KARAWANGEXPOSE.COM – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, serta menindaklanjuti Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto, tentang Pemberantasan HP, Narkoba, dan Penipuan berbagai modus di dalam Lapas/Rutan, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang melaksanakan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di blok hunian.

Kegiatan dilaksanakan pada Sabtu malam (25/10) dan dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Karawang, Christo Toar, dengan melibatkan jajaran pengamanan Lapas, personel Satuan Brimob, serta personel Polres Karawang.

Dalam pelaksanaannya, tim dibagi menjadi dua kelompok yang menyebar ke Blok C dan Blok D. Setiap tim melakukan penggeledahan secara acak pada kamar hunian dengan tetap menjunjung tinggi prinsip santun, humanis, dan terukur.

“Kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memastikan tidak ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, terutama terkait peredaran barang terlarang seperti HP dan narkoba,” ujar Christo Toar dalam arahannya sebelum pelaksanaan sidak dimulai.

Dari hasil pemeriksaan, tim menemukan 31 unit handphone serta beberapa alat terlarang lainnya. Meski demikian, tidak ditemukan adanya narkoba maupun alat konsumsi narkoba selama penggeledahan berlangsung.

Lebih lanjut, Kepala Lapas Karawang menegaskan bahwa warga binaan yang kedapatan memiliki barang terlarang akan dikenakan sanksi tegas.

“Kami akan melakukan pengasingan terhadap warga binaan yang melanggar ke kamar isolasi untuk kemudian dilakukan pengembangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Lapas Karawang yang bersih dari Halinar (HP, Pungli, dan Narkoba),” tegas Christo Toar.

Melalui kegiatan ini, Lapas Karawang juga menegaskan pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum terkait, seperti Polres Karawang dan Satuan Brimob, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memerangi peredaran HP dan narkoba di dalam Lapas.

“Sinergi antar instansi menjadi kunci utama. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari aparat penegak hukum menjadi kekuatan besar dalam memastikan Lapas Karawang tetap aman, tertib, dan bebas dari barang terlarang,” tambahnya.

Kegiatan berlangsung lancar, aman, dan tertib hingga selesai, serta menjadi bukti nyata komitmen Lapas Karawang dalam mendukung kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI untuk memperkuat integritas dan ketertiban di seluruh Lapas dan Rutan di Indonesia.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – PT PLN (Persero) UP3 Karawang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang bergerak cepat melakukan penanganan gangguan kelistrikan akibat pohon tumbang yang terjadi di wilayah Rawasikut–Telagasari, Rabu (22/10).

Peristiwa tersebut disebabkan oleh hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan menimpa jaringan listrik. Petugas gabungan dari PLN dan BPBD langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon, perbaikan jaringan, serta memastikan pasokan listrik dapat kembali menyala dengan aman.

Manager PLN UP3 Karawang, Mahadhir, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi cepat antara PLN dan BPBD dalam penanganan tersebut.

“Begitu menerima laporan dari masyarakat, petugas kami langsung bergerak bersama tim BPBD. Kesigapan ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menjaga keandalan pasokan listrik, sekaligus bentuk pelayanan terbaik bagi pelanggan,” ujar Mahadhir.

Mahadhir menambahkan, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi insan PLN untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan pengabdian kepada masyarakat di momen menjelang Hari Sumpah Pemuda.

“Semangat gotong royong dalam menangani gangguan ini mencerminkan nilai Sumpah Pemuda, di mana kita bekerja bersama tanpa melihat batas wilayah atau instansi demi kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Barat, Sugeng Widodo, mengapresiasi sinergi antara PLN UP3 Karawang dan BPBD yang menunjukkan semangat tanggap darurat serta kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

“PLN tidak hanya bertugas menyalurkan listrik, tetapi juga memastikan keandalan sistem kelistrikan dalam kondisi apa pun. Tindakan cepat ini membuktikan bahwa semangat kolaborasi dan pelayanan menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik,” kata Sugeng.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrem dan segera melaporkan potensi bahaya kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. Dengan kerja sama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan PLN, diharapkan keandalan sistem kelistrikan di Karawang dan sekitarnya dapat terus terjaga.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Fakultas Hukum Universitas Singaperbang Karawang (“UNSIKA”) menyelenggarakan Seminar Internasional bertajuk “The Hunger Crisis in the 21st Century: Geopolitical Tensions, Climate Change, and Pathways Toward Sustainability”.

Acara ini digelar pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 di Aula Syekh Quro UNSIKA, menghadirkan para akademisi dan pakar hukum dari Malaysia dan Indonesia untuk membahas keterkaitan antara hukum, perubahan iklim, serta ketahanan pangan global.

Seminar ini dihadiri oleh para dosen, mahasiswa, dan tamu akademik, dengan tujuan memperkuat dialog ilmiah internasional dan kolaborasi akademik dalam menghadapi tantangan kemanusiaan serta lingkungan global.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum, Dr. Imam Budi Santoso, S.H., M.H., yang menekankan pentingnya peran dunia akademik dalam membangun kesadaran hukum global di tengah berbagai krisis dunia. “In the face of global hunger and climate uncertainty, legal education must serve not only as a framework for justice but also as a foundation for collective responsibility. This seminar is a call for intellectual solidarity and legal innovation toward a sustainable and equitable world,” ujar Dekan Fakultas Hukum.

Selanjutnya, Rektor UNSIKA menyampaikan Keynote Address dengan judul “The Hunger Crisis in the 21st Century: Geopolitical Tensions, Climate Change, and Pathways Toward Sustainability.”

Beliau menyoroti bagaimana konflik bersenjata dan ketegangan global mengganggu produksi, merusak infrastruktur, dan memutus rantai pasokan pangan dunia.

“Geopolitical tensions can trigger food crises in multiple ways by damaging infrastructure, disrupting production, and breaking global supply chains. Armed conflict remains one of the major drivers of food insecurity across the world. Addressing these challenges requires not only diplomacy and policy, but also a moral and legal framework for global cooperation,” tutur Rektor UNSIKA.

Sesi pertama diisi oleh Prof. Dr. Rahmat bin Mohamad dari Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, & Fellow University of Aberystwyth, UK, dengan topik “Legal Architecture of Sustainability: Climate Change, SDGs and International Responsibility.” Beliau menjelaskan tiga dimensi utama keberlanjutan: integritas lingkungan, kemakmuran ekonomi, dan keadilan sosial, serta menyoroti peran hukum dalam mengintegrasikan hak, kewajiban, dan akuntabilitas dalam tata kelola global.

Beliau juga mengangkat studi kasus penting seperti Urgenda v. Netherlands (2019) yang menunjukkan pergeseran yurisprudensi menuju climate justice. Dalam penutupnya, beliau menegaskan tiga refleksi utama:

1. Keberlanjutan kini telah menjadi norma hukum, etika, dan eksistensial.

2. Krisis iklim menguji kekuatan arsitektur hukum.

3. Tugas bersama ke depan adalah membangun sistem tanggung jawab yang adil, dapat ditegakkan, dan berorientasi pada masa depan.

Sesi kedua disampaikan oleh Assoc. Prof. Dr. Noor Dzuhaidah Osman dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), dengan tema “Climate Change, Sustainable Development Goals and The Path To Sustainability.” Beliau menekankan bahwa perubahan iklim adalah fenomena yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan bahwa setiap peningkatan suhu sekecil apa pun memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan kesejahteraan global.

Sesi terakhir dibawakan oleh Prof. Dr. Aslan Noor, S.H., M.H. dari UNSIKA, dengan topik “Legal Protection For Sustainable Food Agricultural Land From The Threat of Conversion From Agricultural to Non-Agricultural Land as Seen From The Teachings of the Welfare State.” Beliau menyoroti urgensi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta pentingnya perspektif welfare state dalam memastikan keberlanjutan sistem pangan nasional.

Diskusi dipandu oleh dosen Fakultas Hukum UNSIKA yang merupakan ahli di bidang hukum pidana. Dalam sesi tanya jawab, para mahasiswa secara aktif mengajukan pertanyaan seputar keadilan global, penerapan kebijakan, dan tanggung jawab hukum lintas negara. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi civitas akademika, khususnya mahasiswa hukum, untuk memahami bahwa tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim tidak bisa dilepaskan dari peran hukum sebagai instrumen perubahan sosial.

Melalui seminar internasional ini, Fakultas Hukum UNSIKA menunjukkan komitmennya untuk menjadi pusat pengembangan pemikiran hukum yang responsif terhadap isu-isu global dan multidimensi. Acara ini bukan hanya wadah untuk bertukar gagasan, tetapi juga platform akademik untuk membangun kesadaran kolektif tentang tanggung jawab hukum dalam mewujudkan keberlanjutan dan keadilan sosial.