KARAWANG — Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni, pengibaran bendera, maupun ucapan Dirgahayu. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang mudah, pembangunan yang merata, serta terpenuhinya hak-hak dasar warga negara.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM., dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia yang mengusung semangat “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, Senin, 17 Agustus 2026.
Menurut Syuhada, makna kemerdekaan harus diterjemahkan secara nyata dalam kebijakan dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat benar-benar merasakan manfaat pembangunan.
“Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus dirasakan rakyat dalam bentuk kehidupan yang layak, pelayanan publik yang adil, akses pendidikan dan kesehatan yang baik, kesempatan ekonomi yang terbuka, keamanan, serta kepastian hukum. Jangan sampai rakyat secara simbolis merdeka, tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih merasa terbebani oleh persoalan yang seharusnya dapat diselesaikan negara,” kata Syuhada.
Ia menegaskan, pembangunan Kabupaten Karawang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebagai daerah dengan kekuatan industri, pertanian, perdagangan dan jasa yang besar, Karawang memiliki potensi ekonomi yang semestinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
“Karawang memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang luar biasa. Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk atau berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Apakah rakyat mendapatkan pekerjaan, apakah UMKM tumbuh, apakah petani semakin sejahtera, apakah pelayanan publik semakin mudah, dan apakah lingkungan tetap terjaga,” ujarnya.
Jurnalisme Harus Menjadi Kontrol Sosial
Dalam momentum kemerdekaan tersebut, IWO Indonesia DPD Karawang juga menegaskan posisi pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan tidak hanya bertugas menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional.
Syuhada mengatakan, kemerdekaan pers harus digunakan untuk kepentingan publik, bukan menjadi alat kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Tugas wartawan bukan untuk menyenangkan pejabat, bukan pula untuk mencari musuh. Tugas jurnalistik adalah menyampaikan fakta, menguji informasi, mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi setiap pihak untuk memberikan penjelasan secara berimbang,” tegasnya.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi sepanjang dilakukan berdasarkan fakta, data, kepentingan publik, serta memegang teguh kode etik jurnalistik.
“Kalau ada kebijakan yang baik, media harus menyampaikan dan mengapresiasinya. Tetapi ketika ada persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, pers juga tidak boleh diam. Kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Justru kritik yang berbasis fakta adalah bagian dari upaya memperbaiki pemerintahan dan pembangunan,” katanya.
Pejabat Harus Memerdekakan Rakyat dari Persoalan
Syuhada juga mengingatkan para pejabat dan penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Karawang bahwa jabatan merupakan amanah yang melekat dengan tanggung jawab terhadap masyarakat.
Menurutnya, semangat kemerdekaan harus menjadi dorongan bagi seluruh aparatur dan pejabat untuk membebaskan masyarakat dari berbagai persoalan yang dapat menghambat kehidupan mereka.
“Pejabat harus mampu memerdekakan rakyatnya dari persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui kebijakan pemerintah. Rakyat harus dimudahkan mendapatkan pelayanan, tidak dipersulit dalam mengakses haknya, mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh kesempatan ekonomi, dan merasa aman di daerahnya sendiri,” ungkap Syuhada.
Ia menilai pemerintah daerah perlu terus membuka ruang dialog dengan masyarakat, termasuk dengan kelompok masyarakat, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, buruh, petani, nelayan, pemuda, serta insan pers.
“Jangan membangun Karawang hanya dari balik meja. Dengarkan suara masyarakat di lapangan. Datangi persoalannya, lihat kondisinya, kemudian hadirkan solusi. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang anti-kritik, melainkan pemerintahan yang berani mendengar kritik dan memperbaiki kekurangan,” ujarnya.
Pembangunan Harus Berpihak pada Kepentingan Publik
IWO Indonesia DPD Karawang juga mendorong agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat.
Syuhada menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan ekonomi Karawang.
“Kita ingin Karawang maju, tetapi kemajuan itu harus dirasakan bersama. Jangan sampai daerahnya maju secara statistik, tetapi masih ada masyarakat yang kesulitan memperoleh pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang layak, infrastruktur yang baik, atau ruang hidup yang sehat. Kemajuan harus menghadirkan keadilan,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana kebijakan publik dibuat dan bagaimana anggaran yang bersumber dari negara digunakan.
“Uang negara adalah uang rakyat. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus kembali dalam bentuk manfaat bagi masyarakat. Pers akan terus mengawal penggunaan anggaran, pembangunan dan kebijakan publik agar tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat,” tegasnya.
IWO Indonesia Siap Kawal Pembangunan Karawang
Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, IWO Indonesia DPD Kabupaten Karawang menyatakan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam pembangunan daerah melalui kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berimbang, kritis dan konstruktif.
IWO Indonesia tidak ingin pers hanya hadir ketika terjadi persoalan. Media juga harus mampu mengangkat inovasi, keberhasilan masyarakat, potensi daerah, serta gagasan yang dapat mendorong Karawang menjadi daerah yang semakin maju.
“Kami ingin IWO Indonesia menjadi bagian dari pembangunan Karawang melalui informasi yang sehat dan mencerdaskan. Kami akan terus mengawal kebijakan pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, mengangkat potensi daerah, sekaligus memberikan kritik yang konstruktif ketika menemukan persoalan,” kata Syuhada.
Ia menambahkan, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang para pahlawan. Karena itu, generasi saat ini memiliki kewajiban meneruskan perjuangan tersebut melalui karya dan kontribusi nyata.
“Para pahlawan telah berjuang merebut kemerdekaan dengan pengorbanan yang tidak sedikit. Tugas kita sekarang adalah mengisi kemerdekaan dengan integritas, kerja nyata dan keberanian memperjuangkan kebenaran. Bagi pemerintah, wujud perjuangannya adalah menghadirkan kesejahteraan dan keadilan. Bagi wartawan, perjuangannya adalah menjaga kebenaran informasi dan kepentingan publik,” pungkasnya.
IWO Indonesia DPD Kabupaten Karawang menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
“Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Bersama IWO Indonesia, kita kuat, kita bersatu, Indonesia maju.”
