Karawang, Karawangexpose.com – Harapan delapan warga Kabupaten Karawang untuk mendapatkan penghasilan besar di luar daerah berubah menjadi pengalaman pahit yang diduga mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan eksploitasi tenaga kerja.

Mereka berangkat ke Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, untuk bekerja sebagai pemotong tebu setelah menerima tawaran dari seorang mandor asal Lampung yang menjanjikan upah tinggi.

Salah seorang pekerja, Dede Erwin (45), warga Rengasdengklok Utara, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya dijanjikan upah sebesar Rp420.000 per hari. Selain itu, mereka juga dijanjikan makan tiga kali sehari dan kopi selama bekerja.

Namun, setibanya di lokasi kerja, para pekerja justru mendapati sistem kerja yang berbeda dari kesepakatan awal.

“Pas sampai ke sana ternyata bukan sistem harian, tapi borongan,” kata Dede saat ditemui usai dipulangkan ke Karawang.

Dede menjelaskan, selama tiga hari bekerja kelompoknya berhasil memotong sekitar 30 ton tebu. Akan tetapi, hasil yang dicatat oleh pihak mandor hanya 11 ton.

Dari pekerjaan tersebut, ia mengaku hanya menerima bayaran sekitar Rp1,64 juta.

Tak hanya itu, para pekerja juga dibebani berbagai potongan biaya yang dinilai tidak masuk akal. Janji makan dan minum gratis yang sebelumnya disampaikan mandor ternyata tidak pernah diberikan.

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa berutang di warung sekitar lokasi kerja hingga tagihan membengkak mencapai Rp2,61 juta.

“Banyak potongan dari mandor yang enggak masuk akal,” ujar Dede.

Kondisi semakin memanas saat pembagian upah dilakukan. Perselisihan antara pekerja dan mandor nyaris berujung perkelahian karena para pekerja merasa hak mereka tidak dibayarkan sesuai kesepakatan awal.

Dalam situasi terdesak, Dede kemudian menghubungi Kepala Desa Rengasdengklok Utara untuk meminta bantuan.

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti hingga proses pemulangan para pekerja dilakukan. Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Sosial akhirnya menjemput langsung para korban setibanya di Karawang.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, disebut turut memfasilitasi proses pemulangan delapan warga tersebut.

Adapun delapan warga yang dipulangkan yakni Dede Erwin (45) warga Rengasdengklok Utara, Jihad Akbar (29) warga Kertasari Rengasdengklok, Jamal Jamaludin (27) warga Rengasdengklok Selatan, Nandika Gumilang (29) warga Rengasdengklok Utara, Indoh Sugara (50) warga Rengasdengklok Utara, Acep Fahrudin (26) warga Rengasdengklok Utara, Sukama (50) warga Sukamakmur, serta Rehan Pratama (15) warga Rengasdengklok Utara.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena diduga mengandung unsur eksploitasi tenaga kerja hingga TPPO. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyaluran tenaga kerja informal agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Karawangexpose.com, Karawang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menangani dampak abrasi dan banjir rob di wilayah pesisir utara. Salah satunya melalui percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak.

Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, saat menghadiri kegiatan serah terima kunci rumah bagi warga terdampak abrasi dan rob di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Rabu (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pembangunan rumah, tetapi juga akan melengkapi kawasan tersebut dengan infrastruktur pendukung.

“Alhamdulillah tahun 2026 ini kita anggarkan. Mudah-mudahan semuanya segera selesai, termasuk pembangunan pendopo. Pendopo ini penting agar bisa digunakan untuk berbagai kegiatan masyarakat,” ujar Aep.

Selain itu, Pemkab Karawang juga berencana membangun fasilitas umum lainnya, seperti masjid dan sarana pendidikan, guna menunjang kehidupan sosial warga di kawasan relokasi.

Lebih lanjut, Aep mengungkapkan adanya rencana jangka panjang dari pemerintah pusat dalam menangani persoalan abrasi dan banjir rob, yakni melalui proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Pulau Jawa.

Menurutnya, proyek tersebut diharapkan mampu menjadi solusi permanen terhadap permasalahan abrasi dan banjir rob yang selama ini melanda kawasan pesisir.

“Nanti insyaallah tidak ada lagi abrasi dan banjir rob. Ini merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Karawang menyerahkan sebanyak 21 unit rumah kepada warga terdampak abrasi dan banjir rob di Desa Cemarajaya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat pesisir dapat tinggal di lingkungan yang lebih aman, layak, dan berkelanjutan.

Karawang, Karawangexpose.com – Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kembali menggelar Program Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang kali ini berlangsung di Kantor Kecamatan Cibuaya, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bersama Wakil Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, serta perwakilan BUMN dan BUMD.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan bahwa kehadiran pemerintah daerah bertujuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Hari ini, saya bersama Wakil Bupati, unsur Forkopimda, dan para kepala OPD hadir langsung melihat pelaksanaan pelayanan terpadu di Kecamatan Cibuaya. Selain itu, kami juga memberikan Pemberian Makan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil dan anak-anak yang masih kekurangan gizi,” ujar Bupati.

Bupati Aep menegaskan bahwa Gebyar PATEN bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan program yang dirancang untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

“Kita hadir di tengah masyarakat bukan hanya untuk seremoni, tetapi untuk memberikan manfaat nyata, bukan sekadar ingin dilihat atau dinilai,” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Gebyar PATEN menghadirkan berbagai layanan jemput bola, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan seperti KTP, layanan kesehatan, pembayaran pajak, perpanjangan SIM, hingga berbagai layanan administrasi lainnya.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga disertai dengan penyaluran berbagai bantuan sosial yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

Melalui program ini, Pemkab Karawang berharap pelayanan publik semakin mudah diakses serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif.

Karawang, Karawangexpose.com — Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi warga binaan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan PT Tirta Ageng Makmur Jaya (Arjaya Telindo) dalam pengelolaan layanan Wartelsus (Warung Telekomunikasi Khusus).

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tersebut dilaksanakan pada Selasa (5/5) di lingkungan Lapas Kelas IIA Karawang. Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan layanan komunikasi bagi warga binaan secara lebih terkontrol, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesepakatan tersebut, PT Tirta Ageng Makmur Jaya bertanggung jawab atas penyediaan perangkat Wartelsus, termasuk unit komunikasi dan perlengkapan pendukung lainnya. Selain itu, pihak mitra juga akan mengelola operasional layanan, mulai dari mekanisme penggunaan hingga pemeliharaan dan perbaikan perangkat.

Optimalisasi layanan Wartelsus ini menjadi bagian dari upaya Lapas Karawang dalam mendukung program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait penerapan Zero Handphone di dalam lapas. Dengan demikian, akses komunikasi warga binaan tetap dapat terpenuhi namun dalam pengawasan yang ketat dan terstruktur.

Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Ma’ruf Prasetyo, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan yang lebih humanis dan profesional.

“Melalui kerja sama ini, kami berupaya menyediakan layanan komunikasi yang lebih baik, transparan, dan terkontrol bagi warga binaan. Ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan,” ujar Ma’ruf.

Kegiatan berlangsung dengan lancar dan tertib, mencerminkan sinergi positif antara Lapas Karawang dan pihak mitra dalam mendukung sistem pemasyarakatan yang lebih modern dan akuntabel.