KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Sidang verbalisan pembuktian PU terkait dugaan raibnya uang barang bukti senilai Rp 80 juta dalam kasus pembunuhan Nenek Emot digelar di Pengadilan Negeri Karawang, pada Kamis (16/10/2025).

Sidang verbalisan ini menghadirkan tiga penyidik Polres Karawang, yaitu Heriansyah, Hendra Sukarya, dan Ridwan Hidayatuallah, sebagai saksi.

Hakim ketua Dedi Irawan SH.,MH., membuka sidang dengan menyinggung keterangan saksi ILH dan penasehat hukum terdakwa SYN pada sidang sebelumnya yang mempertanyakan keberadaan barang bukti uang hasil penjualan emas senilai kurang lebih Rp 142 juta, sementara yang diajukan penuntut umum hanya Rp 27 juta yang dititipkan di rekening kejaksaan.

Dalam persidangan terungkap bahwa para penyidik yang menangani perkara pembunuhan tersebut mengaku tidak tahu menahu mengenai barang bukti yang diserahkan oleh tim penangkap saat penangkapan SYN. Mereka hanya berpatokan pada berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan.

Penyidik menyatakan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa SYN adalah uang sebesar Rp 27 juta dari rekening pribadi SYN dan uang sebesar Rp 18,9 juta dari terdakwa NYD. Uang Rp 27 juta tersebut dicairkan bersama dengan terdakwa SYN sebelum dilakukan penyitaan.

“Uang Rp. 27 juta itu berupa uang yang ada di rekening bank dan dicairkan bersama dengan terdakwa SYN. Setelah itu baru dilalukan penyitaan. Terdakwa juga ikut pada saat pengambilan,” kata penyidik.

Hakim ketua kemudian mencecar penyidik mengenai keberadaan uang hasil penjualan emas yang diakui saksi berjumlah Rp 60 juta di rekening dan Rp 80 juta tunai. Penyidik hanya mengakui bahwa yang disita adalah uang Rp 27 juta di rekening SYN.

Hakim pun mempertanyakan proses pencairan uang Rp 27 juta dari rekening SYN, terutama terkait perbedaan keterangan antara penyidik dan catatan rekening koran. Penyidik mengaku pencairan dilakukan sebelum pencetakan rekening koran, sementara JPU menyatakan bahwa saldo Rp 27 juta masih tercatat sebagai saldo akhir pada tanggal 30 April 2025, sehari sebelum uang tersebut diklaim telah dicairkan.

Jawaban penyidik ini memicu spekulasi dari hakim. Hakim menilai seharusnya uang di rekening diblokir saja agar steril dan tidak menimbulkan kecurigaan. Hakim juga menyayangkan bahwa penyidik tidak bisa membuktikan asal-usul uang hingga masuk ke rekening terdakwa.

Penyidik lalu mengatakan, kalau untuk rekening koran yang dicetak itu pada saat uang itu masuk ke rekening terdakwa untuk petunjuk . Dan pada saat pengambilan uang pun, penyidik mengaku hanya menunggu dimobil tidak ikut masuk ke bank. Hanya terdakwa yang masuk mencairkan uang tersebut. Lalu uang di diserahkan kepada JPU.

Mendengar jawaban penyidik ini pun, sontak Hakim menilai bahwa pernyataan penyidik ini menimbulkan spekulasi liar.

“jadi ini menimbulkan spekulasi liar. Karena ada uang di rekening dan ada uang cash. Yang saya soroti terkait uang direkening. Nah yang namanya uang direkening itu ada namanya pemblokiran jadi tidak harus dikeluarkan. Bukannya barang bukti dan TKP itu tidak boleh tercemar. Jadi tidak bisa buktikan uang itu dari mana kemana hingga sampai ke rekening terdakwa. Gak bisa kan?,” tegas hakim.

“Blokir saja sampai dengan rekeningnya sampai dengan dibuka kembali sehingga uangnya tetap steril disana. Kenapa undang -undang mengatur, karena menghindari yang begini ini. Ini dikeluarkan dengan tata cara pengeluarannya yang juga, saudara cerita saudara di mobil, terdakwa yang ambil fi bank, lalu dilimpahkan ke kejaksaan dalam uang cash,” tandasnya.

Dengan nada tinggi, hakim menegur penyidik karena banyak menjawab tidak tahu. Hakim menekankan bahwa sebagai penyidik yang diberi kewenangan kepolisian, mereka seharusnya mengetahui detail perkara yang ditangani.

Terdakwa SYN dalam persidangan mengaku keberatan dengan pernyataan penyidik. Ia bersikeras bahwa ada uang Rp 80 juta yang ia simpan di dalam plastik hitam dan ditaruh di dalam tas laptop saat diamankan.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan Nenek Emot melibatkan cucunya sendiri, SP, sebagai eksekutor, dan NY sebagai pihak yang membantu menjual barang hasil rampokan. SP menusuk neneknya saat korban berusaha mempertahankan gelang emas seberat 100 gram. Dalam persidangan terungkap bahwa SP telah menjual emas tersebut dan mendapatkan uang tunai Rp 80 juta serta saldo di rekening sebesar Rp 62 juta. Namun, hanya Rp 73 juta yang diakui oleh polisi, dan kini uang itu raib tanpa jejak.

Kedua pelaku dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan.

(*)

JAKARTA | KARAWANGEXPOSE.COM – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, mewakili Bupati Karawang, menghadiri kegiatan Koordinasi Program Kerja Sama antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), serta Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN), yang digelar di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program Strategis Nasional di bidang pendidikan, khususnya di tingkat kabupaten.

Dalam kegiatan itu, turut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara (YPAN) dengan pemerintah kabupaten yang tergabung dalam APKASI. Kerja sama ini menjadi landasan penting dalam membangun kolaborasi jangka panjang untuk mendukung pengembangan pendidikan di berbagai daerah Indonesia.

Wabup Karawang, H. Maslani, menyampaikan bahwa keikutsertaan Kabupaten Karawang dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional dan memperkuat jejaring kerja sama strategis di bidang pendidikan.

“Melalui sinergi ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Karawang, baik dari sisi tenaga pendidik, sarana pembelajaran berbasis digital, maupun pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan tantangan global,” ujarnya.

Acara tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat peran daerah dalam implementasi kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di seluruh Indonesia.

Kehadiran Wakil Bupati Karawang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang siap berkolaborasi dalam mendukung program pendidikan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM — Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia, PT Andal Software Sejahtera turut berpartisipasi sekaligus menjadi sponsor utama dalam kegiatan Seminar dan Diskusi Panel DPC ASPHRI Karawang, yang berlangsung di Brits Hotel Karawang, Kamis (16/10/2025).

Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang teknologi sumber daya manusia ini dikenal sebagai pengembang sistem Human Resource Management System (HRMS) yang banyak digunakan oleh perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia.

Kehadiran Andal Software dalam seminar ini menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan untuk mendorong dunia HR agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi proses kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Welly Rosianty, Customer Experience Division Head PT Andal Software Sejahtera.

“Kami percaya peran HR bukan hanya administratif, tapi strategis. Melalui teknologi yang tepat, perusahaan bisa mengubah kerja keras menjadi kerja cerdas. Dukungan kami pada acara ASPHRI ini adalah wujud komitmen untuk memperkuat profesionalisme praktisi HR di era digital,” ujar Welly.

Lebih lanjut, Welly menjelaskan bahwa semangat “Ubah Kerja Keras Jadi Kerja Cerdas” merupakan filosofi Andal Software dalam menghadirkan solusi digital yang efisien dan berdampak nyata bagi dunia kerja.

Melalui berbagai sistem seperti payroll automation, attendance management, dan performance analytics, Andal Software membantu perusahaan mempercepat proses operasional HR, meminimalkan kesalahan manual, serta membuka ruang bagi pengambilan keputusan berbasis data.

“Dengan sistem yang terintegrasi, HR tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan administratif yang repetitif. Mereka bisa fokus pada strategi pengembangan talenta dan penciptaan budaya kerja yang produktif,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak panitia ASPHRI Karawang menyampaikan apresiasi atas dukungan Andal Software yang turut menyukseskan kegiatan seminar bertema “Desk Ketenagakerjaan Polri dan Implikasinya terhadap Dunia Ketenagakerjaan Nasional”, yang menghadirkan Ketua Umum ASPHRI Dr. Yosminaldi, SH, MM sebagai pembicara utama.

Acara ini dihadiri oleh puluhan praktisi HRD senior dari berbagai perusahaan di Karawang dan sekitarnya.

Acara ini turut disupport oleh Teraspasundan Group sebagai media pemberitaan dan TerasTv sebagai media live streaming yang berperan dalam mendukung penyebarluasan informasi serta publikasi.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Pengusaha sekaligus aktivis Karawang, Asep Irawan Syafei atau yang akrab disapa Kang Ais, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan laporan polisi yang ia buat sejak Juni 2025 serta munculnya isu dugaan aliran dana Rp150 juta terkait kasus oknum di PT FCC yang kini ditangani Polres Karawang.

Dalam unggahan facebook pribadinya, Kang Ais mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kinerja aparat penegak hukum di daerahnya. Ia menilai, progres laporan polisi miliknya dengan nomor LP/B/754/VI/2025/SPKT/Polres Karawang, yang telah berjalan hampir empat bulan, masih mandek tanpa hasil yang jelas.

“Jujur saya kecewa terhadap kinerja oknum Polres Karawang. Apakah saya harus bayar? Apakah saya harus telepon sahabat-sahabat saya yang sudah jadi jenderal polisi?” ujarnya dengan nada kecewa.

Kang Ais juga menyoroti kasus dugaan keterlibatan oknum PT FCC yang kini ramai dibicarakan publik. Isu adanya dugaan aliran dana sebesar Rp150 juta kepada sejumlah pihak termasuk oknum LSM, menurutnya, telah menjadi bola liar yang berpotensi mencoreng wibawa penegakan hukum di Karawang.

“Terlepas benar atau tidak soal dana Rp150 juta itu, isu ini jadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum dan mencederai harga diri urang Karawang,” tegasnya.

Ia menegaskan, persoalan PT FCC seharusnya menjadi momentum bagi aparat dan perusahaan untuk bersikap transparan serta adil dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Karawang.

“Kami hanya ingin perusahaan di Karawang menghargai warga lokal, memberi kesempatan kerja yang layak. Itu saja. Karena harga diri urang Karawang tidak bisa dinilai dengan uang,” lanjut Kang Ais.

Sebagai bagian dari keluarga besar kepolisian, Asep berharap Polres Karawang segera bertindak cepat dan tegas untuk menuntaskan kasus-kasus yang kini disorot publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga.

“Saya berharap Polres Karawang bertindak cepat dan tegas. Ini momentum penting menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian,” tutupnya.

Di akhir pesannya, Kang Ais mengingatkan pentingnya mencari rezeki secara halal tanpa harus bermain-main dengan uang kotor.

“Yuk, cari duit yang halal saja. Walau capek keluar kota, pulang larut malam, tapi rezekinya berkah dan tenang dinikmati,” tulisnya menutup pesan reflektifnya. (*)

BANDUNG,  KARAWANGEXPOSE.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Scabies bagi Kepala UPT dan petugas kesehatan dari Lapas, Rutan dan LPKA se-Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Jabar, Arcamanik, Bandung.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) yang diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Toar, sebagai bagian dari proyek perubahan yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, menegaskan pentingnya pengendalian penyakit scabies secara menyeluruh di lingkungan pemasyarakatan.

“Scabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei yang mudah menular melalui sentuhan dan pakaian. Kondisi overkapasitas di lapas dan rutan mempercepat penyebarannya. Karena itu, pengendalian harus dilakukan secara terintegrasi melalui eradikasi, pencucian pakaian dengan sistem laundry, penerapan pola hidup bersih, serta pengobatan serentak menggunakan obat sesuai standar Kepdirjenpas Nomor PAS-31.PK.01.07.01 Tahun 2016,” ujar Kusnali.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip dasar pemasyarakatan harus selalu dipegang teguh.

“Negara tidak boleh membuat warga binaan menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana. Jangan sampai mereka masuk dalam keadaan sehat, tetapi keluar membawa penyakit. Kesehatan adalah hak dasar warga binaan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Kusnali juga menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat paparan scabies tertinggi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat hunian di lapas dan rutan. Karena itu, langkah preventif dan pengendalian terpadu menjadi prioritas utama di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan yang sama, Kalapas Karawang, Christo Toar, selaku peserta PKN II sekaligus penggagas proyek perubahan ini, menekankan pentingnya kesadaran kolektif terhadap kesehatan lingkungan pemasyarakatan.

“Kesehatan warga binaan adalah tanggung jawab kita bersama. Scabies memang bukan penyakit yang mematikan, tapi dampaknya besar terhadap kenyamanan dan martabat manusia. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan setiap penghuni pemasyarakatan hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan manusiawi,” ungkap Christo.

Sosialisasi ini menggarisbawahi empat kunci utama dalam pengendalian scabies di lingkungan pemasyarakatan, yakni komitmen penuh seluruh jajaran, deteksi dini, pengobatan terkoordinasi, dan pengelolaan lingkungan yang higienis.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja Pemasyarakatan di Jawa Barat dapat mewujudkan lingkungan hunian yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit menular, sejalan dengan semangat reformasi pemasyarakatan yang berkeadilan dan manusiawi.