Jakarta, Karawangexpose.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo Subianto.

Penganugerahan tersebut dilakukan dalam acara groundbreaking 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pemberian penghargaan itu didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 dan 13 Tahun 2026 tentang penganugerahan Bintang Jasa dan Satyalencana Wirakarya. Tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa besar penerima terhadap bangsa dan negara, serta keteladanan dalam pengabdian.

Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana, menjelaskan bahwa Bintang Jasa dianugerahkan kepada individu yang dinilai berjasa besar dalam bidang atau peristiwa tertentu yang berdampak pada keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara.

Apa Itu Bintang Jasa Utama?

Bintang Jasa Utama merupakan tingkatan tertinggi dalam kategori Bintang Jasa. Dalam hierarki tanda kehormatan negara, posisinya berada di bawah Bintang Republik Indonesia dan Bintang Mahaputera.

Pemberian Bintang Jasa diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam regulasi tersebut, terdapat tiga tingkatan Bintang Jasa, yakni:

• Bintang Jasa Utama
• Bintang Jasa Pratama
• Bintang Jasa Nararya

Tanda kehormatan ini dapat diberikan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memenuhi persyaratan.

Syarat Penerima Bintang Jasa

Secara umum, penerima Bintang Jasa harus:

• Memiliki integritas moral dan keteladanan
• Berjasa terhadap bangsa dan negara
• Berkelakuan baik
• Setia kepada negara dan tidak pernah mengkhianati bangsa
• Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman minimal lima tahun berdasarkan putusan hukum tetap

Selain itu, secara khusus penerima harus memiliki jasa besar dalam bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, atau bidang lain yang berdampak luas bagi masyarakat serta diakui secara nasional.

Profil Singkat Dadan Hindayana

Dadan Hindayana lahir di Garut, Jawa Barat, pada 1967. Ia menyelesaikan studi Sarjana Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990 sebagai lulusan terbaik Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan.

Ia kemudian meraih gelar doktor di bidang Entomologi Terapan dari Universitas Gottfried Wilhelm Leibniz Hannover, Jerman, pada periode 1997–2000.

Sejak 1992, Dadan mengabdi sebagai dosen di Departemen Proteksi Tanaman IPB dan telah menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Direktur Pengembangan Institusi dan Usaha IPB serta konsultan di sejumlah kementerian.

Sebelumnya, Dadan juga menerima Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2019) dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun (2023).

Penganugerahan Bintang Jasa Utama ini menambah daftar penghargaan yang diterima Dadan atas pengabdiannya di bidang gizi, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Source: Kompas.com

Jakarta, Karawangexpose.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jika ada oknum bermasalah dalam sebuah institusi, maka yang harus ditindak adalah oknumnya, bukan pimpinannya dicopot atau bahkan institusinya dibubarkan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan SPPG dan Gudang Ketahanan Pangan Polri di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (13/2/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung bahwa aparat penegak hukum kerap menjadi sasaran kritik dan tudingan. Ia menyebut kondisi tersebut bukan hal baru, bahkan pernah dialami oleh TNI.

“TNI juga dulu jadi sasaran. Jenderal-jenderal yang hebat dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM,” ujar Prabowo.

Menurutnya, kritik dan serangan terhadap institusi negara adalah risiko yang harus dihadapi seorang pemimpin. Ia meminta jajaran Polri tetap tabah dan fokus bekerja untuk rakyat.

Lebih lanjut, Prabowo memberi analogi sederhana soal keberadaan oknum dalam institusi besar.

“Kalau dalam institusi ratusan ribu orang ada yang tidak benar, ya orangnya yang ditindak. Saya ibaratkan sekolah, kalau ada murid yang tawuran atau berbuat tidak baik, yang dihukum muridnya. Bukan kepala sekolahnya yang dicopot, apalagi sekolahnya ditutup,” tegasnya.

Ia menilai, membubarkan institusi atau mencopot pimpinan karena ulah segelintir oknum adalah logika yang keliru.

Prabowo juga menekankan bahwa seorang pimpinan harus tahan banting, termasuk menghadapi kritik keras di media sosial.

“Kamu dikasih bintang di pundak itu untuk tahan banting, tahan dimaki, tahan serangan. Apalagi sekarang serangannya di media sosial. Kita harus tegar,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa bangga terhadap capaian Polri, khususnya dalam pembangunan 1.179 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan.

“Yang penting kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus katakan, saya bangga dan puas dengan prestasi ini,” tutupnya.

Source: DetikNews

Jakarta, Karawangexpose.com – Pemerintah secara reguler terus memberikan dukungan bagi aktivitas ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan setiap momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Melalui peluncuran Program Stimulus Ekonomi, diharapkan mobilitas dan daya beli masyarakat tetap terjaga sekaligus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Lebaran Idulfitri terbukti dalam periode yang panjang, termasuk Nataru, meningkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat yang kemarin mencapai 5,39 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026: Diskon Tarif Transportasi, WFA, dan Bantuan Pangan di Jakarta, Selasa (10/02).

Menko Airlangga menyampaikan bahwa setiap periode HBKN selalu terjadi lonjakan mobilitas masyarakat, termasuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan di berbagai daerah. Dengan dukungan Program Stimulus Ekonomi, masyarakat diharapkan lebih mudah merencanakan perjalanan selama libur HBKN sekaligus membantu mengurangi potensi kemacetan.

“Peningkatan mobilitas pada periode Lebaran dan Idulfitri 2025 mencapai 154,62 juta orang dan libur Nataru 110,43 juta orang. Secara year on year, mobilitas sepanjang 2025 tumbuh 5,11 persen. Pada Desember, penyumbang wisman 1,41 juta dan wisnus 105,98 juta,” jelasnya.

Dalam rangka HBKN Idulfitri 2026, pemerintah kembali merilis stimulus berupa diskon tarif transportasi dengan total anggaran sebesar Rp911,16 miliar. Untuk moda transportasi kereta api, diberikan potongan tarif 30 persen dari harga tiket untuk periode perjalanan 14–29 Maret 2026. Angkutan laut PT Pelni memperoleh diskon 30 persen dari tarif dasar untuk periode 11 Maret–5 April 2026.

Selain itu, angkutan penyeberangan ASDP diberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan pada 12–31 Maret 2026. Untuk angkutan udara, diberikan diskon tarif 17–18 persen dari harga tiket penerbangan domestik kelas ekonomi pada periode 14–29 Maret 2026. Pembelian tiket dengan tarif diskon tersebut dapat dilakukan mulai 11 Februari 2026.

Pemerintah juga akan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) atau Flexible Working Arrangement (FWA) pada 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret 2026 bagi ASN dan pekerja swasta guna mengoptimalkan dampak positif lonjakan mobilitas selama periode libur HBKN tahun ini.

Selain itu, pemerintah menyiapkan skema Bantuan Pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan bagi sekitar 35,04 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan estimasi anggaran Rp11,92 triliun. Bantuan tersebut akan disalurkan sekaligus untuk dua bulan pada awal Ramadan.

Melalui pelaksanaan Stimulus Ekonomi HBKN Idulfitri 2026, pemerintah berharap peningkatan mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih terkelola, aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga, serta kontribusi sektor transportasi dan pariwisata terhadap perekonomian nasional terus berlanjut.

“Catatan terakhir, kami harapkan seluruh unit usaha, termasuk BUMN yang menjalankan program diskon, dapat memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik hingga tahap implementasi. Hal ini juga mencakup industri swasta yang telah diberikan pengaturan dan regulasi terkait program tersebut,” pungkas Menko Airlangga.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Haryo Limanseto.