KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, meninjau langsung progres pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Cikampek Baru yang berlokasi di halaman Kantor Kecamatan Cikampek, Senin (3/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut bupati memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, baik dari segi fisik, kualitas pekerjaan, maupun ketepatan waktu penyelesaian proyek.

Bupati Aep menegaskan pentingnya pembangunan MPP, Cikampek sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam meningkatkan mutu layanan publik.

“Kami ingin memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga fasilitas ini nantinya dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bupati Aep.

Selain itu, MPP Cikampek Baru diharapkan menjadi pusat pelayanan publik terpadu yang memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah timur Kabupaten Karawang, dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Dengan adanya MPP ini, pelayanan administrasi publik akan menjadi lebih cepat, mudah, efisien, dan transparan, sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus didorong oleh Pemerintah Daerah.

Bupati juga menyampaikan apresiasi, kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek tersebut dan berharap agar seluruh tahapan dapat diselesaikan tepat waktu serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Karawang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berkomitmen, untuk terus memperluas jangkauan pelayanan publik yang berkualitas, modern, dan berbasis kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.

KARAWANGEXPOSE.COM – Dugaan praktik jual beli proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan tajam. Api polemik kian menyala setelah pernyataan kontroversial Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Aris Purwanto, memicu gelombang reaksi keras dari publik dan kalangan pemerhati kebijakan.

Di barisan terdepan kritik, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian (Askun), menuding Aris mencoba mencari pembenaran setelah terlanjur membuat gaduh.

Kontroversi bermula ketika Aris dalam sebuah wawancara media menyebut adanya “faktor eks” dan “lingkaran” yang membuat dirinya tak berdaya menghadapi dugaan jual beli proyek di tubuh dinas tersebut.

Pernyataan itu langsung memantik amarah publik dan menghidupkan kembali isu klasik “lingkaran setan” di PUPR—di mana kualitas proyek kerap tergerus karena adanya setoran fee dari pemborong kepada oknum pejabat.

Beberapa hari kemudian, Aris mencoba meluruskan ucapannya. Ia mengklaim istilah “lingkaran” yang dimaksud bukan soal praktik kotor, melainkan konsep Pentahelix—sinergi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, masyarakat, dan media.

Ia juga menegaskan tidak ada jual beli proyek sejak dirinya menjabat pada tahun 2024. Namun, klarifikasi itu justru menimbulkan tanda tanya baru.

Saat kembali dicecar wartawan mengenai isu setoran fee proyek, Aris tampak gugup dan memberikan jawaban ganjil.

“Saya tegaskan, tidak ada jual beli proyek,” ujarnya. Namun sesaat kemudian ia tersenyum dan menambahkan singkat, “Kalau soal setoran-setoran, saya tidak berani jawab.”

Reaksi tersebut menuai kritik tajam. Askun menyebut pernyataan Aris tidak pantas diucapkan oleh pejabat sekelas kepala bidang, apalagi bergelar doktor dan akademisi.

“Katanya akademisi, doktor pula! Tapi bicara ke wartawan malah ngawur seperti itu. Apa hubungan istilah lingkaran dengan Pentahelix? Itu jelas keceplosan!” sindir Askun dengan nada tinggi.

Menurutnya, publik tidak membutuhkan pembenaran yang berbelit-belit, melainkan kebenaran yang transparan.

“Jangan mencari alasan. Publik butuh kejujuran, bukan pembenaran,” tegasnya.

Askun pun mendesak Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk segera mengevaluasi kinerja Kabid SDA tersebut.

Ia menilai Bidang SDA PUPR Karawang berulang kali menjadi sorotan media karena dugaan praktik setoran fee yang tak kunjung tuntas.

Lebih jauh, Askun menyinggung isu lain yang disebut-sebut melibatkan seorang wanita di lingkungan PUPR.

“Yuk, kita buka-bukaan! Siapa wanita yang diduga menarik fee dari para pemborong? Ini jelas potret nyata dari ‘lingkaran setan’ jual beli proyek di PUPR Karawang,” tantangnya.

PURWAKARTA | KARAWANGEXPOSE.COM Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Konsolidasi bersama KADIN Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Asosiasi/Himpunan Anggota Luar Biasa (ALB) di Kabupaten Purwakarta, Sabtu (1/11/2025).

Rapat yang digagas untuk memperkuat soliditas dan menyatukan persepsi organisasi ini dihadiri oleh Ketua KADIN dari 18 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, para tokoh senior dan sesepuh KADIN Jawa Barat, serta dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Jawa Barat, H. Nizar Sungkar.

Dalam sambutannya, Nizar Sungkar secara terbuka menyampaikan kondisi internal KADIN Jawa Barat yang ia sebut “tidak baik-baik saja” akibat dualisme hasil Musyawarah Provinsi (Muprov) yang hingga kini belum mendapat kejelasan dari KADIN Indonesia.

“Sudah lebih dari satu tahun kami berjuang bersama mencari kepastian hukum memilih Ketua KADIN Jawa Barat yang sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO). KADIN sebesar ini, yang menjadi barometer ekonomi nasional, tidak boleh menjalankan mekanisme pemilihan yang kabur dan tidak sesuai aturan,” tegas Nizar.

Menurutnya, kondisi stagnan ini bukan hanya berdampak pada struktur organisasi, tetapi juga berimbas terhadap kepercayaan pelaku usaha dan sinergi dengan pemerintah daerah.

“KADIN adalah mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Kalau internalnya tidak beres, maka hubungan kelembagaan dengan pemerintah juga terganggu,” ujarnya.

Tak hanya itu, Nizar juga memaparkan bahwa sebelumnya memang terjadi dua kali penyelenggaraan Muprov KADIN Jawa Barat satu di Bandung dan satu lagi di Bogor. Namun, ia menegaskan hanya Muprov yang digelar pada 24 September 2025 di Hotel Preanger Bandung yang sah secara organisasi.

“Saya mengikuti seluruh prosesnya sejak awal. Muprov di Hotel Trans Bandung pada 3 Maret 2025 gagal karena ada beberapa kendala teknis. Kemudian dilanjutkan pada 24 September 2025 di Hotel Preanger Bandung, dan di sanalah saya terpilih secara sah sebagai Ketua KADIN Jawa Barat hasil Muprov yang dihadiri 18 KADIN Kabupaten/Kota,” papar Nizar.

Ia menambahkan, Muprov Bandung tersebut dihadiri oleh peserta yang sah dan diakui berdasarkan SK dari Cucu Sutara dan SK Ketua Caretaker KADIN Jabar, Agung Suryamal.

“Peserta yang hadir dan punya hak suara semuanya berdasarkan SK resmi. Jadi tidak ada alasan untuk meragukan keabsahan Muprov Bandung. Yang lain (Muprov Bogor) tidak bisa saya anggap ada,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Nizar menyampaikan bahwa hasil Muprov Bandung dan laporan formatur telah dikirim ke KADIN Indonesia, namun hingga kini belum ada keputusan resmi mengenai pengesahan hasil tersebut.

“Kami sudah sampaikan seluruh dokumen ke KADIN Indonesia. Tapi sampai saat ini, hasilnya masih digantung. Waktu Pak Erwin Aksa datang ke Jawa Barat, beliau berjanji akan menyelesaikan persoalan ini dalam satu minggu, tapi sudah sebulan belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Ia menilai, sikap diam KADIN Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan kegamangan di kalangan dunia usaha Jawa Barat.

“Kondisi ini dibiarkan terlalu lama. Akibatnya, para pengusaha di Jawa Barat menjadi bingung dan gelisah. Saya sudah 25 tahun aktif di KADIN, baru kali ini saya melihat organisasi kita dalam situasi seperti ini,” katanya.

Kemudian, Nizar juga mengungkapkan rencana untuk melakukan langkah konkret secara kolektif bersama seluruh KADIN Kabupaten/Kota di Jawa Barat jika dalam waktu dekat tidak ada keputusan dari pusat.

“Kalau perlu, kami akan sama-sama datang ke KADIN Indonesia. Kita ingin tahu, ada apa sebenarnya dengan proses ini. Kenapa SK hasil Muprov Bandung belum juga diterbitkan, padahal seluruh syarat formal sudah kami penuhi,” ujarnya di hadapan forum.

Dalam tiga kali pertemuannya dengan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah KADIN Indonesia, Erwin Aksa, Nizar mengatakan bahwa pembahasan selalu berputar pada isu keabsahan peserta Muprov.

“Saya sudah sampaikan langsung kepada beliau bahwa peserta sudah disepakati dua kali, yaitu pada 30 Juli dan 17 September 2025. Kesepakatannya jelas: peserta Muprov KADIN Jabar adalah yang memiliki SK dari Pak Cucu Sutara dan caretaker Pak Agung Suryamal. Tidak ada versi lain,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Nizar menegaskan bahwa setelah SK KADIN Indonesia diterbitkan, ia akan fokus membereskan dualisme organisasi di tingkat Kabupaten/Kota.

“Begitu SK saya keluar, saya akan selesaikan persoalan di bawah. Tidak ada lagi istilah dualisme. KADIN itu hanya satu. Beri saya waktu enam bulan untuk menertibkan semuanya agar KADIN di daerah bisa bekerja dengan nyaman sesuai AD/ART dan PO organisasi,” tandasnya.

Rapat konsolidasi diakhiri dengan pembacaan komitmen bersama dari 18 Ketua KADIN Kabupaten/Kota yang hadir untuk tetap solid mendukung hasil Muprov Bandung dan memperjuangkan pengesahan SK dari KADIN Indonesia.

Suasana rapat berjalan hangat namun penuh semangat kebersamaan. Seluruh peserta sepakat bahwa KADIN Jawa Barat harus segera memiliki kepemimpinan definitif agar dapat kembali fokus pada peran utamanya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah.