JAKARTA, KarawangExpose.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan pendekatan realistis dan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam keterlibatan Indonesia pada Board of Peace sebagai salah satu upaya mendorong penyelesaian konflik Palestina.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pertemuan bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi hubungan internasional, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Presiden Prabowo memiliki pandangan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Menurutnya, di tengah kompleksitas konflik yang terjadi, mekanisme tersebut saat ini menjadi satu-satunya opsi yang tersedia.

“Kesan saya, Presiden Prabowo memiliki pendekatan yang realistis. Dalam arti, saat ini satu-satunya opsi yang ada di atas meja memang Board of Peace, dan tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Dino menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan bagi konflik Palestina. Upaya tersebut sarat dengan risiko dan ketidakpastian, serta melibatkan dinamika geopolitik berbagai aktor internasional. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami sepenuhnya tantangan tersebut.

“Ini adalah sebuah eksperimen, bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan semua persoalan. Dan saya melihat Presiden Prabowo realistis dalam menyikapinya,” lanjutnya.

Ia juga mengapresiasi penekanan Presiden Prabowo terhadap pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai kekuatan penyeimbang. Selain itu, sikap kehati-hatian Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Yang paling saya apresiasi, kita masuk dengan hati-hati dan tetap berpegang pada opsi untuk bisa keluar jika kebijakan ini bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional kita,” tegas Dino.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti proses konsultasi intensif yang telah dilakukan Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dua rangkaian konsultasi dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Indonesia ikut serta dalam Board of Peace setelah melalui konsultasi di antara negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Muslim,” ujarnya.

Hassan menjelaskan, delapan negara yang terlibat diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan, sekaligus memastikan proses yang berjalan tetap berorientasi pada tujuan kemanusiaan.

Ia juga menekankan bahwa penyelesaian konflik internasional tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan merujuk pada sejumlah praktik diplomasi internasional sebelumnya.

“Kita tidak perlu apriori. Proses di luar kerangka PBB tidak harus ditafsirkan secara negatif, sepanjang proses tersebut menghasilkan sesuatu yang positif,” katanya.

Menurut Hassan, pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan kelanjutan keterlibatannya.

“Kita memiliki kedaulatan penuh untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak, tergantung apakah proses ini berjalan sesuai dengan niat kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina,” pungkasnya.

BOGOR, Karawangexpose.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG), serta pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata dan memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.

Presiden menyampaikan bahwa seluruh kebijakan tersebut dijalankan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam taklimat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa program MBG terus berkembang pesat dan kini telah menjangkau 60 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini ditargetkan menjangkau 82 juta penerima paling lambat Desember 2026, sekaligus menciptakan dampak ekonomi signifikan di daerah.

“Program MBG saat ini telah memiliki 22.275 dapur SPPG yang beroperasi, serta 13.829 dapur lainnya dalam proses penilaian dan pengajuan. Dengan 22 ribu dapur yang sudah berjalan saja, telah tercipta sekitar 1 juta lapangan kerja, dengan rata-rata 50 tenaga kerja per dapur yang digaji setiap hari,” ujar Presiden Prabowo.

Di sektor kesehatan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah telah memperluas akses layanan dasar melalui Pemeriksaan Kesehatan Gratis (CKG). Hingga saat ini, sekitar 70 juta masyarakat telah memanfaatkan layanan tersebut.

“Sebanyak 70 juta rakyat kita sudah menjalani pemeriksaan kesehatan gratis. Ini pertama kalinya dalam sejarah,” imbuhnya.

Sementara di bidang pendidikan, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah. Pemerintah memastikan distribusi sarana pendidikan menjangkau seluruh sekolah, termasuk di daerah terluar, tertinggal, dan terpencil.

“Sebanyak 282.180 sekolah telah menerima interactive flat panel (IFP). Tahun ini seluruhnya sudah selesai. Hampir semua sekolah, termasuk di pulau-pulau terpencil dan daerah pegunungan, kini telah memiliki panel interaktif,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menyoroti langkah strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui konsolidasi aset negara. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund untuk memastikan pengelolaan aset negara yang profesional dan berorientasi jangka panjang.

“Kita telah membentuk sovereign wealth fund dengan menghimpun seluruh kekuatan aset negara dalam satu manajemen. Total nilainya mencapai 1,04 triliun dolar AS atau sekitar 1.040 miliar dolar aset kelolaan,” jelasnya.

Menutup paparannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bekerja secara konsisten dan disiplin dalam mewujudkan kemandirian nasional dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.