KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM  – Desa Pancakarya, Kecamatan Tempuran, tengah disorot tajam publik. Polemik pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 memicu kegaduhan, menyeret nama Kepala Desa, Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga mempertanyakan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dugaan praktik nepotisme dan minimnya transparansi menjadi akar masalah. Ketua BUMDes Pancakarya, Kartawida, tercatat tiga kali mangkir dari panggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang terkait dana ketahanan pangan. Lebih jauh, posisinya sebagai Ketua BUMDes dinilai cacat hukum karena ia merupakan adik kandung Kepala Desa. Bahkan, Sekretaris BUMDes juga disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan sang kades.

Kinerja BPD Pancakarya ikut menjadi sasaran kritik. Publik menilai BPD abai dalam fungsi pengawasan. Namun, Ketua BPD Pancakarya, Sarwan Hermanto, membantah tudingan tersebut.

“Kami BPD bukan diam. Kami sudah berkirim surat kepada kepala desa terkait pertanyaan masyarakat mengenai pembangunan kantor dusun dan ketahanan pangan. Kami juga sudah teruskan ke Bupati melalui Camat Tempuran, dan bahkan ke Inspektorat pada Agustus lalu,” kata Sarwan saat ditemui wartawan, Kamis (25/9/2025).

Sarwan menegaskan, pihaknya masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat. “Kalau ada temuan, kami siap panggil kembali kepala desa untuk klarifikasi,” ujarnya.

Polemik makin panas ketika menyangkut laporan pertanggungjawaban (SPJ). Baik kepala desa maupun Ketua BUMDes mengklaim seluruh SPJ sudah dibuat. Namun, hingga kini tidak ada satu pun dokumen yang ditunjukkan, baik kepada BPD maupun DPMD.

“Mereka hanya bilang ada, tapi tidak pernah memperlihatkan SPJ. Kami tidak pernah menerima bukti itu,” tegas Sarwan.

Ketua BUMDes bahkan mengaku dana ketahanan pangan tahap II 2025 belum dipergunakan. Namun, klaim itu juga tidak dibarengi bukti rekening maupun catatan keuangan.

“Semua hanya sebatas omongan. Tidak ada satupun bukti yang diperlihatkan, baik soal hasil panen, pemasukan ke PADes, maupun alokasi modal tanam,” ujarnya geram.

Atas kondisi ini, BPD Pancakarya berencana menggelar rapat internal dan melayangkan surat resmi kepada Ketua BUMDes. Mereka menuntut transparansi penuh, mulai dari bukti lahan garapan, hasil panen, hingga kejelasan dana tahap II yang diklaim masih tersimpan.

“Kami akan minta bukti nyata: sawahnya di mana, hasilnya berapa, dan kemana uang itu dialirkan. Jangan hanya laporan lisan tanpa dokumen,” tegas Sarwan.

Polemik Desa Pancakarya dipastikan masih berlanjut. Publik kini menanti, apakah Inspektorat dan aparat terkait berani mengungkap praktik nepotisme dan dugaan penyalahgunaan Dana Desa yang mencoreng wajah pemerintahan desa.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM –  Ketua BUMDes Desa Pancakarya menjadi sorotan tajam setelah tiga kali mangkir dari panggilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Karawang.

Ketidakhadiran ini memicu pertanyaan besar dari warga terkait pengelolaan dana ketahanan pangan tahun anggaran 2025.

“Hari ini panggilan untuk ketua BUMDes Desa Pancakarya, namun yang bersangkutan tidak hadir untuk ketiga kalinya. Kami sebagai warga jadi bertanya-tanya, ada apa?” ujar salah seorang warga dan pemerhati kinerja pemerintah sekaligus advokat Karawang, Zaenal M Laiyan SH.,MH.

“Apakah sedang mempersiapkan LPJ ‘sistem kebut semalam’? Kalaupun tidak ada apa-apa, kenapa harus mangkir sampai tiga kali?,” tandasnya.

Lebih lanjut Ia menyoroti alokasi dana ketahanan pangan sebesar 20% atau sekitar Rp 111.944.760 yang informasinya sudah ada realisasi di tahap II.

Zainal mempertanyakan transparansi dan ketepatan sasaran penggunaan dana tersebut, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kepmendes No. 82 Tahun 2022, dan Permendes No. 2 Tahun 2024.

“Kami minta keterbukaan atas pertanyaan kami dan didukung data riil dari ketua BUMDes, mulai dari penyaluran uang ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK),” tegasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam pengelolaan BUMDes.

“Saat ini sudah memasuki musim tanam kedua, berarti ada penghasilan panen kemarin. Yang kami tanyakan, sawah siapa yang disewa BUMDes? Desas-desus di masyarakat, yang disewa adalah tanah milik orang tua Kades itu sendiri, yang juga orang tua Ketua BUMDes. Ini ada apa?” ucapnya heran.

Zainal juga mempertanyakan tonase pendapatan musim kemarin dan bukti setoran hasil BUMDes ke bendahara desa. “Untuk APBDes tahun 2025, tidak ada masuk sebagai pendapatan keuangan kas desa Pancakarya. Ini kita tidak tahu apakah memang disewakan atau tidak, karena tidak ada penjelasan dari ketua BUMDes,” imbuhnya lagi.

Dengan mangkirnya ketua BUMDes, Zainal pun menduga adanya “permainan kongkalikong” dan bisnis keluarga dalam pemerintahan Desa Pancakarya.

“Sampai hari ini, ketua BUMDes masih tidak bisa mempertanggungjawabkan secara jabatan dengan Inspektorat dan Dinas DPMD,” tegas Zainal.

Ia pun berencana mengirim surat kembali dengan tembusan ke Camat, Dinas DPMD, dan Kejaksaan Negeri Karawang, serta menuntut ketegasan BPD Desa Pancakarya.

“Lucu kalau BPD sebagai lembaga pengawas desa hanya diam saja,” pungkasnya.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM –  Pemilihan Endang Nuvo sebagai Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang periode 2025–2028 disambut baik oleh berbagai kalangan media. Salah satu apresiasi datang dari Syuhada Wisastra, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) Karawang sekaligus pendiri dan pemilik puluhan media online di Karawang dan Jawa Barat.

“Terpilihnya Endang Nuvo sebagai Ketua AMKI Karawang adalah momentum penting bagi dunia jurnalisme lokal. Saya menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Kehadirannya diharapkan membawa penyegaran bagi perkembangan media di era konvergensi,” ujar Syuhada Wisastra dalam keterangan resminya, Kamis 25/9/2025

Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, kehadiran AMKI dengan kepemimpinan baru dapat menjadi jembatan penguatan kualitas media, baik dari segi kompetensi jurnalis, penerapan etika jurnalistik, hingga inovasi digital.

Syuhada juga menekankan pentingnya sinergi antara AMKI dengan organisasi media lainnya di Karawang.

“Saya berharap AMKI bisa bersinergi dengan seluruh organisasi media dan wartawan yang sudah ada di Karawang. Jangan sampai organisasi baru ini merasa eksklusif, melainkan harus terbuka, inklusif, dan menjadi mitra bagi semua pihak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, keberagaman wadah organisasi media seharusnya dipandang sebagai kekuatan bersama, bukan pemisah. Dengan sinergi, media bisa saling mendukung dan menjaga marwah profesi jurnalis.

Beberapa poin penting dari apresiasi dan harapan Syuhada Wisastra:

1. Peningkatan Kompetensi – AMKI diharapkan menghadirkan pelatihan jurnalistik yang memperkuat kemampuan teknis dan literasi digital.

2. Etika dan Standar Jurnalistik – Organisasi baru ini harus menjadi garda depan dalam menjaga kode etik dan kualitas pemberitaan.

3. Kolaborasi dan Kebersamaan – Bukan hanya media besar, media kecil pun harus dilibatkan agar ekosistem media tumbuh seimbang.

4. Tidak Eksklusif – AMKI harus terbuka untuk bekerja sama dengan semua organisasi media di Karawang agar tercipta kebersamaan dan solidaritas jurnalis.

Dengan terpilihnya Endang Nuvo sebagai Ketua AMKI Karawang, dunia media lokal memasuki babak baru. Dukungan dan apresiasi dari tokoh pers seperti Syuhada Wisastra menjadi sinyal positif bahwa AMKI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi baru, tetapi juga rumah bersama yang memperkuat kolaborasi, profesionalisme, dan keberlanjutan media di Karawang.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM — Memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada Rabu, 24 September 2025, Dedi Iskandar atau yang akrab disapa KDI menyerukan refleksi bersama mengenai peran penting petani dalam menjaga ketahanan pangan bangsa.

Hari Tani Nasional diperingati sejak ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada 24 September 1960. Momentum ini menjadi pengingat bahwa sektor pertanian adalah pilar utama kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Karawang yang dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional.

Sebagai salah seorang pemimpin perusahaan media di Karawang yang juga aktif dalam berbagai program masyarakat, KDI menegaskan bahwa Hari Tani bukan sekadar perayaan seremonial. Menurutnya, momen ini harus menjadi ajakan nyata untuk lebih peduli terhadap nasib dan kesejahteraan petani.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan bangsa. Namun, mereka masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari alih fungsi lahan, keterbatasan pupuk, hingga tingkat kesejahteraan yang belum merata. Hari Tani ini harus menjadi bahan evaluasi bersama,” kata KDI.

Ia juga mendorong pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memperkuat program-program pertanian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani. Dukungan tersebut, kata KDI, dapat berupa akses terhadap teknologi modern, penyediaan sarana produksi, serta regulasi yang berpihak pada petani kecil.

“Kami berharap dinas terkait lebih serius dalam menjalankan program peningkatan pertanian. Kalau petani kita sejahtera, masyarakat secara keseluruhan pun akan ikut sejahtera,” ujarnya.

KDI menilai Karawang sebagai daerah agraris memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan beras nasional. Karena itu, keberadaan petani tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus didukung dengan kebijakan yang tepat.

Ia pun mengingatkan generasi muda untuk tidak melupakan akar pertanian sebagai identitas bangsa.

“Petani sejahtera, bangsa kuat. Itulah semangat yang harus terus kita gaungkan bersama,” tutup KDI.

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM –  Tepat pada peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2025, Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia, Dr. H. Nisan Radian, SH., S.Akun., MH., M.Pd, menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya peran petani bagi kedaulatan pangan bangsa.

Ia juga memberikan apresiasi khusus dan dukungan penuh kepada Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati H. Aep Syaepuloh dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

Dalam keterangan resminya, Dr. Nisan Radian menekankan bahwa setiap butir nasi yang dinikmati oleh masyarakat adalah buah dari kerja keras tanpa lelah para pahlawan pangan di sawah dan ladang.

“Setiap butir beras yang kita nikmati adalah hasil kerja keras para petani yang tak kenal lelah. Mari kita hargai, dukung, dan terus menjaga kesejahteraan mereka demi kedaulatan pangan Indonesia,” ujar Dr. Nisan Radian, Rabu (24/9/2025).

Menurutnya, Hari Tani Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa untuk kembali menempatkan sektor pertanian sebagai pilar utama pembangunan. Ia berharap ada terobosan dan inovasi berkelanjutan untuk memajukan pertanian Indonesia, mulai dari modernisasi alat pertanian, jaminan ketersediaan pupuk, hingga stabilitas harga jual hasil panen (gabah).

Dukungan untuk Karawang sebagai Lumbung Padi Nasional

Secara spesifik, Ketua Umum IWO Indonesia menyoroti peran strategis Kabupaten Karawang sebagai salah satu lumbung padi nasional. Ia mengapresiasi berbagai program yang digulirkan oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, yang dinilai fokus pada peningkatan produktivitas pertanian serta kesejahteraan para pelakunya.

“Kami melihat komitmen kuat dari Bupati Karawang dalam menjaga dan meningkatkan status Karawang sebagai lumbung padi nasional. Program-program seperti perbaikan irigasi, bantuan benih unggul, dan pendampingan teknologi bagi petani adalah langkah konkret yang patut didukung penuh,” tegasnya.

Dr. Nisan menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan. Kesejahteraan petani, lanjutnya, adalah cermin dari keberhasilan kedaulatan pangan. Jika petani sejahtera, maka mereka akan semakin termotivasi untuk berproduksi secara maksimal, yang pada akhirnya akan menjamin pasokan pangan bagi seluruh negeri.

“Kami dari IWO Indonesia akan terus mendukung melalui fungsi kami sebagai media, untuk mengawal dan mempublikasikan kebijakan-kebijakan pro-petani. Selamat Hari Tani Nasional 2025. Petani Berjaya, Indonesia Sejahtera!” pungkasnya.

[REY]

KARAWANG | KARAWANGEXPOSE.COM – Selasa, 23 September 2025, pantauan langsung di RSUD Jatisari mendapati sebuah mobil operasional milik Pemerintah Desa Tegalurung, Kecamatan Cilamaya Kulon, terparkir di area rumah sakit. Hal yang menjadi sorotan publik adalah kondisi pajak kendaraan dinas tersebut yang ternyata sudah mati sejak Februari 2022 (02-22).

Kondisi ini menuai tanda tanya besar dari masyarakat. Bagaimana mungkin kendaraan operasional desa yang dibiayai dari uang rakyat dibiarkan mangkrak tanpa perpanjangan pajak selama lebih dari tiga tahun? Publik pun menyoroti kinerja pemerintah desa, terutama soal pengelolaan anggaran dana desa yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal-hal mendasar, termasuk kewajiban administrasi kendaraan dinas.

Sejumlah warga yang mengetahui fakta ini menyampaikan kritik pedas. “Malu banget kalau mobil desa sampai pajaknya mati bertahun-tahun. Uang desa itu dari rakyat, tapi kenapa hal sekecil ini saja tidak diurus? Jangan-jangan anggaran dana desa dipakai untuk hal lain yang tidak jelas,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.

Warga lainnya juga menambahkan, “Kalau kendaraan pribadi mungkin masih bisa dimaklumi telat bayar pajak, tapi ini kendaraan operasional desa. Simbol pelayanan publik kok sampai dibiarkan seperti ini. Pemerintah desa harus terbuka, uang dana desa sebenarnya dipakai untuk apa?”

Kasus mobil dinas desa dengan pajak mati ini menjadi bukti lemahnya tata kelola dan pengawasan anggaran di tingkat desa. Publik menunggu jawaban tegas dari Kepala Desa Tegalurung dan pihak terkait mengenai alasan di balik kelalaian ini. Transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi hal yang mutlak dituntut, agar kepercayaan masyarakat tidak semakin tergerus.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media kepada Pemerintah Desa Tegalurung belum mendapatkan jawaban resmi.