KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM — Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan tata kelola ketenagakerjaan di Indonesia, PT Andal Software Sejahtera turut berpartisipasi sekaligus menjadi sponsor utama dalam kegiatan Seminar dan Diskusi Panel DPC ASPHRI Karawang, yang berlangsung di Brits Hotel Karawang, Kamis (16/10/2025).

Perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang teknologi sumber daya manusia ini dikenal sebagai pengembang sistem Human Resource Management System (HRMS) yang banyak digunakan oleh perusahaan nasional maupun multinasional di Indonesia.

Kehadiran Andal Software dalam seminar ini menjadi bentuk nyata komitmen perusahaan untuk mendorong dunia HR agar beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi proses kerja.

Hal tersebut disampaikan oleh Welly Rosianty, Customer Experience Division Head PT Andal Software Sejahtera.

“Kami percaya peran HR bukan hanya administratif, tapi strategis. Melalui teknologi yang tepat, perusahaan bisa mengubah kerja keras menjadi kerja cerdas. Dukungan kami pada acara ASPHRI ini adalah wujud komitmen untuk memperkuat profesionalisme praktisi HR di era digital,” ujar Welly.

Lebih lanjut, Welly menjelaskan bahwa semangat “Ubah Kerja Keras Jadi Kerja Cerdas” merupakan filosofi Andal Software dalam menghadirkan solusi digital yang efisien dan berdampak nyata bagi dunia kerja.

Melalui berbagai sistem seperti payroll automation, attendance management, dan performance analytics, Andal Software membantu perusahaan mempercepat proses operasional HR, meminimalkan kesalahan manual, serta membuka ruang bagi pengambilan keputusan berbasis data.

“Dengan sistem yang terintegrasi, HR tidak lagi disibukkan dengan pekerjaan administratif yang repetitif. Mereka bisa fokus pada strategi pengembangan talenta dan penciptaan budaya kerja yang produktif,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, pihak panitia ASPHRI Karawang menyampaikan apresiasi atas dukungan Andal Software yang turut menyukseskan kegiatan seminar bertema “Desk Ketenagakerjaan Polri dan Implikasinya terhadap Dunia Ketenagakerjaan Nasional”, yang menghadirkan Ketua Umum ASPHRI Dr. Yosminaldi, SH, MM sebagai pembicara utama.

Acara ini dihadiri oleh puluhan praktisi HRD senior dari berbagai perusahaan di Karawang dan sekitarnya.

Acara ini turut disupport oleh Teraspasundan Group sebagai media pemberitaan dan TerasTv sebagai media live streaming yang berperan dalam mendukung penyebarluasan informasi serta publikasi.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Pengusaha sekaligus aktivis Karawang, Asep Irawan Syafei atau yang akrab disapa Kang Ais, melontarkan kritik tajam terhadap lambannya penanganan laporan polisi yang ia buat sejak Juni 2025 serta munculnya isu dugaan aliran dana Rp150 juta terkait kasus oknum di PT FCC yang kini ditangani Polres Karawang.

Dalam unggahan facebook pribadinya, Kang Ais mengungkapkan kekecewaan mendalam atas kinerja aparat penegak hukum di daerahnya. Ia menilai, progres laporan polisi miliknya dengan nomor LP/B/754/VI/2025/SPKT/Polres Karawang, yang telah berjalan hampir empat bulan, masih mandek tanpa hasil yang jelas.

“Jujur saya kecewa terhadap kinerja oknum Polres Karawang. Apakah saya harus bayar? Apakah saya harus telepon sahabat-sahabat saya yang sudah jadi jenderal polisi?” ujarnya dengan nada kecewa.

Kang Ais juga menyoroti kasus dugaan keterlibatan oknum PT FCC yang kini ramai dibicarakan publik. Isu adanya dugaan aliran dana sebesar Rp150 juta kepada sejumlah pihak termasuk oknum LSM, menurutnya, telah menjadi bola liar yang berpotensi mencoreng wibawa penegakan hukum di Karawang.

“Terlepas benar atau tidak soal dana Rp150 juta itu, isu ini jadi preseden buruk bagi proses penegakan hukum dan mencederai harga diri urang Karawang,” tegasnya.

Ia menegaskan, persoalan PT FCC seharusnya menjadi momentum bagi aparat dan perusahaan untuk bersikap transparan serta adil dalam memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal Karawang.

“Kami hanya ingin perusahaan di Karawang menghargai warga lokal, memberi kesempatan kerja yang layak. Itu saja. Karena harga diri urang Karawang tidak bisa dinilai dengan uang,” lanjut Kang Ais.

Sebagai bagian dari keluarga besar kepolisian, Asep berharap Polres Karawang segera bertindak cepat dan tegas untuk menuntaskan kasus-kasus yang kini disorot publik agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi tetap terjaga.

“Saya berharap Polres Karawang bertindak cepat dan tegas. Ini momentum penting menjaga kepercayaan publik terhadap kepolisian,” tutupnya.

Di akhir pesannya, Kang Ais mengingatkan pentingnya mencari rezeki secara halal tanpa harus bermain-main dengan uang kotor.

“Yuk, cari duit yang halal saja. Walau capek keluar kota, pulang larut malam, tapi rezekinya berkah dan tenang dinikmati,” tulisnya menutup pesan reflektifnya. (*)

BANDUNG,  KARAWANGEXPOSE.COM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menggelar kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Scabies bagi Kepala UPT dan petugas kesehatan dari Lapas, Rutan dan LPKA se-Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Aula Kanwil Ditjenpas Jabar, Arcamanik, Bandung.

Sosialisasi ini dilaksanakan dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN II) yang diikuti oleh Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Christo Toar, sebagai bagian dari proyek perubahan yang berfokus pada peningkatan layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, menegaskan pentingnya pengendalian penyakit scabies secara menyeluruh di lingkungan pemasyarakatan.

“Scabies disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabiei yang mudah menular melalui sentuhan dan pakaian. Kondisi overkapasitas di lapas dan rutan mempercepat penyebarannya. Karena itu, pengendalian harus dilakukan secara terintegrasi melalui eradikasi, pencucian pakaian dengan sistem laundry, penerapan pola hidup bersih, serta pengobatan serentak menggunakan obat sesuai standar Kepdirjenpas Nomor PAS-31.PK.01.07.01 Tahun 2016,” ujar Kusnali.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa prinsip dasar pemasyarakatan harus selalu dipegang teguh.

“Negara tidak boleh membuat warga binaan menjadi lebih buruk dari sebelum dijatuhi pidana. Jangan sampai mereka masuk dalam keadaan sehat, tetapi keluar membawa penyakit. Kesehatan adalah hak dasar warga binaan, dan pemenuhannya menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Kusnali juga menyampaikan bahwa Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan tingkat paparan scabies tertinggi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat hunian di lapas dan rutan. Karena itu, langkah preventif dan pengendalian terpadu menjadi prioritas utama di seluruh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Dalam kesempatan yang sama, Kalapas Karawang, Christo Toar, selaku peserta PKN II sekaligus penggagas proyek perubahan ini, menekankan pentingnya kesadaran kolektif terhadap kesehatan lingkungan pemasyarakatan.

“Kesehatan warga binaan adalah tanggung jawab kita bersama. Scabies memang bukan penyakit yang mematikan, tapi dampaknya besar terhadap kenyamanan dan martabat manusia. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan setiap penghuni pemasyarakatan hidup di lingkungan yang bersih, sehat, dan manusiawi,” ungkap Christo.

Sosialisasi ini menggarisbawahi empat kunci utama dalam pengendalian scabies di lingkungan pemasyarakatan, yakni komitmen penuh seluruh jajaran, deteksi dini, pengobatan terkoordinasi, dan pengelolaan lingkungan yang higienis.

Dengan pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan seluruh satuan kerja Pemasyarakatan di Jawa Barat dapat mewujudkan lingkungan hunian yang bersih, sehat, dan bebas dari penyakit menular, sejalan dengan semangat reformasi pemasyarakatan yang berkeadilan dan manusiawi.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Karawang resmi membentuk Koperasi Wartawan IWO Indonesia DPD Karawang “Pena Karya Sejahtera”, dalam rapat yang digelar pada Rabu, 15 Oktober 2025, di Sekretariat IWOI Karawang, Perum Jasmine Village Melbourne Cluster A11 Karawang, yang di hadiri oleh para pengurus IWOI dan perwakilan dari setiap koordinator wilayah.

Langkah ini menjadi tonggak penting bagi insan pers Karawang dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan profesionalisme wartawan di era digital.

Koperasi tersebut dibentuk dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:

Dewan Penasehat: Dr. NR. Icang Rahardian, S.H., M.H., S.AK., M.PD.,

Dewan Pembina: H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H.

Dewan Pengawas: Syuhada Wisastra

Ketua Koperasi: H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., M.H.Kes

Sekretaris I: Amrini Handayani

Sekretaris II: Ismail

Bendahara: Arini Yanti Mala

Wakil Ketua: Nababan

Koordinator Administrasi dan Digital: Sazim Zein

Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, menyatakan bahwa pembentukan koperasi ini merupakan bentuk nyata komitmen organisasi dalam memperkuat kesejahteraan dan kemandirian wartawan.

“Selama ini wartawan sering dipandang hanya dari sisi profesinya. Melalui koperasi ini, kami ingin membuktikan bahwa wartawan juga mampu mandiri secara ekonomi, mengelola usaha bersama, dan saling membantu dalam koridor profesional,” ujar Syuhada.

Ia menambahkan, koperasi ini diharapkan menjadi wadah sinergi antarsesama anggota IWOI, terutama dalam mengelola kegiatan ekonomi kreatif, media, serta layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Koperasi terpilih, H. Emed Tarmedi, A.Md.Kep., S.KM., M.H.Kes., menyampaikan rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan oleh anggota IWOI Karawang.

“Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah membangun sistem koperasi yang transparan, profesional, dan modern. Kami ingin koperasi ini bukan hanya menjadi wadah simpan pinjam, tetapi juga pusat pemberdayaan dan pelatihan ekonomi produktif bagi wartawan,” ujarnya.

Ia menegaskan, koperasi akan membuka peluang usaha di bidang media, percetakan, jasa digital, dan pariwisata, yang seluruhnya diarahkan untuk memperkuat ekonomi anggota dan organisasi.

Dalam kesempatan itu, H.Emed Tarmedi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., atas dukungan dan perhatiannya terhadap terbentuknya koperasi ini.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan bagi terbentuknya koperasi ini. Dukungan beliau menjadi semangat bagi kami untuk menghadirkan koperasi yang benar-benar bermanfaat, mandiri, dan berdaya saing,” ungkapnya.

“Ke depan, kami juga akan membangun kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, baik dari kalangan swasta maupun pemerintah, agar koperasi ini benar-benar mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan anggota dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelaanya.

Dewan Penasehat Koperasi, sekaligus Ketua Umum IWO Indonesia, Dr. NR. Icang Rahardian, S.H., M.H., memberikan apresiasi atas langkah DPD Karawang yang dinilai selaras dengan visi nasional IWOI dalam menciptakan wartawan yang berdaya secara ekonomi.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif DPD Karawang. Koperasi wartawan ini adalah bentuk aktualisasi dari semangat kemandirian. Wartawan yang kuat adalah wartawan yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada kepentingan ekonomi pihak lain,” tegas Icang.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional, transparan, dan berbasis digital agar menjadi model bagi DPD IWOI di daerah lain.

Sementara itu, Dewan Pembina Koperasi, H. Endang Sodikin, S.Pd.I., S.H., M.H., yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Karawang, menilai pembentukan koperasi wartawan sebagai langkah strategis yang patut didukung.

“Koperasi ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga wadah menjaga marwah profesi wartawan. Saya berharap koperasi ini bisa tumbuh sehat, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi seluruh anggotanya,” ujar Endang.

Ia menambahkan, DPRD Karawang akan terus mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk kalangan pers, selama dijalankan secara profesional dan sesuai aturan.

Dengan terbentuknya Koperasi Wartawan IWOI DPD Karawang “Pena Karya Sejahtera”, organisasi ini berkomitmen menjadikan koperasi sebagai pilar ekonomi jurnalis di Karawang.

Langkah ke depan, pengurus akan menyiapkan proses legalitas melalui akta notaris dan pendaftaran resmi ke Dinas Koperasi serta membentuk unit-unit usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota.