Beranda blog Halaman 60

Anggaran Pemeliharaan DPRD Karawang Rp1,5 M Disorot, BPK Temukan Pekerjaan Tak Sesuai Volume Kontrak

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – “Gedung Rakyat” Karawang kini menjadi sorotan tajam setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya kekurangan volume signifikan dalam sejumlah pekerjaan pemeliharaan aset di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Temuan ini mencuat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas anggaran belanja pemeliharaan Pemkab Karawang Tahun Anggaran (TA) 2024.

Dari total alokasi belanja pemeliharaan Pemkab Karawang sebesar Rp56,2 miliar, anggaran untuk pemeliharaan di Sekretariat DPRD saja mencapai Rp1.508.416.000,00.

Namun, hasil uji petik BPK pada 8 paket pekerjaan mengungkapkan fakta mengejutkan, terjadi kekurangan volume pekerjaan senilai total Rp257.586.920,67.

Temuan ini berisiko besar menyebabkan Pemerintah Kabupaten Karawang menerima aset dengan kualitas dan volume yang tidak sesuai dengan rencana, meskipun pemeliharaan seharusnya bertujuan menjaga keandalan dan memperpanjang usia pakai aset.

BPK secara spesifik mencatat bahwa dari 8 paket pekerjaan yang bermasalah, masih ada dua perusahaan (CV) yang hingga laporan diterbitkan belum mengembalikan kelebihan bayar ke kas daerah.

Jumlah yang belum dikembalikan mencapai Rp112.601.459,46, dengan rincian,

1. CV RPS sebesar Rp78.623.860,26

2. CV SS sebesar Rp33.977.599,20

Kekurangan volume ini terjadi pada pekerjaan-pekerjaan vital, termasuk:

• Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pengecatan Gedung Sidang (Rp37,9 juta)

• Kekurangan Volume Gedung Sekretariat DPRD (Rp41,9 juta)

• Kekurangan Volume atas Pekerjaan Plat Atap dan Ruang Humas Lantai 3 (Rp98,6 juta)

• Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemasangan Wall Paper (Rp38,4 juta)

• Kekurangan Volume atas Pekerjaan Pemeliharaan Taman Termin (Rp40,6 juta)

Dalam laporannya, BPK RI mengungkap akar masalah ini. Penyebab utamanya adalah penyedia jasa diduga tidak melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak, dan yang tak kalah penting, konsultan pengawas dinilai kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan di Gedung DPRD tersebut.

Menyikapi hal ini, BPK merekomendasikan langsung kepada Bupati Karawang agar segera memasukkan klausul sanksi tegas atas ketidakoptimalan konsultan pengawas dalam setiap kontrak jasa.

Saat dikonfirmasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Karawang Dwi, mengakui adanya temuan tersebut dan menyatakan proses pengembalian masih terus berjalan.

“Sebagian sudah dikembalikan, sisa sedikit,” ujar Dwi singkat, tanpa merinci total keseluruhan yang sudah masuk kas daerah dan target penyelesaian pengembalian sisa kerugian negara yang masih tertahan di tangan dua CV tersebut.

(Red)

Ketua DPRD Karawang Hadiri Bimtek Gerindra se-Jawa Barat, Tegaskan Komitmen Kawal Program Asta Cita Presiden Prabowo

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Ketua DPRD Kabupaten Karawang, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD se-Jawa Barat yang diselenggarakan oleh DPD Partai Gerindra Jawa Barat di Hotel Mercure Karawang, Selasa (21/10/2025) hingga Kamis (23/10/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota se-Jawa Barat. Tujuannya, memperkuat kapasitas serta peran anggota Fraksi Gerindra dalam mengawal kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto, khususnya pelaksanaan program-program unggulan Asta Cita yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Ketua DPD Gerindra Jawa Barat, H. Amir, dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi seluruh fraksi di setiap daerah pemilihan agar kebijakan pemerintah pusat dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Seluruh kader Gerindra di legislatif wajib mengawal kebijakan nasional, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kualitas dan pelaksanaannya harus terus dipantau,” tegasnya.

Ia juga menyoroti hasil survei Level Tracking yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 83,7 persen, sebuah capaian yang dinilai patut dibanggakan.

“Angka ini membuktikan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaat kebijakan Pak Prabowo — mulai dari program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga Koperasi Merah Putih yang kini telah mencapai lebih dari 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” tambah Amir.

Selain itu, ia menyoroti keberhasilan sejumlah program monumental seperti pemeriksaan kesehatan gratis, subsidi tarif tol bagi pemudik, serta keringanan tarif dasar listrik, yang menjadi bagian dari implementasi nyata Asta Cita, delapan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD Karawang H. Endang Sodikin menilai Bimtek ini penting sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, serta penganggaran.

“Kami dibekali ilmu dan wawasan langsung dari para narasumber kementerian, agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang kami bahas benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Endang.

Ia menjelaskan, kegiatan Bimtek juga menjadi wadah transfer ilmu dari para ahli dan pejabat kementerian, terutama bagi anggota DPRD yang tergabung dalam komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) seperti Badan Anggaran, yang memiliki peran strategis dalam merancang dan menyetujui APBD.

“Sebagai anggota dewan, kami perlu memahami dengan baik mekanisme penyusunan dan pengawasan anggaran agar keputusan yang diambil tepat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Endang Sodikin menyampaikan bahwa hasil Bimtek juga meneguhkan komitmen seluruh fraksi Gerindra untuk terus mengawal implementasi program-program Presiden Prabowo, agar Asta Cita benar-benar berjalan efektif hingga ke tingkat desa.

“Setiap kader Gerindra harus memastikan program pemerintah pusat benar-benar terlaksana dengan maksimal. Implementasi Asta Cita harus dijalankan sesuai harapan Presiden Prabowo,” tegasnya.

Endang juga menyoroti pentingnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Sebagai daerah agraris dan maritim, Karawang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas pangan dan hasil laut.

“Karawang punya kekuatan di bidang pertanian dan perikanan. Ini harus terus ditingkatkan agar bisa mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Ia menambahkan, revitalisasi sektor pangan dan perikanan menjadi salah satu fokus yang harus dikawal bersama oleh para wakil rakyat di setiap daerah pemilihan (dapil).

“Program ketahanan pangan, revitalisasi pertanian dan perikanan harus kita kawal bersama di tiap dapil. Ini bagian dari implementasi nyata Asta Cita di lapangan,” kata Endang.

Perkuat Pengabdian Lewat Ilmu dan Sinergi

Di akhir sambutannya, Endang Sodikin menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Bimtek dan apresiasi kepada DPD Gerindra Jawa Barat yang telah menghadirkan narasumber berkompeten.

“Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak ilmu baru dari para narasumber yang ahli di bidangnya. Ini menjadi bekal penting dalam menjalankan tugas dan pengabdian kami kepada masyarakat,” tutupnya.

Melalui kegiatan ini, Partai Gerindra Jawa Barat meneguhkan tekad untuk menjadi garda terdepan dalam memastikan program-program Presiden Prabowo Subianto berjalan maksimal, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat di seluruh wilayah Jawa Barat.

Hari Santri 2025, IWOI Karawang: Santri Hari Ini, Pemimpin Bangsa di Masa Depan

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM -Santri memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai keislaman, tetapi juga motor penggerak kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Menjelang peringatan Hari Santri 2025 yang mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Dunia”, Ketua IWO Indonesia (IWOI) DPD Kabupaten Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md. CHRM., menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan pesantren di wilayah Karawang serta mengapresiasi kepemimpinan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh S.E., atas perhatian dan dukungannya terhadap kemajuan pesantren.

Menurut Syuhada Wisastra, peran pesantren sangat strategis dalam mengawal nilai-nilai kemerdekaan bangsa sekaligus membangun peradaban.

“Kami menyambut baik komitmen pemerintah kabupaten dalam memperkuat pendidikan keagamaan dan pesantren sebagai bagian dari pembangunan daerah,” ujar Syuhada dalam keterangan persnya, Rabu (22/10/2025).

Ia menambahkan bahwa IWOI Karawang akan terus melakukan pengawasan dan pelaporan media agar pembangunan dan pengembangan pesantren berjalan transparan dan berdampak.

Lebih lanjut, Ketua IWOI DPD Karawang menyatakan:

“Atas nama seluruh jajaran IWOI DPD Kabupaten Karawang, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati H. Aep Syaepuloh yang telah membuka ruang dan memfasilitasi pengembangan pesantren di Karawang. Dukungan tersebut bukan hanya soal sarana fisik, tetapi juga perhatian terhadap pembinaan kualitas santri dan pesantren.”ungkapnya.

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan harapan agar pesantren-pesantren di Karawang tidak hanya menjadi institusi keagamaan semata, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter, ilmu pengetahuan, dan keislaman yang siap berkontribusi pada pembangunan lokal maupun nasional.

Sementara itu, Peringatan Hari Santri 2025 menekankan bahwa santri memiliki tugas historis dan kontemporer: mengawal kemerdekaan serta membangun peradaban dunia. Kehadiran pesantren dalam konteks ini menjadi sangat relevan, terutama di wilayah Karawang yang terus mengalami pembangunan industri dan urbanisasi.

Dukungan pemerintah daerah terhadap pesantren dinilai menjadi langkah penting untuk memadukan pembangunan material dan spiritual. Syuhada Wisastra berharap kerja sama antara pemerintah, pesantren, masyarakat, dan media semakin intens agar pembangunan pesantren dapat berjalan terpadu dan menyeluruh.

“Dengan sinergi ini, kami percaya Karawang akan memiliki generasi santri yang unggul dan siap menghadapi tantangan zaman,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syuhada bersama seluruh jajaran IWO Indonesia DPD Karawang juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 kepada seluruh santri dan pesantren di Kabupaten Karawang.

“Selamat Hari Santri 2025. Santri hari ini adalah pemimpin masa depan. Teruslah berkhidmat, berjuang, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Mari bersama kita jadikan pesantren sebagai pusat pencerahan dan peradaban di Karawang,” ungkapnya penuh semangat.

Di akhir pernyataannya, Syuhada kembali menegaskan apresiasi kepada pemerintah daerah:

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati H. Aep Syaepuloh atas keberpihakannya kepada pesantren. Semoga dukungan ini terus berkelanjutan demi kemajuan umat dan daerah,” pungkasnya.

Warga Binaan Lapas Karawang Dapat Pelatihan Beternak Ayam Lokal dari Kementan

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM — Balai Riset dan Manajemen Perbibitan (BRMP) Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian RI, melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan penyebaran hasil Agro Modern Ayam Lokal di Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Kelas IIA Karawang.

Kegiatan ini diikuti oleh warga binaan program asimilasi pertanian Lapas Karawang sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan Arta Cita Presiden sekaligus mewujudkan kemandirian pangan dari dalam lembaga pemasyarakatan, Selasa (21/10).

Dalam sambutannya, Kepala BRMP Unggas dan Aneka Ternak Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si., mengapresiasi langkah Lapas Karawang yang membuka ruang kolaborasi dengan Kementerian Pertanian dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang ada.

“Potensi sisa bahan makanan dari sekitar 1.180-an warga binaan Lapas Karawang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pakan ternak ayam lokal. Dengan pengelolaan yang tepat, hal ini bukan hanya mengurangi limbah, tetapi juga menjadi peluang pengembangan ekonomi produktif di dalam lapas,” ujar Andi Saenab.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal penerapan konsep agro modern di lingkungan pemasyarakatan, di mana teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Sementara itu, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Karawang, Lutfi Ari Bimoko (Bimo), yang mewakili Kepala Lapas Karawang Christo Toar, menyampaikan bahwa kegiatan ini selaras dengan arah pembinaan kemandirian warga binaan.

“Melalui kegiatan ini, warga binaan tidak hanya memperoleh keterampilan beternak ayam lokal, tetapi juga memahami bagaimana mengelola sumber daya yang ada menjadi nilai tambah ekonomi. Ini bentuk nyata pembinaan yang berorientasi pada produktivitas dan kemandirian,” ungkap Bimo.

Adapun materi teknis dalam kegiatan Bimtek ini disampaikan oleh drh. Tri Wardhani Cahyaningsih, SKH., M.Si. dan Dewi Sari Kumalawati, SPT., M.Sc. Para narasumber memaparkan berbagai hal terkait penerapan teknologi pakan alternatif, manajemen kesehatan ternak, serta strategi pengembangan ayam lokal unggul yang adaptif terhadap kondisi lingkungan Lapas

Dari Pelayanan ke Kepedulian: H. Maslani Tinjau Gebyar PATEN dan Temui Anak Disabilitas di Lemahabang

0
Caption: Gebyar PATEN Kecamatan Lemahabang Dari pelayanan publik hingga kepedulian sosial. Melayani dengan hati, hadir untuk masyarakat.

KARAWANGEXPOSE.COM – Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) kembali digelar, kali ini di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, Selasa (21/10/2025). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara cepat, mudah, dan dekat tanpa harus ke kantor pemerintah kabupaten.

Dalam kegiatan itu, H. Maslani turut hadir bersama jajaran perangkat daerah untuk meninjau langsung pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Camat Lemahabang dalam sambutannya menyampaikan potensi dan kondisi wilayahnya, salah satunya potensi unggulan berupa wisata religi Makam Syekh Quroh, yang dinilai memiliki daya tarik besar bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.

Menanggapi hal tersebut, H. Maslani mengatakan bahwa pengembangan wisata religi Makam Syekh Quroh telah masuk dalam rencana pembangunan daerah. “Diharapkan tahun depan infrastruktur penunjang wisata dapat segera dibangun, agar sektor pariwisata lokal semakin berkembang,” ujarnya.

Pada sesi dialog dengan masyarakat, salah satu warga menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan Wadas–Kerasak yang kerap rusak akibat gorong-gorong di bawah badan jalan. Warga mengaku khawatir karena kondisi tersebut telah menimbulkan banyak korban dan berpotensi menyebabkan jalan amblas.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang memberikan respons cepat dengan menyampaikan, “Tolong titiknya diinformasikan ke Pak Lurah, akan segera kami tindak lanjuti.”

Selain meninjau layanan publik, H. Maslani juga menyempatkan diri mengunjungi seorang anak penyandang disabilitas di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, ia memberikan dukungan moral kepada orang tua anak dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperhatikan kelompok rentan.

“Anak-anak ini adalah titipan dan anugerah. Kita semua bertanggung jawab memastikan mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak,” ujar H. Maslani.

Kegiatan Gebyar PATEN di Kecamatan Lemahabang ini bukan hanya menjadi momentum peningkatan pelayanan publik, tetapi juga wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh lapisan.

 

Wabup Karawang Hadiri Muswil Dekopinwil Jabar 2025 di Gedung Sate

0

BANDUNG | KARAWANGEXPOSE.COM – Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Aula Gemah Ripah (Aula Barat) Gedung Sate, Bandung, pada Senin (20/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi ajang konsolidasi penting bagi gerakan koperasi di Jawa Barat. Acara turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Ferry Juliantono, Ketua Umum Dekopin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, unsur Forkopimda Jawa Barat, serta para wali kota dan bupati se-Jawa Barat. Selain itu, hadir pula jajaran pengurus Dekopinwil dan Dekopinda dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelaku koperasi di Jawa Barat yang dinilai mampu menjaga semangat gotong royong di tengah perubahan ekonomi global yang cepat dan dinamis.

“Saya sampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh insan koperasi Jawa Barat yang terus menyalakan semangat gotong royong di tengah perubahan ekonomi yang begitu cepat,” ujar Ferry.

Ia menambahkan, pelaksanaan Muswil ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah gerakan koperasi agar semakin modern, berdaya saing, dan kokoh sebagai pilar utama pembangunan ekonomi rakyat.

“Muswil ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali arah gerakan koperasi agar semakin modern, berdaya saing, dan kokoh sebagai pilar ekonomi rakyat,” tegasnya.

Kehadiran Wakil Bupati Karawang H. Maslani pada kegiatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Karawang dalam mendukung penguatan peran koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Selain itu, turut memperluas jejaring kerja sama antardaerah dalam mewujudkan pengembangan koperasi yang berkelanjutan.

RDP Ricuh! Kadinkes Karawang Emosi dan Gagal Tunjukkan Hasil Audit Dugaan Malapraktik RS Hastien

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malapraktik di Rumah Sakit Hastien Rengasdengklok berakhir ricuh, Senin (20/10/2025). Rapat terpaksa dihentikan setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, disebut menunjukkan sikap emosional dan tidak mampu menyerahkan hasil audit maupun laporan resmi terkait kasus kematian pasien Mursiti (62), warga Bekasi, yang meninggal dunia usai menjalani operasi.

RDP yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Karawang itu dihadiri oleh Komisi IV DPRD, Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, serta pihak LBH Bumi Proklamasi dan Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Keluarga Korban yang didampingi Kuasa Hukumnya.

Namun, rapat yang semula diharapkan menjadi ajang klarifikasi justru berubah panas. Suara meninggi, meja dipukul, dan forum menjadi gaduh setelah Kadinkes dinilai tak kooperatif saat diminta memperlihatkan dokumen audit yang selama ini diklaim sudah “final”.

“Dinas Kesehatan tidak bisa menunjukkan hasil investigasi yang dijanjikan. Kami tidak tahu apakah audit itu benar-benar sudah dilakukan atau belum. Dari penjelasan Kadinkes, justru terlihat belum ada dokumen yang siap ditunjukkan,” ujar Ari Priya Sudarma, kuasa hukum keluarga korban, usai RDP.

Menurut Ari, sikap Dinas Kesehatan tersebut memperkuat dugaan bahwa audit yang sebelumnya disebut telah dilakukan hanya bersifat klaim sepihak tanpa dasar tertulis.

“Publik disuguhi pernyataan bahwa tidak ada malapraktik, tapi dokumen auditnya tidak pernah muncul. Ini bukan perkara sepele ini menyangkut nyawa manusia dan akuntabilitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.

Ari menambahkan, pihak keluarga korban hanya menginginkan transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah, bukan pembelaan terhadap rumah sakit.

“Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari sensasi. Kami hanya ingin bukti dan kejelasan. Tapi yang kami temui malah arogansi dan kebingungan dari pihak Dinkes sendiri,” ujarnya dengan nada kecewa.

Sementara itu, Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menilai tindakan Kadinkes mencerminkan lemahnya etika birokrasi dan kedisiplinan pejabat publik.

“Kadinkes sendiri sebelumnya menyatakan kepada media bahwa kasus ini sudah final dan tidak terbukti malapraktik. Tapi saat ditanya bukti, dia tidak bisa menunjukkan satu pun dokumen resmi. Ini ironis — pernyataannya melampaui kewenangan hukum dan malah berpotensi menyesatkan publik,” tegas Angga.

Angga menambahkan, seluruh anggota Komisi IV DPRD Karawang pun belum pernah menerima hasil audit resmi yang dimaksud.

“Kalau anggota dewan saja belum menerima hasilnya, bagaimana bisa Kadinkes berani menyatakan sudah final? Ini bukan persoalan teknis, ini soal integritas,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan emosional Kadinkes saat forum berlangsung semakin memperburuk citra birokrasi kesehatan di Karawang.

“Saat kami minta klarifikasi dan menunjukkan dokumen, Kadinkes malah emosi membentak dan meninggikan suara. Padahal ini forum resmi DPRD. Dia pejabat publik, digaji rakyat, tapi perilakunya justru seperti menolak transparansi,” kata Angga.

Lebih jauh, Angga juga menilai sikap Dinas Kesehatan tidak profesional dan tidak menghormati mekanisme pengawasan legislatif dan Dinkes dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta.

“Seharusnya Dinkes hadir membawa dokumen dan penjelasan lengkap, bukan dengan emosi. Ini kasus kemanusiaan, bukan urusan gengsi jabatan. Kalau memang tidak ada malapraktik, tunjukkan bukti auditnya. Selesai,” ujarnya.

Rapat pun akhirnya dihentikan lebih awal oleh pimpinan Komisi IV karena suasana tidak kondusif. Forum memutuskan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan keluarga korban dan pihak rumah sakit, guna mendapatkan penjelasan resmi yang tertulis.

“Kejadian ini justru memperkuat alasan kami untuk meminta Bupati Karawang mengevaluasi kinerja Kadinkes. Rakyat menunggu kejelasan, bukan kemarahan,” tandas Angga Dhe Raka.

Program MBG Tercoreng, SPPG Gunakan Pihak Ketiga untuk Menu Pepes Ayam

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Kasus temuan makanan basi dan berbelatung dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Palumbonsari 3 Karawang pada Senin (20/10/2025) berbuntut panjang.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana jika terbukti terancam sanksi keras dari Badan Gizi Nasional (BGN), terutama setelah terungkapnya indikasi pelanggaran larangan penggunaan pihak ketiga.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, memastikan akan menjatuhkan sanksi administratif berupa Penghentian Operasional Sementara (“Sanksi Luar Biasa”) hingga Penutupan Kerja Sama bagi SPPG yang terbukti melanggar SOP.

BGN bahkan telah menghentikan operasional 106 SPPG secara nasional hingga Oktober 2025.

Sanksi ini dipertegas seiring rampungnya Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG yang akan segera dipublikasikan.

Diketahui, Insiden pepes ayam berbelatung ini langsung disorot tajam oleh DPRD Karawang.

Sekretaris Komisi IV DPRD, Asep Syaripudin (Asep Ibe), mendesak BGN menjatuhkan sanksi karena kejadian tersebut dinilai melanggar keras Keputusan Kepala BGN No. 63 Tahun 2025.

“Dalam SK BGN jelas disebutkan bahwa Yayasan dan Kepala SPPG dilarang menggunakan vendor atau pihak ketiga dalam pengadaan bahan, pengolahan, maupun distribusi makanan,” tegas Asep Ibe.

Menariknya, Kepala SPPG Cibungur Indah, Mega Yulita Febrianti, membenarkan adanya insiden tersebut dan mengakui menggunakan pihak ketiga.

“Saat kejadian kami sedang mengikuti bimtek sehingga untuk sementara waktu memesan menu dari jasa katering. Hal itu memang diperbolehkan sesuai aturan,” ujar Mega, sebagaimana dilansir dari pojoksatu.id.

Ia menyebut persoalan muncul dari bahan baku ayam pemasok, namun mengakui adanya kelalaian dalam proses sortir makanan.

Meskipun SPPG berdalih penggunaan katering “diperbolehkan”, namun pernyataan ini bertolak belakang dengan penegasan DPRD yang mengacu pada larangan baku BGN terhadap pihak ketiga.

Pengakuan SPPG menggunakan jasa katering ini memperkuat dugaan pelanggaran SOP yang menjadi pintu masuk sanksi keras dari BGN, menjadikannya sorotan nasional atas tata kelola program MBG.

Sementara itu, Ketua Yayasan SPPG Cibungur Indah Arifin ketika coba dikonfirmasi. Mengaku belum mau memberikan jawaban karena sedang lemas.

“Masih lemas keneh…lagi fokus dulu…perlu konsentrasi. Nanti d kabaran,” singkatnya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sumberberita : liputan6.com/pojoksatu.id

Pengurus KKMI Karawang Dikukuhkan, Kepala Kemenag: Madrasah Harus Jadi Pilihan Utama Masyarakat

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Kemenag Karawang menggelar apel pagi di halaman Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karawang dipadukan dengan pengukuhan Pengurus Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah (KKMI) Kabupaten Karawang periode 2025–2028,Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Karawang, H. Sopian, menyampaikan ucapan selamat kepada para pengurus KKMI yang telah terpilih dan dikukuhkan secara resmi. Ia berharap para pengurus dapat bekerja dengan semangat untuk memajukan madrasah di Kabupaten Karawang.

“KKMI bukan organisasi baru, tetapi sudah lama hadir sebagai mitra Kemenag dalam upaya memajukan madrasah, khususnya di Karawang,” ujar H. Sopian.

Ia menekankan bahwa slogan “Madrasah Hebat Bermartabat,Madrasah Maju,Bermutu dan Mendunia” bukan sekadar semboyan, melainkan harus menjadi semangat kerja nyata bagi seluruh pengurus KKMI.

Lebih lanjut, H. Sopian menyampaikan bahwa organisasi guru madrasah tidak hanya mengurus siswa, tetapi juga lembaga dan tenaga pendidik. Oleh karena itu, peran KKMI sangat penting dalam menjaga kualitas dan eksistensi madrasah di tengah tantangan zaman.

“Saya titip agar madrasah tidak kalah bersaing dengan lembaga pendidikan lain. Kita harus buktikan bahwa madrasah bisa eksis dan berkembang di bumi Karawang,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan optimismenya bahwa dengan kepengurusan KKMI yang baru, madrasah akan semakin maju dan menjadi pilihan utama masyarakat. Hal ini telah terbukti dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap madrasah.

Sebagai bentuk dukungan, Dalam waktu dekat Kemenag Karawang akan mengadakan kegiatan peningkatan SDM seperti seminar “Deep Learning” untuk guru madrasah di Karawang. Kegiatan ini dirancang agar berjenjang dan menghadirkan narasumber yang kompeten.

Di akhir sambutannya, H. Sopian berpesan kepada seluruh pengurus KKMI agar mengutamakan komunikasi dan koordinasi dengan Kasi Penmad, Pengawas dan Kepala Kantor. Ia berharap tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta menjaga marwah KKMI dan madrasah.

“Pengelola madrasah harus tetap semangat dan tidak kalah dengan sekolah umum,” tutup H. Sopian.

Lapas Karawang Tegaskan Komitmen Berantas Halinar Lewat Penandatanganan Nasional

0

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Petugas Lapas Kelas IIA Karawang mengikuti kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Narkoba, Handphone, dan Barang Terlarang (Halinar) di lingkungan Pemasyarakatan secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (20/10).

Kegiatan ini terpusat di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jakarta dan diikuti secara serentak oleh seluruh jajaran Pemasyarakatan di Indonesia, meliputi 33 Kantor Wilayah dan 627 UPT Pemasyarakatan.

Acara diawali dengan penandatanganan komitmen oleh Dirjen Pemasyarakatan, Drs. Mashudi, bersama para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjenpas. Selanjutnya, dilakukan penandatanganan serentak oleh seluruh Kanwil dan UPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk Lapas Karawang, yang disaksikan langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan beserta jajaran.

Dalam sambutannya, Dirjen Pemasyarakatan menegaskan pentingnya komitmen seluruh insan Pemasyarakatan untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas.

“Penandatanganan ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan wujud nyata tekad dan tanggung jawab kita untuk menjadikan Pemasyarakatan bersih dari narkoba, bebas dari handphone dan barang terlarang. Integritas harus menjadi napas kita dalam bekerja,” tegas Mashudi.

Ia menambahkan bahwa pemberantasan Halinar adalah bagian penting dari upaya memperkuat sistem pengamanan dan pembinaan di Lapas, Rutan, LPKA, serta Bapas.

“Kita tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan. Pemasyarakatan harus menjadi lingkungan yang aman, tertib, dan bermartabat,” ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Karawang, Christo Toar, menyampaikan dukungannya terhadap gerakan nasional pemberantasan Halinar yang digagas Ditjen Pemasyarakatan.

“Kami di Lapas Karawang berkomitmen penuh mendukung langkah tegas Dirjen Pemasyarakatan. Pemberantasan Halinar adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga marwah institusi dan memastikan Lapas menjadi tempat pembinaan yang bersih dan berintegritas,” ujar Christo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Lapas Karawang akan terus memperkuat langkah pengawasan dan meningkatkan kedisiplinan petugas agar komitmen yang telah ditandatangani benar-benar terwujud di lapangan.