KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM –  Kebijakan Bupati Karawang terkait larangan operasional truk PT Jui Shin pada pukul 07.00-19.00 WIB, yang hanya memperbolehkan truk beroperasi pada malam hari (pukul 19.00-05.00 WIB), kecuali hari Minggu dan libur nasional, kembali menjadi sorotan. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap keluhan warga terkait aktivitas truk yang mengganggu dan membahayakan di Jalan Raya Badami-Loji.

Sebelumnya, Camat Pangkalan, Catur Teguh Imam Sugiarto, juga sempat viral di media sosial karena ketegasannya dalam menertibkan truk-truk yang beroperasi di wilayahnya, terutama yang melayani PT Jui Shin. Tindakan ini dilakukan setelah seorang pelajar nyaris tertabrak truk pada September 2025.

Namun, kini Catur Teguh Imam Sugiarto kembali menjadi perbincangan setelah akun Instagram @pesonajalan_lojikrw mengunggah foto dengan tulisan “DICARI CAMAT KEC. PANGKALAN” pada Sabtu, 9 Agustus 2025.

Unggahan tersebut mempertanyakan keberadaan camat yang dulu tegas menindak truk PT Jui Shin sebelum adanya aturan jam operasional.

Dalam unggahan yang sama, akun tersebut juga memposting foto truk-truk pengangkut batu kapur yang melanggar aturan pada Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 07.07 WIB di Desa Tamanmekar, Kecamatan Pangkalan.

Postingan ini pun mendapat banyak komentar dari netizen yang meminta admin @pesonajalan_lojikrw untuk mencari keberadaan Camat Pangkalan.

Beberapa komentar netizen antara lain:

– Akun @barong1910: “Camat eta nu pernah nga hukum saya sitah lumpat 3 kuriling di bumi perkemahan,,pedah teu disiplin,, tah ayeuna loba mobil teu disiplin waktu, gera hukum atuh pak camat”

– Akun @dikchaw17: “Aturan hanya aturan, tak ada penindakan bahkan dishub yg harusnya menindak sesuai perda dan aturan malah hanya ngopi santuy di warung padahal tenda yg di buat itu buat dia bertugas minimal berdiri dari pagi buta Sampai jam 8 pagi silih berganti menindak mobil2 besar yg akan melintas ke arah jalan Pangkalan loji”

Hingga berita ini diturunkan, upaya menghubungi Camat Pangkalan masih terus dilakukan. Sementara itu, Bupati Karawang juga menjajaki kemungkinan jalur alternatif melalui Kabupaten Bekasi untuk mengatasi masalah ini di kemudian hari.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Kawasan terpadu District East di Karawang kembali mencuri perhatian publik. Hasil kolaborasi antara True Land dan AlfaLand Group ini secara resmi mengumumkan pengembangan area komersial terbaru berupa ruko eksklusif dengan pemandangan danau (lake view). Kehadiran ruko ini menjadi langkah penting dalam memperluas fasilitas kawasan sekaligus mempertegas posisi District East sebagai destinasi hunian, bisnis, dan investasi paling prospektif di Karawang Timur.

Dua Tipe Ruko: Ion Terrace dan Clarke Quay

District East menghadirkan dua tipe ruko yang berbeda karakter, yakni Ion Terrace dan Clarke Quay.

Tipe Ion Terrace dirancang menghadap langsung ke Jalan Lingkar Tanjungpura Karawang, memberikan keuntungan maksimal bagi pelaku usaha yang mengutamakan visibilitas tinggi serta akses mudah bagi pelanggan.

Sementara itu, tipe Clarke Quay menawarkan suasana yang lebih eksklusif dengan posisi strategis menghadap langsung ke danau, menghadirkan pengalaman waterfront lifestyle yang memadukan konsep bisnis dan rekreasi. Ruko tipe ini menjadi yang pertama di Karawang dengan konsep waterfront, menjadikannya ikon baru dalam lanskap properti komersial daerah ini.

Respons terhadap Pertumbuhan Ekonomi Karawang

Pembangunan kawasan ruko di District East merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan ruang usaha dan investasi yang terus meningkat di Karawang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat, didukung oleh kehadiran kawasan industri dan populasi pekerja yang besar, membuat permintaan terhadap fasilitas komersial modern semakin tinggi.

Group Chief Operating Officer District East, Harris Aison, menegaskan bahwa pengembangan area komersial ini merupakan bagian dari visi besar dalam menciptakan kawasan terpadu yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui pembangunan ruko di District East, kami ingin menghadirkan ruang usaha yang produktif, modern, dan nyaman. Kawasan ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Karawang serta mampu mendukung aktivitas bisnis para pelaku usaha,” ujarnya.

Destinasi Lifestyle dan Bisnis Modern

Dengan mengusung konsep “Work–Leisure Balance”, ruko District East tidak hanya berfungsi sebagai tempat usaha, tetapi juga menjadi destinasi gaya hidup bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya. Suasana tepi danau yang asri, ruang terbuka yang luas, serta potensi traffic tinggi menjadikan kawasan ini sangat ideal untuk berbagai jenis bisnis seperti kafe, restoran, butik, retail modern, hingga coworking space.

Direktur Marketing True Land, Jonson Lim, menambahkan bahwa lokasi strategis District East di jalur utama Karawang Timur menjadi nilai tambah tersendiri bagi investor dan pelaku bisnis.

“Ruko di District East menggabungkan desain modern dengan konsep visioner. Potensi investasinya sangat kuat, baik untuk pelaku usaha yang ingin berkembang maupun investor yang mencari pertumbuhan nilai jangka panjang,” jelasnya.

Jonson Lim juga didampingi oleh Leo Yulianto Sutomo dan Angela Salomonsz, keduanya Sales Manager District East, dalam memperkenalkan konsep dan prospek pengembangan ruko tersebut.

Ikon Komersial Baru di Karawang Timur

Dengan posisi strategis, aksesibilitas yang mudah, serta konsep waterfront yang unik, ruko Ion Terrace dan Clarke Quay diproyeksikan menjadi ikon komersial baru di Karawang. Kehadirannya diharapkan tidak hanya memperkuat ekosistem bisnis lokal, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

District East optimistis kawasan ini akan menjadi magnet investasi baru, tempat ideal bagi pengusaha, kreator, dan investor yang ingin menjadi bagian dari pertumbuhan pesat Karawang — kota yang kian menegaskan diri sebagai pusat bisnis dan hunian masa depan di Jawa Barat.

(*)

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Wajah baru tampak di sisi barat Kabupaten Karawang. Sebuah jembatan megah kini menjadi ikon baru yang menghubungkan kawasan hunian Parkland Podomoro dengan jantung kota Karawang. Tidak hanya memperindah tata ruang, Parkland Bridge juga membuka jalur alternatif dari arah Tol Karawang Barat langsung menuju Alun-alun Karawang.

Peresmian jembatan tersebut dilakukan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE, bersama President Director Agung Podomoro Land, Bacelius Ruru, pada Jumat (10/10/2025).

Jembatan ini membentang dari pintu barat kawasan Parkland Podomoro Karawang, tepatnya di area Patung Kuda, menuju sisi timur arah pusat kota. Keberadaannya mempermudah mobilitas warga, mempersingkat waktu tempuh dari arah Interchange Tol Karawang Barat tanpa harus memutar jauh melewati flyover pabrik es.

“Alhamdulillah, hari ini Jembatan Parkland Podomoro resmi bisa digunakan. Masyarakat kini memiliki akses baru yang lebih cepat dan efisien menuju pusat kota,” ujar Bupati Aep dalam sambutannya.

Pembangunan Parkland Bridge menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Infrastruktur ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan hunian modern seluas 130 hektare milik Agung Podomoro Land, namun manfaatnya meluas hingga ke masyarakat di luar kawasan.

Menurut Bupati Aep, kolaborasi seperti ini menunjukkan bagaimana pembangunan bisa membawa dampak positif bagi warga. “Kami mengapresiasi kontribusi Parkland Podomoro. Semoga jembatan ini membuka akses ekonomi baru dan mempercepat pertumbuhan kawasan barat Karawang,” ujarnya.

Meski beberapa bagian kawasan masih dalam proses penyempurnaan, kehadiran Parkland Bridge menandai langkah maju dalam tata kota Karawang yang semakin terintegrasi, modern, dan ramah mobilitas.

Kini, setiap kendaraan yang melintas di atas Parkland Bridge bukan hanya menyeberangi sungai atau jalan — tetapi juga menandai kemajuan, bahwa pembangunan adalah tentang mendekatkan jarak antarwarga dan mempercepat kehidupan.

(*)

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Di tengah euforia persiapan beroperasinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rengasdengklok pada awal Januari 2026 mendatang, sorotan tajam muncul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Meskipun sejumlah kerugian negara telah dikembalikan ke kas daerah, temuan BPK ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas proyek dan potensi adanya niat korupsi yang terungkap “keburu” oleh pemeriksaan.

Pembangunan fasilitas kesehatan senilai Rp247,4 miliar ini, yang dilaksanakan oleh PT PP sejak 14 November 2023, diharapkan menjadi solusi peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Karawang Utara.

Acara soft opening bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang mengapresiasi arsitektur modern bangunan tersebut. Namun, kemegahan ini sedikit tercoreng oleh laporan BPK.

BPK RI menemukan beberapa penyimpangan signifikan dalam proyek RSUD Rengasdengklok, di antaranya:

– Pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp774.331.667,00.

– Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp267.302.572,00.

– Harga satuan beberapa item pekerjaan baru dalam adendum kontrak lebih tinggi dari seharusnya sebesar Rp234.675.931,00.

– Hasil pengujian kualitas material pada beberapa item tidak sesuai standar senilai Rp26.341.784,00.

– Kelebihan pembayaran akibat selisih harga satuan atas perubahan merek dalam adendum kontrak sebesar Rp246.011.380,00.

Total potensi kerugian negara yang teridentifikasi mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. BPK mencatat bahwa penyedia, PT PP dan CV Azz, telah menyetorkan kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp862.139.667,00 ke kas daerah. PT PP mengembalikan Rp774.331.667,00, sementara CV AZZ menyetor Rp87.808.000,00.

Meskipun pengembalian dana telah dilakukan, para pengamat hukum dan integritas publik menegaskan bahwa tindakan ini tidak serta-merta menghilangkan indikasi niat korupsi atau pelanggaran hukum yang mungkin terjadi.

“Pengembalian uang setelah temuan BPK justru menguatkan dugaan bahwa ada upaya untuk mengambil keuntungan tidak sah, dan baru dikembalikan setelah ‘terciduk’ atau ‘keburu diuji petik’ oleh auditor,” ujar Tatang Obet, salah seorang pemerhati Karawang.

“Niat jahat atau penyalahgunaan wewenang itu sudah ada sejak awal, pengembalian hanya upaya mitigasi risiko setelah ketahuan.” Katanya.

BPK sendiri menilai potensi kerugian ini disebabkan oleh kurang cermatnya Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku Pengguna Anggaran dalam mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD.

Hal ini menunjukkan adanya kelalaian serius yang berujung pada kerugian keuangan negara, terlepas dari apakah dana tersebut akhirnya dikembalikan atau tidak.

“Pengembalian dana, meski positif untuk kas negara, seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan penyelidikan lebih lanjut terhadap motif di balik temuan-temuan tersebut, demi memastikan tidak ada ruang bagi praktik korupsi di masa mendatang,” pungkasnya.