KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Fenomena parkiran motor di depan Mapolres Karawang kembali menuai sorotan. Deretan motor yang diparkir di samping kantor polisi, tepatnya di depan deretan warung, terlihat meluber hingga memakan bahu jalan.

Ironisnya, meski sudah terpasang rambu larangan parkir, pengelola parkiran tetap tidak menggubris aturan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Unit Humas Polres Karawang, Cep Wildan, hanya menjawab singkat bahwa pihaknya akan menanyakan terlebih dahulu kepada pengelola parkir. “Itu di luar area Polres Karawang, akan kami konfirmasi dulu ke pengelolanya,” ucapnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan lebih lanjut.

Kondisi ini dikeluhkan warga karena selain menyebabkan kemacetan, juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

“Sudah jelas di depan kantor penegak hukum lalu lintas, tapi kenapa tidak memberi contoh yang baik,” keluh seorang pengguna jalan.

Sejumlah pengendara lain juga mengaku resah lantaran badan jalan yang seharusnya dipakai untuk arus kendaraan justru dipenuhi motor parkir. Situasi kerap semakin parah pada jam sibuk, terutama arus kendaraan dari arah pusat kota menuju Jalan Surotokunto.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang, Muhana, menegaskan bahwa parkiran motor yang menjorok ke bahu jalan di depan Polres Karawang tidak memiliki izin resmi.

“Itu tidak berizin. Sudah pernah kita himbau agar tidak menggunakan tepi jalan, tapi tidak digubris,” kata Muhana saat dikonfirmasi awak media, Selasa (30/9/2025).

Dishub Karawang, kata Muhana, sudah berupaya melakukan penertiban dan sosialisasi, bahkan mengeluarkan surat resmi larangan parkir liar yang juga ditembuskan ke Polres Karawang. Namun, hingga kini praktik parkir liar tersebut masih berlangsung.

Berbeda dengan parkiran motor, lahan parkir mobil dan truk di seberang Polres Karawang sudah dirapikan. Dishub telah memasang pembatas agar kendaraan terparkir dengan tertib dan tidak mengganggu lalu lintas.

Meski demikian, penumpukan motor di depan warung sekitar Polres Karawang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani. Publik pun mendesak adanya tindakan tegas dari aparat maupun pemerintah daerah agar kawasan strategis tersebut benar-benar tertib dan bebas dari kerawanan lalu lintas.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang menggelar rapat konsolidasi perdana di Aula Rumah Makan Sambel Hejo, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Selasa (30/9/2025).

‎Rapat dihadiri jajaran pengurus harian, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta anggota AMKI Karawang.

‎Dewan Pembina AMKI Karawang, Asep Agustian, SH., MH., atau yang akrab disapa Askun, menegaskan pentingnya semangat kolektif dalam menghidupkan organisasi.

‎“Semua anggota harus punya spirit yang sama untuk menghidupkan organisasi, bukan numpang hidup di organisasi,” tegas Askun.

‎Askun juga menekankan perlunya keberadaan kantor atau sekretariat sebagai basis kegiatan organisasi.

‎“Kantor atau sekretariat itu salah satu hal yang harus ada ketika berorganisasi. Di sana akan menjadi tempat menyusun program kerja dan bertarungnya ide serta gagasan,” jelasnya.

‎Tak hanya itu, ia mengingatkan pentingnya perlindungan risiko kerja bagi anggota AMKI.

‎“Semua anggota harus mendapatkan perlindungan terhadap risiko kecelakaan maupun kesehatan. Nanti ketua harus mendaftarkan semua anggota ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi yang belum punya,” papar Askun.

‎Di akhir arahannya, Askun meminta seluruh anggota solid serta patuh pada keputusan organisasi.

‎“Percayalah kepada pengurus, jalankan keputusan organisasi dengan sepenuh hati. Jika semua anggota solid, bukan tidak mungkin AMKI akan menjadi organisasi media yang layak diperhitungkan,” tutupnya. (*)

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Pertemuan Konsultasi (PK) Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Wilayah Jawa Barat digelar di Kejaksaan Negeri Karawang pada Senin, 29 September 2025. Acara ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang strategis bagi pengurus dan anggota IAD Wilayah dan Daerah se-Jawa Barat untuk memperkuat peran organisasi serta mendukung transformasi kejaksaan.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Katarina Endang Sarwestri, S.H., M.H., yang hadir sekaligus bertindak sebagai pengawas IAD Wilayah Jawa Barat menegaskan pentingnya peran IAD dalam menopang eksistensi dan integritas korps Adhyaksa.

“Pertemuan konsultasi ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga ruang strategis untuk menyatukan langkah IAD agar mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. IAD harus hadir sebagai pendamping sekaligus penguat moral bagi korps Adhyaksa,” kata Katarina.

Ia menambahkan, perubahan sosial dan dinamika zaman menuntut kejaksaan terus bertransformasi.

“Perubahan sosial, budaya, dan teknologi menuntut kejaksaan terus bertransformasi. Di sinilah peran IAD sangat vital, agar nilai-nilai moral, integritas, dan semangat kebersamaan tetap menjadi fondasi yang kokoh,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan seorang jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari peran keluarga.

“Kekuatan seorang jaksa tidak hanya ada pada dirinya, tetapi juga pada keluarga yang mendukungnya. Peran ibu-ibu di IAD adalah pilar moral yang menjaga kehormatan, kesederhanaan, dan keharmonisan rumah tangga,” ujarnya.

Katarina pun berpesan agar seluruh anggota IAD menjaga marwah organisasi.

“Saya berpesan agar seluruh anggota IAD menjaga kehormatan organisasi, menghindari gaya hidup berlebihan, serta terus mendampingi suami dengan penuh cinta, kesabaran, dan doa. Dari keluarga yang harmonis akan lahir kekuatan moral bagi integritas jaksa,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Dedy Irwan Virantama, S.H., M.H. menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan sebagai tuan rumah.

“Menjadi tuan rumah pertemuan konsultasi IAD Wilayah Jawa Barat tahun ini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Kehadiran seluruh pengurus dan anggota menjadi bukti nyata komitmen bersama untuk menjaga eksistensi IAD,” ujarnya.

Ia menilai kegiatan ini bukan hanya seremonial, melainkan langkah nyata mempererat sinergi dan menghasilkan manfaat nyata bagi organisasi.

“Kegiatan ini sekaligus mempererat sinergi antara pengurus IAD dengan institusi kejaksaan di daerah. Kami berharap hasil pertemuan ini dapat memberikan rekomendasi konkret yang bermanfaat bagi organisasi,” tambahnya.

Lebih jauh, Kajari Karawang menekankan bahwa peran IAD juga dirasakan masyarakat.

“Peran IAD tidak hanya dirasakan di internal kejaksaan, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui berbagai kegiatan sosial. Kami di Karawang akan terus mendukung agar kontribusi positif tersebut semakin diperluas,” ucapnya.

Ia optimistis IAD mampu menjadi motor penggerak bagi semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kami percaya IAD mampu menjadi motor penggerak yang membawa semangat kebersamaan, kepedulian sosial, serta penguatan moral bagi keluarga besar Adhyaksa di Jawa Barat,” tandasnya.

Pertemuan Konsultasi IAD 2025 ini diharapkan tidak hanya memperkuat ikatan internal, tetapi juga menghasilkan rekomendasi nyata yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi, institusi kejaksaan, serta masyarakat luas.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat kembali menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul mencuatnya isu dugaan keracunan serta ditemukannya benda asing dalam menu makanan di sejumlah daerah. Menyikapi hal tersebut, Akademisi Hukum Kesehatan, Dr (Cand) H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., MH.Kes, mengingatkan agar Kabupaten Karawang lebih waspada dan memperketat pengawasan di lapangan, Sabtu (27/9/2025).

Menurut Emed, peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sangat krusial dalam menjaga mutu pelaksanaan program. Ia menegaskan, SPPG harus benar-benar menjalankan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dengan disiplin.

“Higienitas area memasak dan dapur harus dijaga ketat. SOP jangan hanya menjadi formalitas, tapi wajib dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Selain itu, Emed menekankan pentingnya pengawasan pada proses distribusi makanan. Untuk meminimalisir risiko, ia mendorong SPPG Karawang membuat berita acara serah terima barang MBG sejak awal pemberangkatan dari dapur hingga diterima di sekolah.

“Berita acara harus ditandatangani oleh Kepala SPPG bersama sopir pengantar sebelum berangkat. Setibanya di sekolah, dokumen tersebut ditandatangani kembali oleh guru penerima. Dengan cara ini, ada kepastian hukum, transparansi, dan tanggung jawab bersama di setiap tahapan,” jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar distribusi makanan dilengkapi dengan segel pada mobil box pengantar, yang hanya boleh dibuka bersama guru penerima di sekolah. Mekanisme ini dinilai penting untuk memastikan keamanan, kualitas, serta keaslian makanan yang dikirim sesuai prinsip 6 T (tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat jenis, tepat sasaran, dan tepat manfaat).

Lebih lanjut, Emed mengingatkan bahwa kasus keracunan pada anak bukan hanya berdampak pada kondisi fisik, seperti muntah, diare, atau kejang, tetapi juga bisa menimbulkan trauma psikis yang berpotensi mengganggu semangat belajar.

“Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Jika kesehatan mereka terganggu, maka masa depan bangsa juga ikut terancam,” ujarnya.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang untuk mengentaskan stunting, meningkatkan prestasi belajar, sekaligus menekan angka kesakitan pada anak.

“Karena program ini adalah amanat Presiden Prabowo Subianto, kita semua wajib mengawal dan menyukseskannya. MBG adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi sehat, cerdas, dan berkualitas demi mewujudkan cita-cita luhur Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.