KARAWANG, KARAWANGEXPOSE.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang berkomitmen mendukung upaya nasional dalam memperluas akses keuangan guna memperkuat ekosistem ekonomi daerah, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, menuturkan bahwa pemerintah daerah saat ini tengah berupaya memperluas akses keuangan hingga tingkat nasional melalui peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.

“Kita perlu memastikan masyarakat di daerah memiliki akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM, untuk menumbuhkan ekosistem ekonomi lokal,” ujar Bupati Aep, Sabtu (18/10/2025).

Bupati Aep menjelaskan, Pemkab Karawang telah mengikuti rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka membahas peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

“Rapat koordinasi yang kami hadiri merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan OJK, yang diharapkan menjadi kunci dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional dan transparan,” katanya.

Menurutnya, Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Tahun 2025 yang digelar oleh OJK menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta membuka ruang lebih luas bagi pelaku UMKM di daerah untuk mengembangkan usahanya.

“Hasil rakornas itu kami harap bisa memperkuat kebijakan inklusi keuangan di Karawang, membuka peluang pembiayaan bagi pelaku UMKM, serta memperluas literasi keuangan bagi masyarakat. Jika itu terwujud, maka pengelolaan keuangan di tingkat lokal dapat berkontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi nasional,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Aep menegaskan bahwa kemudahan akses keuangan merupakan peluang besar bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang dimulai dari daerah.

“Peningkatan akses keuangan bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi kesempatan yang sama bagi semua warga untuk mencapai kecukupan finansial dan kesejahteraan,” pungkasnya.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM  – Polemik kepengurusan masjid Agung atau Masjid Syech Quro Karawang kembali mencuat. Persoalan ini kembali muncul setelah Kasie Bina Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Karawang, Chasmita mengeluarkan pernyataan di media massa, jika SK DKM Masjid dibawah kepemimpinan KH. Ujang Mashuri ilegal atau tidak sah, karena SK sudah dicabut oleh DMI Provinsi Jawa Barat.

Dewan Penasehat DKM Masjid Agung Karawang, H. Asep Agustian, SH. MH mengaku sangat menyesalkan pernyataan pejabat Kemenag yang membuat gaduh dan menimbulkan keresahan di kalangan jamaah Masjid Agung.

Sehingga ia menegaskan agar pernyataan Casmita bisa dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukan SK pembatalan/pencabutan kepengurusan DKM Masjid Agung dari Pengurus Wilayah (PW) DMI Jawa Barat.

Karena ditegaskannya, ia mengaku sudah berkomunikasi dengan PW DMI Jabar yang menyatakan tidak pernah mencabut atau membatalkan SK kepengurusan DKM Masjid Agung yang diterbitkan pada 22 Februari 2025.

“Emang ada SK barunya?. Emang ada SK pencabutannya?. Saya minta Casmita mempertanggungjawabkan pernyataanya di media massa yang membuat gaduh para jamaah Masjid Agung ini,” tuturnya, Jumat (17/10/2025).

Disindir Asep Agustian, sebagai pejabat seharusnya Casmita mengerti hukum, jika pencabutan atau SK DKM Masjid Agung harus melalui proses gugatan di pengadilan.

“Casmita seharusnya bisa menetralisir suasana, bukan malah menambah gaduh dan akhirnya membuat kecemasan di kalangan jamaah Masjid Agung. Jangan asal ngomong SK DKM Masjid Agung tidak sah. Emang dia hakim pengadilan yang bisa memvonis?,” katanya.

Kepengurusan Masjid Agung Tandingan

Asep Agustian juga menyingung beberapa pihak yang tidak suka dengan kepengurusan DKM Masjid Agung. Ia mempersilahkan kepada pihak-pihak tersebut untuk melakukan gugatan ke pengadilan.

“Saya akan menerima jika keputusannya dari pengadilan. Seharunya kalau mereka mau masuk kepengurusan, ya tinggal ngomong baik-baik saja. Kenapa harus membuat kepengurusan tandingan. Kok masjid dipolitisir dan dibuat tandingan. Ingat, masjid itu bukan arena gengsi. Ini tempat orang beribadah,” katanya.

Apakah Kemenag Berafiliasi?

Disinggung apakah Casmita diduga berafiliasi terhadap pihak-pihak yang membuat kepengurusan Masjid Agung tandingan?, menjawab pertanyaan ini Asep Agustian menegaskan tidak ingin menduga-duga.

Tetapi yang jelas pernyataan Casmita telah membuat gaduh dan membuat ketidaknyamanan jamaah Masjid Agung.

“Saya tidak tahu itu. Tetapi kenapa dia berani sekali ngomong seperti itu (SK DKM Masjid Agung tidak sah). Padahal seharusnya seorang pejabat itu bisa menetralisir suasana. Apalagi di dalam SK DKM Masjid Agung ada nama Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh sebagai Pembina Masjid Agung,” katanya.

“Tapi yang pasti kalau seperti ini, pernyataan Casmita jelas terkesan mengadu domba jamaah, membuat gaduh umat. Mengganggu ketenangan dan kenyamaan jamaah. Karena nanti muncul riak-riak orang bertanya ada apa dengan Masjid Agung,” tandanya.

Pernyataan Lengkap Casmita yang Membuat Gaduh Jamaah

Dilansir dari Onedigienews.com, Kasie Bina Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Karawang, Chasmita, menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan DKM yang dikeluarkan oleh Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Barat adalah ilegal atau tidak sah.

Menurut Chasmita, SK yang menunjuk KH. Ujang Mashuri sebagai ketua DKM tersebut bahkan telah dibatalkan atau ditarik oleh DMI Provinsi Jawa Barat sendiri.

Penegasan ini muncul menyusul keluhan dari sejumlah jamaah masjid agung terkait adanya kepengurusan ketua DKM yang lain, padahal menurut mereka KH. Ujang Masruri adalah ketua DKM yang sah berdasarkan SK DMI.

Menanggapi hal itu, Chasmita menjelaskan bahwa persoalan ini bermula setelah masa kepengurusan DKM yang lama habis, yang menyebabkan kekosongan atau jeda yang cukup lama. Kondisi ini menimbulkan kebingungan di kalangan jamaah, khususnya para pengurus masjid.

Menyikapi situasi tersebut, tokoh agama dan masyarakat setempat membentuk kepanitiaan dan mengajukan usulan nama-nama calon pengurus DKM Masjid Agung yang baru, termasuk ketua, sekretaris, dan bendahara, kepada Kantor Kemenag Karawang.

Kemenag Karawang kemudian menindaklanjuti usulan tersebut dengan melayangkan surat rekomendasi kepada Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, mengingat Masjid Agung merupakan masjid yang kewenangannya berada di bawah naungan pemerintah daerah. Bupati kemudian menunjuk ketua DKM Masjid Agung yang baru dan mengeluarkan SK bupati yang menetapkan kepengurusan baru DKM Masjid Agung.

“Jadi kewajiban kami hanya menerima aspirasi dari jamaah kemudian menerbitkan surat rekomendasi,” ujar Chasmita, Kamis (16/10/2025).

Bupati Karawang mengeluarkan dua surat keputusan, yaitu SK penetapan status Masjid Agung sebagai Masjid Kabupaten dan SK pengesahan susunan pengurus DKM Masjid Agung.

Chasmita menambahkan bahwa dalam masa kekosongan kepengurusan DKM Masjid Agung, DMI Provinsi Jawa Barat sempat membentuk DKM sementara (demisioner). Namun, secara regulasi, kepengurusan DKM ini dianggap tidak sah.

“Memang DMI itu perhatiannya ke masjid. Tapi DMI adalah lembaga independen yang tidak punya kewenangan secara regulasi mengeluarkan SK,” jelasnya.

Chasmita juga mengungkapkan bahwa sebelum SK Bupati dikeluarkan, DMI telah mengakui kesalahannya dan menarik SK yang dikeluarkan sebelumnya.

Ia menyayangkan, panitia bentukan DMI yang seharusnya sejak awal berkoordinasi dengan Kemenag terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan.

“Tentu kalau mereka datang ke kami, pasti kami beri saran dan masukan, harus seperti apa tahapannya,” pungkasnya.***

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Dalam upaya memperkuat kesadaran hukum di bidang ketenagakerjaan, Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) bersama DPC ASPHRI Karawang, dan didukung oleh Andal serta Bank Woori Saudara (BWS), menyelenggarakan kegiatan Seminar dan Diskusi Panel Hukum Ketenagakerjaan 2025 dengan tema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penegakan Hukum Desk Ketenagakerjaan Polri.”

Acara ini digelar pada Kamis, 16 Oktober 2025, bertempat di Brits Hotel Karawang, dimulai pukul 11.00 hingga 16.30 WIB.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten di bidang hukum dan ketenagakerjaan, di antaranya:

Dr. Yosminaldi, S.H., M.M. — Ketua Umum ASPHRI 2024–2027, Dosen & Wakil Ketua FKLPID Jawa Barat. Beliau merupakan tokoh dari unsur Asosiasi HR sekaligus Ketua Umum ASPHRI periode 2024–2027 yang aktif sebagai dosen dan pengamat ketenagakerjaan.

Dr. Anwar Budiman, S.E., S.H., M.M., M.H. — Koordinator Jabar dan Ketua Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI), Dosen UNKRIS & HR General Manager. Beliau mewakili unsur Advokasi & Akademisi dalam forum ini.

Kompol H. Iis Puspitasi, S.H., M.H. — Kapolsek Telukjambe Barat Kabupaten Karawang, yang memberikan perspektif penegakan hukum dari sisi kepolisian.

Sutrisno Suratman, S.S., S.H., M.H. — Ketua DPC ASPHRI Karawang, HRD & GA Manager, mewakili unsur Praktisi HR, sekaligus bertindak sebagai tuan rumah acara.

Rikes Wahyudi, S.H. — bertugas sebagai moderator dalam kegiatan ini.

Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai unsur praktisi hukum dan sumber daya manusia dari 50 perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang, dengan total peserta mencapai 45 orang.

Adapun perihal penting yang menjadi fokus pembahasan dalam seminar ini meliputi: eksploitasi tenaga kerja termasuk pekerja anak dan buruh migran, persoalan upah minimum serta tindak pidana akibat pesangon yang tidak dibayarkan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta “union busting” atau pemberangusan serikat pekerja.

Dalam sambutannya sebagai Keynote Speaker, Ketua Umum ASPHRI Dr. Yosminaldi, S.H., M.M. menegaskan pentingnya kejelasan kewenangan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan agar tidak terjadi tumpang tindih antar lembaga.

“Kepolisian memiliki tugas pokok menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun urusan ketenagakerjaan merupakan ranah Kementerian dan Dinas Ketenagakerjaan. Jangan sampai terjadi tumpang tindih (overlapping),” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPC ASPHRI Karawang Sutrisno Suratman, S.S., S.H., M.H., dalam laporannya sebagai tuan rumah, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, termasuk Pak Syuhada yang telah memfasilitasi media serta sponsorship PT Andal dan PT BWS.

Sutrisno mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 45 peserta dari 50 perusahaan di wilayah Kabupaten Karawang. Menurutnya, “Desk Ketenagakerjaan” yang diluncurkan sejak Januari lalu masih belum sepenuhnya dipahami oleh para praktisi HR di lapangan.

“Para HR di perusahaan perlu lebih memahami mekanisme Desk Ketenagakerjaan yang baru ini. Kita harapkan, setiap persoalan ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat tanpa harus sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya peran praktisi HR dalam menciptakan komunikasi yang baik antara pekerja dan pengusaha.

“Teman-teman praktisi HR harus menjadi penggerak dalam menumbuhkan semangat dialog dan pendekatan persuasif di perusahaan masing-masing,” tambahnya.

Kegiatan ilmiah ini diharapkan menjadi wadah edukasi bagi para praktisi hukum, pengusaha, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami serta menerapkan aturan hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan.

Menariknya, panitia menyematkan kutipan inspiratif di bagian bawah publikasi kegiatan ini:

“Barang siapa yang keluar mencari ilmu dan ia berniat untuk mengambil manfaat darinya walau sedikit, ilmu yang dicarinya akan memberinya kemuliaan.”

Dengan semangat tersebut, penyelenggara berharap kegiatan ini menjadi ruang bertukar gagasan serta memperkuat sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum dalam menegakkan keadilan ketenagakerjaan di Indonesia. (*)