.

KARAWANG | KARAWANG EXPOSE.COM – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China diduga bekerja sebagai pekerja konstruksi di salah satu proyek pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di kawasan industri Kabupaten Karawang.

Dalam video yang viral tersebut tampak sejumlah pekerja asing melakukan berbagai pekerjaan di area proyek, mulai dari pemasangan ubin, pengecatan dinding, hingga pekerjaan finishing bangunan. Kondisi itu memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat, termasuk anggapan bahwa tenaga kerja lokal hanya berperan sebagai pekerja pendamping atau cadangan.

Menanggapi ramainya perbincangan di masyarakat, Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang, Madriva Rumadyo Gusmaritno, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan langsung terhadap keberadaan para tenaga kerja asing tersebut.

Menurutnya, informasi mengenai proyek tersebut telah menjadi perhatian publik sepanjang Juni, sehingga Imigrasi melakukan pengawasan sesuai kewenangannya.

“Kami sudah cek, dan informasi ini sebenarnya sudah ramai sepanjang bulan Juni ini. Berdasarkan hasil pengecekan kami, semuanya sudah sesuai dengan apa yang mereka persyaratkan untuk bekerja di sana,” ujar Madriva. (Selasa, 30/6/2026)

Ia memastikan seluruh dokumen keimigrasian, izin tinggal, serta keberadaan para tenaga kerja asing telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Semuanya kami cek. Pengajuan izin tinggal sudah kita pastikan, selama ini pas kita ke sana sesuai site semua. Dalam sebulan ini banyak sekali yang menanyakan kegiatan orang asing di proyek itu,” katanya.

Madriva meminta masyarakat tidak hanya melihat banyaknya jumlah tenaga kerja asing yang berada di lokasi proyek. Menurutnya, proyek pembangunan pabrik tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan industri nasional, sehingga membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian dan spesifikasi tertentu sesuai kebutuhan perusahaan.

Ia menjelaskan, dalam proyek-proyek industri berteknologi tinggi seperti pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik, keberadaan tenaga kerja asing pada tahap konstruksi, instalasi mesin, hingga proses commissioning merupakan hal yang lazim karena mereka memiliki kompetensi khusus dari pemilik teknologi maupun penyedia peralatan.

“Jangan hanya melihat banyaknya warga negara asing yang bekerja di lokasi proyek. Yang terpenting adalah mereka telah memenuhi seluruh persyaratan keimigrasian dan bekerja sesuai dengan jabatan serta spesifikasi yang telah disetujui. Proyek ini merupakan bagian dari investasi strategis yang mendukung pembangunan nasional,” jelas Madriva.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan TKA juga memiliki kewajiban melakukan alih teknologi dan alih pengetahuan kepada tenaga kerja Indonesia.

“Yang pasti setiap orang asing di sana sesuai spesifikasi perusahaan, bahkan didampingi orang lokal yang bekerja di sana. Fungsinya juga untuk alih teknologi dan transfer ilmu dari TKA China kepada pekerja lokal,” tegasnya.

Imigrasi Karawang juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah kerjanya. Apabila ditemukan pelanggaran keimigrasian maupun penyalahgunaan izin tinggal, tindakan administratif hingga penegakan hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihak Imigrasi mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Setiap informasi perlu dipahami secara utuh dengan melihat aspek legalitas, kebutuhan proyek, serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia.Apabila diinginkan, naskah ini juga bisa dibuat lebih tajam dengan gaya jurnalistik investigatif tanpa mengubah substansi penjelasan resmi dari pihak Imigrasi.

KARAWANG | SUARAKARAWANG.ID – Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas menggelar kegiatan Supervisi Penerapan Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Tahun Anggaran 2026 di Aula Besar Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor B-2.3/86/LP.01.02/VI/2026 tertanggal 25 Juni 2026 tentang Undangan Pemanggilan Peserta dalam rangka penyempurnaan kebijakan pelayanan perizinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah.

Sebanyak 30 BLK Komunitas dan LPK di Kabupaten Karawang mengikuti kegiatan supervisi yang bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap tata cara perizinan, pendaftaran, serta penguatan tata kelola lembaga pelatihan kerja agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi, S.H., M.H., Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Karawang Epi Supartini, AKS, Ketua Tim Sub Substansi Kelembagaan Pelatihan Kerja Ipan Sopian, S.M., serta narasumber dari Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dian Herdianto.

Dalam sambutannya, Kepala Bidang Bina Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Kabupaten Karawang, Epi Supartini, AKS, mengaku baru bergabung di lingkungan Disnakertrans Karawang. Meski demikian, ia berharap dapat segera membangun kolaborasi yang baik dengan seluruh BLK maupun LPK di Kabupaten Karawang.

“Saya baru bergabung sekitar satu minggu di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Karawang. Besar harapan saya dapat bersinergi dengan seluruh pengelola BLK maupun LPK sehingga bersama-sama kita dapat meningkatkan kualitas pelatihan kerja, pelayanan, serta mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing,” ujar Epi.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang Rosmalia Dewi, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI yang telah memilih Karawang sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi dan supervisi penerapan tata cara perizinan LPK.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh lembaga pelatihan kerja di Kabupaten Karawang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang telah memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada BLK maupun LPK di Kabupaten Karawang. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan tata kelola kelembagaan pelatihan kerja,” kata Rosmalia.

Ia menegaskan, Disnakertrans Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergitas dengan seluruh BLK dan LPK sebagai mitra strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu, Rosmalia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Disnakertrans.

“Ke depan, kami akan fokus memperkuat sinergitas dengan seluruh BLK dan LPK, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di internal Disnakertrans sendiri, kami juga terus mendorong peningkatan disiplin pegawai agar pelayanan kepada masyarakat semakin profesional, cepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, narasumber dari Subdirektorat Perizinan dan Akreditasi Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dian Herdianto, memaparkan berbagai ketentuan terbaru mengenai mekanisme perizinan, pendaftaran, pembinaan, serta akreditasi LPK. Materi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggara pelatihan kerja dalam memenuhi standar penyelenggaraan yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui kegiatan supervisi ini, pemerintah berharap penyelenggaraan pelatihan kerja di daerah semakin tertib administrasi, berkualitas, dan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja nasional maupun internasional.